Rabu, 30 October 2019

Perpres BO Sudah Setahun Berlaku, Masih Minim Perusahaan yang Melapor

Indonesia perlu terus berkomitmen pada transparansi BO guna mencegah korupsi.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Para pembicara diskusi yang digelar oleh Iluni FHUI dan Ditjen AHU Kemenkumham. Foto: Dok.Iluni FHUI

Transparansi atas kepemilikan perusahaan didorong melalui Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Berisi 31 pasal, aturan yang lazim dikenal sebagai Perpres Beneficial Ownership (BO) ini mulai berlaku sejak 5 Maret 2018. Dengan demikian sudah lebih setahun berlaku.

 

Beleid pemerintah ini memang masih membutuhkan peraturan lebih teknis. Mengantisipasi perkembangan perhatian internasional pada pendanaan terorisme dan ancaman pencucian uang, Menteri Hukum dan HAM sudah pernah menerbitkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 yang berkaitan dengan peran notaris terkait beneficial ownership. Lewat Permenkumham ini notaris sebagai pembuat perjanjian tentang pendirian badan usaha, wajib secara jelas dan transparan mengungkap siapa sesungguhnya penerima manfaat usaha sebenarnya.

 

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham), Cahyo Rahadian Muzhar menyebutkan, untuk mendorong Beneficial Ownership notaris berkewajiban untuk menciptakan transparansi saat melakukan hubungan usaha dan perjanjian dengan klien. ''Wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta transaksi yang dilakukan pengguna jasa dan Beneficial Owner melalui identifikasi dan verifikasi,” ujar Cahyo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (25/10).

 

Cuma, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menuturkan sampai saat ini masih minim jumlah perusahaan yang melaporkan BO. Namun ia tak menyebut berapa jumlah ‘minim’ yang sudah melapor. ''Sampai saat ini BO belum banyak dilaporkan padahal sudah 18 bulan,” ujar Kiagus.

 

Menurut Kiagus, minimnya pelaporan bisa disebabkan beberapa hal. Terlambatnya penerbitan peraturan teknis dijadikan salah satu alasan.  Menteri Hukum dan HAM baru saja menerbitkan dua peraturan, yakni No. 15 dan No. 19 Tahun 2019. Keduanya berkaitan dengan beneficial ownership. “Relatif baru berlakunya (permenkumham), baru dua bulan. Mudah-mudahan ke depan lebih baik,” harap Kiagus.

 

Dijelaskan Kiagus, kedua Permenkumham itu bisa menjadi pintu masuk bagi penegak hukum dan lembaga pengawas dan pengatur. Ia berharap dengan adanya Permenkumham ini akan semakin lancar pelaporan BO. Tetapi, perlu ada sosialisasi yang lebih masif kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pelaporan BO ke depan. ''Kami melihat masih ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut,'' tambahnya.

 

Baca:

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua