Kamis, 31 October 2019

Masalah Bahasa Dalam Perjanjian Bilingual Pasca Terbitnya Perpres Bahasa Indonesia Oleh: Bagus Aditya*)

Para pihak, terutama pihak asing, harus lebih memperhatikan proses perumusan perjanjian dengan model bilingual di Indonesia.
RED
Bagus Aditya. Foto: Istimewa

Pendekatan umum terhadap penggunaan bahasa dalam perjanjian Indonesia antara pihak asing dengan pihak Indonesia adalah (untuk kemudahan, akan diasumsikan pihak selain Indonesia akan menggunakan Bahasa Inggris): i) menggunakan hanya salah satu bahasa, Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris saja; dan ii) menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara bersamaan dalam satu dokumen perjanjian (model bilingual). Pada beberapa kasus juga dapat ditemui perjanjian yang menggunakan bahasa Indonesia saja namun dengan melampirkan hasil diskusi/negosiasi para pihak yang dilakukan dalam Bahasa Inggris.

 

Pendekatan yang terbukti paling baik terkait penggunaan bahasa adalah perjanjian ditulis secara akurat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (model bilingual). Perjanjian model bilingual menjamin bahwa para pihak paham atas hak dan kewajibannya, mekanisme yang harus dilakukan apabila peristiwa yang tidak terduga terjadi, dan metode penyelesaian sengketa apabila para pihak tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Pemahaman atas ketiga unsur ini adalah pondasi agar suatu perjanjian dapat diimplementasikan dengan baik.

 

Ketika para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian model bilingual, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang akan terjadi apabila terdapat perbedaan-perbedaan penafsiran dalam kedua versi bahasa. Kondisi pertama, perjanjian tidak mengatur bahasa rujukan (governing/prevailing languange) atau menyebutkan bahwa kedua versi bahasa akan berlaku sama. Konsekuensi dari pengaturan seperti ini adalah hakim (atau arbiter apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase) dapat menentukan sendiri versi bahasa mana yang akan mereka gunakan sebagai rujukan untuk menyelesaikan sengketa.

 

Situasi kedua, perjanjian sudah memuat pasal mengenai bahasa rujukan. Biasanya, salah satu bahasa akan dianggap sebagai bahasa rujukan. Terkait dengan hal ini, timbul pertanyaan, apakah dimungkinkan untuk menentukan bahwa Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa rujukan.

 

Pasal 31 ayat (1)Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU No. 24/2009)menyatakan bahwa, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”.

 

Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (2) UU No. 24/2009 menyebutkan, “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Pada bagianPenjelasan Pasal 31 ayat (2) menyebutkan, “Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya”. Dengan demikian, pada dasarnya UU No. 24/2009 tidak mengatur versi bahasa mana yang dapat menjadi bahasa rujukan dan hanya menyatakan bahwa kedua versi bahasa yang digunakan sama kuatnya.

 

Filosofi dari Pasal 31 UU No. 24/2009 sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama terhadap isi perjanjian yang disepakati di antara mereka. Ketika pihak yang berkepentingan dalam suatu proyek sebagiannya adalah pihak asing, berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dapat memilih bahasa yang dipahami oleh semua pihak terkait (common language) sebagai bahasa rujukan. Untuk proyek yang para pihaknya berasal dari negara-negara yang berbeda tentu lebih logis apabila memilih Bahasa Inggris sebagai bahasa rujukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua