Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, investasi dan pembangunan infrastruktur masih menjadi agenda utama. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk memberikan kemudahan investasi, misalnya program OSS dan berbagai insentif seperti tax holiday, tax allowance, insentif kepabeanan ataupun super deduction.
Namun jika melihat investasi di tahun 2018 hingga 2019, pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Indonesia negatif. Dan di saat yang sama, negara tetangga mengambil kesempatan dari terjadinya perang dagang antara Amerika dengan China. Untuk dapat menarik investasi, pemerintah perlu melakukan reformasi secara menyeluruh. Demikian disampaikan oleh pengamat pajak Yustinus Prastowo di Jakarta, Selasa (29/10).
Untuk tahun 2020 mendatang, Yustinus menyatakan jika ekonomi Indonesia akan menghadapi situasi yang cukup berat dan penuh tekanan. Tetapi tetap memberi peluang untuk tetap bertahan bahkan membalikkan situasi.
“Kuncinya pada transformasi struktural yang tuntas, yakni seiring-sejalannya visi dengan implementasi. Dipastikan ikhtiar perubahan fundamental terjadi hingga level paling bawah dan menghasilkan outcome yang terukur,” katanya.
Sejauh ini, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan seperti debirokratisasi dan deregulasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dan hal ini, lanjutnya, patut disambut positif. Namun Yustinus meningatkan bahwa hal itu tak cukup, karena sektor riil membutuhkan perbaikan dan perubahan yang lebih mendasar dan dalam jangka pendek. Artinya, investasi terus didorong untuk meningkat, lebih penting lagi produktivitas modal agar menghasilkan output/outcome yang lebih besar.
Salah satu bagian dari reformasi menyeluruh adalah reformasi perpajakan. Hal ini mengingat pajak adalah sumber pembiayaan yang mampu menjamin kesinambungan. Namun saat ini dibutuhkan moderasi pemungutan pajak agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, insentif fiskal perlu diarahkan agar lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu perlu penataan kebijakan dan struktur fiskal, termasuk perpajakan, arsitektur desentralisasi fiskal, optimalisasi belanja APBN, dll. Mendorong impor yang berkualitas dengan mengintegrasikan ke global value chain, sehingga menghasilkan output/ekspor yang lebih besar dan berdaya saing.