Rabu, 30 Oktober 2019

3 Instansi Bidang Hukum Buka Lowongan CPNS 2019, Buruan Daftar!

Kesempatan bagi Sarjana Hukum mengikuti penerimaan CPNS terbuka lebar.
Mochamad Januar Rizki

Pemerintah berencana kembali membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 11 November 2019. Ribuan formasi dibuka pada penerimaan kali ini. Berbeda dengan sebelumnya, penerimaan CPNS kali ini tidak membuka lowongan bagi formasi administrasi karena jumlahnya sudah hampir setengah dari total PNS di Indonesia.

 

Peluang sarjana hukum pada penerimaan CPNS tahun ini juga besar. Setidaknya tiga instansi berkaitan hukum termasuk dalam enam lembaga dengan formasi penerimaan terbanyak yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Kejaksaan Agung dan Sekretariat Mahkamah Agung membuka kesempatan bagi masyarakat mengikuti seleksi CPNS. Secara rinci, Kemenkum HAM membuka sebanyak 4.598 formasi, Kejaksaan Agung 5.203 formasi dan Sekretariat MA sebanyak 2.104 formasi.

 

Selain ketiga instansi tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) menjadi instansi pemerintah dengan jumlah terbanyak sebanyak 5.815 formasi, Kementerian Kesehatan 2.205 formasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (plus Pendidikan Tinggi) 2.196 formasi. Adapun pemerintah daerah yang merekrut CPNS dalam jumlah besar adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta 3.958 formasi, Pemprov Jawa Barat 1.934 formasi, Pemprov Jawa Timur 1.807 formasi, Pemprov Jawa Tengah 1.409 formasi, dan Provinsi D.I. Yogyakarta 718 formasi.

 

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, pada tahun 2019 ini, Pemerintah akan membuka 152.286 formasi dengan rincian, Instansi Pusat sebanyak 37.425 formasi pada 68 K/L dan Instansi Daerah 114.861 formasi pada 462 Pemerintah Daerah.

 

Ia menyebutkan, ada dua jenis formasi yang dibuka pada penerimaan CPNS tahun 2019 ini, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus, menurut Kepala BKN itu, meliputi cumlaude, diaspora, dan disabilitas pada Instansi Pusat dan Daerah, serta formasi khusus putra-putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat strategis pada Instansi Pusat. “Sedangkan formasi jabatan yang dibuka adalah tenaga pendidikan, kesehatan, dosen, teknis fungsional, dan teknis lainnya,” kata Bima Haria dalam konperensi pers di Kantor UPT BKN Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (28/10), seperti dikutip dari Setkab.

 

Bima Haria juga menyampaikan, Pemerintah tidak membuka formasi tenaga administrasi karena jumlahnya sudah hampir separuh dari total di Indonesia. “Saat ini Pemerintah fokus membuka formasi untuk jabatan yang dapat berkontribusi memberikan perubahan,” ujarnya.

 

(Baca: 197.117 Formasi CPNS Akan Dibuka, Waspada Modus Penipuan!)

 

Rincian formasi ini berdasarkan Pengumuman No: B/1069 /M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah tertanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo pada 28 Oktober 2019.

 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pendaftaraan penerimaan CPNS Tahun 2019 akan dilakukan secara daring (online) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal 11 November 2019 mendatang. Dalam masa pendaftaran tersebut dokumen yang perlu disiapkan untuk diunggah ke dalam portal SSCASN di antaranya scan KTP asli, foto, swafoto, ijazah dan transkrip nilai asli, serta beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi.

 

Bima Haria meminta masyarakat diharapkan terlebih dahulu membaca dan memahami segala ketentuan pendaftaran yang akan tertuang pada portal SSCASN. Jika ditemukan kesulitan, pelamar dapat mempelajari informasi yang tertuang pada kanal Frequently Asked Question(FAQ) yang menyediakan jawaban atas persoalan yang umumnya menjadi kendala pelamar.

 

“Jikapun FAQ tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan pendaftaran, BKN menyediakan kanal helpdesk daring dalam portal yang dapat dijadikan sebagai media pengaduan,” jelas Bima Haria seraya menambahkan, dalam kanal tersebut akan tertuang sejumlah tahapan pengaduan yang dapat dilakukan pelamar untuk kemudian disampaikan solusinya oleh petugas helpdesk daring.

 

Sebagai alternatif terakhir, menurut Kepala BKN, mulai tanggal 11 November 2019 BKN membuka layanan helpdesk luring (offline) di Kantor Pusat BKN, Jalan Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur dan Kantor Regional BKN yang akan memberikan solusi jika kendala pelamar tidak terselesaikan melalui penjelasan FAQ dan helpdesk daring.  

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua