Senin, 28 October 2019

Ketidakjelasan Batas Waktu Proses Penyidikan Kembali Dipersoalkan

Pemohon meminta MK memperjelas batas waktu proses penyidikan di kepolisian agar ada kepastian hukum. Majelis meminta Pemohon agar meneliti putusan MK sebelumnya terkait pengujian Pasal 109 KUHAP ini.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Pasal 109 ayat (1-3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait ketidakjelasan batas waktu proses penyidikan di kepolisian. Permohonan ini diajukan dua pemohon yang terjerat kasus hukum di kepolisian.    

 

Pemohon I Andrias Lutfi Susiyanto yang berprofesi sebagai guru swasta yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 7 Februari 2018 karena adu mulut dengan tim kuasa hukum kepala sekolah. Namun, hingga saat ini berkas penyidikan kasus ini tidak segera dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini mengakibatkan hak konstitusional Pemohon I dirugikan.

 

Pemohon II Evan Waluyo Rostanadji yang bekerja di Toko Emas Amolongo ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Mimika atas dugaan tindak pidana Pasal 161 UU Minerba yang sejak tanggal 19 Desember 2018 telah ditahan selama 120 hari, tetapi berkas penyidikan kasus ini tidak diserahkan atau dilipahkan kepada Jaksa Penuntut Umum setempat.

 

Hingga permohonan uji materi ini diajukan, Pemohon tidak mengetahui informasi perkembangan penanganan perkara ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berakibat kerugian hak konstitusional Pemohon II.    

 

Kuasa Hukum Para Pemohon Yassiro Ardhana Rahma menerangkan berlakunya pasal itu merugikan Pemohon karena tidak mencantumkan secara rinci tentang batas waktu proses penyidikan oleh penyidik. Dan apabila batas waktu penyidikan telah selesai, maka seharusnya demi hukum penyidik wajib menghentikan proses penyidikan.

 

“Karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini,” ujar Yassiro dalam sidang pendahuluan yang dipimpin Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna didampingi Enny Nurbaningsih dan Wahiddudin Adams di ruang sidang MK, Senin (28/10/2019).

 

Pasal 109 KUHAP

 

(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

 

Yassiro menegaskan Pasal 109 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHAP tidak mencantumkan dan menjelaskan secara rinci batas/jangka waktu penyidikan. Seharusnya, apabila batas waktu penyidikan telah berakhir, demi hukum (otomatis) penyidikan harus dihentikan oleh penyidik.

 

Menurut dia, Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, MK mengabulkan pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP secara inkonstitusional bersyarat. MK hanya memberi petunjuk batas waktu surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik kepada para pihak (jaksa, tersangka, korban/pelapor) paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan. Baca Juga: MK Tetapkan 7 hari Penyerahan SPDP ke Penuntut Umum

 

Dalam amarnya, Pasal 109 ayat (1) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

 

Karena itu, Yassiro meminta Mahkamah agar Pasal 109 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak mencantumkan secara jelas dan rinci batas waktu proses penyidikan. “Apabila batas waktu penyidikan telah berakhir proses penyidikan belum selesai, maka demi hukum proses penyidikan harus dihentikan,” pintanya.

 

Meneliti putusan MK

Menanggapi permohonan, Ketua Majelis Paneli I Dewa Gede Palguna meminta Kuasa Pemohon meneliti putusan-putusan MK sebelumnya yang berkaitan permohonan ini. “Nanti mohon dicek kembali, jangan-jangan sudah pernah dilakukan pengujian dan diputus agar Saudara tidak sia-sia mengajukan permohonan ini,” kata Palguna mengingatkan.

 

Palguna juga meminta Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang bersifat aktual atau potensial atas dasar penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan ada hubungan sebab-akibat. Apabila permohonan ini dikabulkan, kerugian itu tidak akan atau tidak lagi terjadi.

 

“Disitu nanti dijelaskan. Nanti dijelaskan pula bagaimana kepastian hukum itu penting dalam pokok permohonan. Terserah Saudara mengelaborasi argumentasinya dari berbagai macam sumber,” sarannya.

 

Anggota Majelis Enny Nurbaningsih mengatakan Pemohon sudah mengutip Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 yang sudah memberi penafsiran Pasal 109 ayat (1) KUHP. “MK sudah memutus dan dimaknai disitu. Anda mau menguji yang mana lagi? Kalau Pasal 109 ayat (1) itu Anda mintakan lagi disini, ini perlu diuraikan betul seluruh putusan MK termasuk Pasal 109 ayat (2)-nya karena itu sebetulnya satu rangkaian,” kata Enny.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua