Kamis, 31 Oktober 2019

Masalah Bahasa Dalam Perjanjian Bilingual Pasca Terbitnya Perpres Bahasa Indonesia Oleh: Bagus Aditya*)

Para pihak, terutama pihak asing, harus lebih memperhatikan proses perumusan perjanjian dengan model bilingual di Indonesia.
RED
Bagus Aditya. Foto: Istimewa

Pendekatan umum terhadap penggunaan bahasa dalam perjanjian Indonesia antara pihak asing dengan pihak Indonesia adalah (untuk kemudahan, akan diasumsikan pihak selain Indonesia akan menggunakan Bahasa Inggris): i) menggunakan hanya salah satu bahasa, Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris saja; dan ii) menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara bersamaan dalam satu dokumen perjanjian (model bilingual). Pada beberapa kasus juga dapat ditemui perjanjian yang menggunakan bahasa Indonesia saja namun dengan melampirkan hasil diskusi/negosiasi para pihak yang dilakukan dalam Bahasa Inggris.

 

Pendekatan yang terbukti paling baik terkait penggunaan bahasa adalah perjanjian ditulis secara akurat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (model bilingual). Perjanjian model bilingual menjamin bahwa para pihak paham atas hak dan kewajibannya, mekanisme yang harus dilakukan apabila peristiwa yang tidak terduga terjadi, dan metode penyelesaian sengketa apabila para pihak tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Pemahaman atas ketiga unsur ini adalah pondasi agar suatu perjanjian dapat diimplementasikan dengan baik.

 

Ketika para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian model bilingual, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang akan terjadi apabila terdapat perbedaan-perbedaan penafsiran dalam kedua versi bahasa. Kondisi pertama, perjanjian tidak mengatur bahasa rujukan (governing/prevailing languange) atau menyebutkan bahwa kedua versi bahasa akan berlaku sama. Konsekuensi dari pengaturan seperti ini adalah hakim (atau arbiter apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase) dapat menentukan sendiri versi bahasa mana yang akan mereka gunakan sebagai rujukan untuk menyelesaikan sengketa.

 

Situasi kedua, perjanjian sudah memuat pasal mengenai bahasa rujukan. Biasanya, salah satu bahasa akan dianggap sebagai bahasa rujukan. Terkait dengan hal ini, timbul pertanyaan, apakah dimungkinkan untuk menentukan bahwa Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa rujukan.

 

Pasal 31 ayat (1)Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU No. 24/2009)menyatakan bahwa, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”.

 

Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (2) UU No. 24/2009 menyebutkan, “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Pada bagianPenjelasan Pasal 31 ayat (2) menyebutkan, “Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya”. Dengan demikian, pada dasarnya UU No. 24/2009 tidak mengatur versi bahasa mana yang dapat menjadi bahasa rujukan dan hanya menyatakan bahwa kedua versi bahasa yang digunakan sama kuatnya.

 

Filosofi dari Pasal 31 UU No. 24/2009 sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama terhadap isi perjanjian yang disepakati di antara mereka. Ketika pihak yang berkepentingan dalam suatu proyek sebagiannya adalah pihak asing, berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dapat memilih bahasa yang dipahami oleh semua pihak terkait (common language) sebagai bahasa rujukan. Untuk proyek yang para pihaknya berasal dari negara-negara yang berbeda tentu lebih logis apabila memilih Bahasa Inggris sebagai bahasa rujukan.

 

Sepuluh tahun berlalu, pada tanggal 30 September 2019, Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres Bahasa Indonesia) sebagai ketentuan lebih lanjut dari UU No. 24/2009.

 

Pasal 26 Perpres Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut. Bahasa nasional pihak asing digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman dengan pihak asing. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam perjanjian.

 

Ketika mencoba memahami perumusan Pasal 26 Perpres Bahasa Indonesia diperoleh pemahaman bahwa ketika suatu perjanjian melibatkan pihak Indonesia dan pihak asing, maka pertama-tama para pihak harus membuat perjanjian dalam Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Rancangan final perjanjian bahasa Indonesia kemudian akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Terakhir, kedua versi bahasa dari perjanjian akan ditandatangani oleh para pihak.

 

Sayang sekali, Perpres Bahasa Indonesia tidak mempertimbangkan hal yang menjadi kunci permasalahan dalam perumusan perjanjian di Indonesia – menerjemahkan perjanjian dalam Bahasa Indonesia ke bahasa lain. Terjemahan yang baik dan akurat dari perjanjian dalam Bahasa Indonesia sangat penting, namun sulit dilakukan. Ini merupakan salah satu alasan mengapa perusahaan-perusahaan besar yang sudah lama berada di Indonesia memilih untuk menerjemahkan perjanjiannya terlebih dahulu secara in-house (internal).

 

Ada beberapa alasan mengapa sulit untuk memperoleh terjemahan yang baik dari perjanjian dalam Bahasa Indonesia. Menerjemahkan dokumen hukum memerlukan keahlian khusus – tentunya selain dari penguasaan yang tinggi terhadap kedua bahasa yang akan diterjemahkan. Keahlian bahasa saja tidak cukup. Istilah hukum yang sangat spesifik sering kali sulit untuk diterjemahkan. Individu atau penerjemah yang memiliki kualifikasi seperti itu tidak banyak di Indonesia. Masih ada anggapan bahwa penerjemahan perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja asalkan paham Bahasa Inggris.

 

Terjemahan atas perjanjian dalam Bahasa Indonesia juga sulit dilakukan karena memerlukan pengalaman dan perhatian terhadap detail agar terjemahan menjadi akurat. Beberapa ekspresi dan istilah dalam Bahasa Indonesia tidak mudah untuk diterjemahkan dalam Bahasa Inggris. Terkadang untuk memfasilitasinya, istilah dalam Bahasa Indonesia (atau Inggris) harus disesuaikan agar maknanya tetap sama.

 

Untuk perjanjian terkait proyek-proyek yang dikerjakan menggunakan teknologi tinggi atau memanfaatkan barang-barang yang diproduksi di luar negeri, seringkali perjanjian awalnya ditulis dalam Bahasa Inggris karena perjanjian mencantumkan daftar rincian (sebagai lampiran) teknologi atau barang-barang yang akan dipakai dengan menggunakan istilah/bahasa yang memang sudah lazim digunakan dalam industri tersebut, kebanyakan dalam Bahasa Inggris.

 

Pada perjanjian-perjanjian seperti ini, badan perjanjian (body of the agreement) akan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Istilah-istilah teknis dalam Bahasa Inggris pada badan perjanjian sering kali dibiarkan apa adanya dan cukup ditulis dengan cetak miring pada perjanjian versi Bahasa Indonesia. Bagian lampiran akan dibiarkan dalam bahasa Inggris tanpa terjemahan.  

 

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 26 Perpres Bahasa Indonesia, dapat diintepretasikan bahwa selama istilah-istilah Bahasa Inggris memiliki padanan dalam Bahasa Indonesia, maka istilah tersebut wajib ditulis pula dalam Bahasa Indonesia pada perjanjian versi Bahasa Indonesia karena versi Bahasa Inggris hanya berlaku sebagai terjemahan dari versi Bahasa Indonesia.

 

Konsekuensinya, penyiapan perjanjian dengan model bilingual akan memakan waktu lama karena para pihak harus memeriksa hasil pekerjaan penerjemah dengan sangat detail untuk memastikan keakuratannya. Pada akhirnya, para pihak dapat saja menentukan mengenai bahasa rujukan, tapi hal itu bukan menjadi substitusi dari terjemahan perjanjian yang baik dan akurat, karena pada dasarnya kedua versi bahasa adalah sama. Selain itu, penggunaan istilah-istilah yang kurang dikenal kemungkinan akan membingungkan bagi pihak-pihak terkait (stakeholders) yang bukan merupakan para pihak dalam perjanjian.

 

Konsep yang dianut dalam Perpres Bahasa Indonesia hampir serupa dengan konsep pada Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf s Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres No. 38/2015), yaitu: “Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai: s. penggunaan bahasa dalam Perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai terjemahan/official translation), serta menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia; dan”.

 

Ketika berhadapan dengan dokumen multi bahasa, maka yang perlu dipertimbangkan adalah mekanisme apa dan di wilayah mana sengketa akan diselesaikan. Tidak semua perjanjian sudah menentukan bahwa perselisihan atau tuntutan yang timbul wajib diselesaikan di Indonesia. Pada beberapa proyek yang besar dan kompleks, perselisihan atau tuntutan yang timbul akan diselesaikan berdasarkan ICC Rules dengan tempat dan kedudukan arbitrase adalah Singapura.

 

Apabila perjanjian mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa seperti yang diatur dalam Perpres No. 38/2015 maka akan relevan apabila Bahasa Indonesia dijadikan bahasa utama. Perlu pula diingat, dalam proyek KPBU pihak yang akan menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD. Stakeholders dari proyek KPBU juga termasuk DPRD dan lembaga pembiayaan dalam negeri.

 

Dapat dipahami apabila pihak-pihak tersebut merasa lebih nyaman ketika menggunakan perjanjian dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Suatu kondisi yang berbeda dibandingkan ketika para pihak dalam perjanjian adalah dua badan usaha swasta murni dimana pemahaman menyeluruh terhadap konsep transaksi sering kali dianggap lebih penting daripada sekadar pemilihan bahasa.

 

Kesimpulannya, para pihak, terutama pihak asing, harus lebih memperhatikan proses perumusan perjanjian dengan model bilingual di Indonesia. Komunikasi yang jelas saat negosiasi serta penggunaan bahasa dan istilah yang sederhana dalam perjanjian akan sangat penting pascaberlakunya Perpres Bahasa Indonesia. Perusahaan asing yang mau berusaha di Indonesia atau melakukan transaksi dengan pihak Indonesia harus memperhatikan kultur dan bahasa yang berbeda dengan kultur di negara asal mereka.

 

Beberapa hal berikut dapat dijadikan panduan awal bagi pihak asing yang mau melakukan transaksi di Indonesia:

  • Pertimbangkan pilihan hukum dan yurisdiksi (choice of law) di awal negosiasi;
  • Perhatikan klausul mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Selalu pertimbangkan forum mana yang terbaik untuk bisnis. Apabila forum penyelesaian adalah pengadilan di Indonesia maka asumsikan proses akan berat merujuk pada Bahasa Indonesia;
  • Pertimbangkan mengenai sifat bisnis dan sepakati bahasa perjanjian yang sama dengan yang diatur dalam klausul penyelesaian sengketa, apabila ada;
  • Gunakan in-house legal counsel yang paham Bahasa Indonesia dengan baik. Manfaatkan konsultan hukum eksternal untuk memeriksa kesesuaian isi perjanjian dengan hukum Indonesia yang berlaku atau sewa jasa penerjemah profesional yang memiliki pengalaman menerjemahkan dokumen hukum;
  • Apabila perjanjian dibuat dalam model bilingual, tiap pihak harus menandatangani setiap versi bahasa. Ini untuk memastikan bahwa masing-masing pihak telah memeriksa keakuratan setiap versi bahasa.

 

*)Bagus Aditya SH, LL.M adalah seorang advokat.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua