Senin, 28 October 2019

Ketidakjelasan Batas Waktu Proses Penyidikan Kembali Dipersoalkan

Pemohon meminta MK memperjelas batas waktu proses penyidikan di kepolisian agar ada kepastian hukum. Majelis meminta Pemohon agar meneliti putusan MK sebelumnya terkait pengujian Pasal 109 KUHAP ini.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Pasal 109 ayat (1-3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait ketidakjelasan batas waktu proses penyidikan di kepolisian. Permohonan ini diajukan dua pemohon yang terjerat kasus hukum di kepolisian.    

 

Pemohon I Andrias Lutfi Susiyanto yang berprofesi sebagai guru swasta yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 7 Februari 2018 karena adu mulut dengan tim kuasa hukum kepala sekolah. Namun, hingga saat ini berkas penyidikan kasus ini tidak segera dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini mengakibatkan hak konstitusional Pemohon I dirugikan.

 

Pemohon II Evan Waluyo Rostanadji yang bekerja di Toko Emas Amolongo ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Mimika atas dugaan tindak pidana Pasal 161 UU Minerba yang sejak tanggal 19 Desember 2018 telah ditahan selama 120 hari, tetapi berkas penyidikan kasus ini tidak diserahkan atau dilipahkan kepada Jaksa Penuntut Umum setempat.

 

Hingga permohonan uji materi ini diajukan, Pemohon tidak mengetahui informasi perkembangan penanganan perkara ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berakibat kerugian hak konstitusional Pemohon II.    

 

Kuasa Hukum Para Pemohon Yassiro Ardhana Rahma menerangkan berlakunya pasal itu merugikan Pemohon karena tidak mencantumkan secara rinci tentang batas waktu proses penyidikan oleh penyidik. Dan apabila batas waktu penyidikan telah selesai, maka seharusnya demi hukum penyidik wajib menghentikan proses penyidikan.

 

“Karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini,” ujar Yassiro dalam sidang pendahuluan yang dipimpin Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna didampingi Enny Nurbaningsih dan Wahiddudin Adams di ruang sidang MK, Senin (28/10/2019).

 








Pasal 109 KUHAP



 



(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.



(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.



(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.


Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua