Kamis, 31 October 2019

Advokat Ini Turut Minta MK Batalkan Perubahan UU KPK

Para Pemohon meminta MK membatalkan Perubahan UU KPK ini karena tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Agus Sahbani
Gedung MK. Foto: RES

Setelah dipersoalkan sejumlah advokat dan mahasiswa, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) kembali “digugat” di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohonnya, Gregorius Yonathan Deowikaputra yang berprofesi sebagai pengacara.

 

Dalam permohonannya, Gregorius mengklaim sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mempunyai hak untuk memilih anggota DPR. Pemohon merasa dirugikan dengan kinerja DPR yang telah dipilih dan diberi mandat menjalankan fungsinya, antara lain fungsi legislasi yang tidak melaksanakan amanah tersebut secara baik, jujur, adil, terbuka, itikad baik, dan bertanggung jawab.  

 

“Ini terbukti dengan disetujuinya Perubahan Kedua UU KPK yang sejak awal rancangannya telah mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat yang pembahasannya timbul tenggelam sejak tahun 2010,” ujar Gregorius dalam sidang pendahuluan yang diketuai Anwar Usman di ruang sidang MK, Rabu (30/10/2019) sebagaiman dikutip laman resmi MK.

 

Gregorius yang hadir tanpa pengacara melansir sejumlah pemberitaan media bahwa proses pembentukan Perubahan Kedua UU KPK dapat dikatakan telah dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat luas. Buktinya, masyarakat sulit mengakses risalah rapat di laman resmi DPR terkait pembahasan mengenai Revisi UU KPK ini.

 

Adanya fakta tersebut, kata dia, jelas bahwa Perubahan Kedua UU KPK tidak dilandasi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan serta keterbukaan yang merupakan asas-asas yang harus diterapkan DPR dalam proses pembentukan suatu undang-undang sebagaimana digariskan Pasal 118 Tata Tertib DPR.

 

“Dilanggarnya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan UU a quo terbukti dengan banyaknya penolakan masyarakat luas. Ini bukti nyata UU a quo tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan masyarakat luas. Asas keterbukaan pun telah dilanggar karena tidak terbukanya akses publik untuk dapat memberi masukan dan usulan atas pembahasan UU tersebut,” papar Gregorius.

 

Karena itu, dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan proses pembentukan UU a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Baca Juga: 25 Advokat Perkuat Alasan Uji UU KPK

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua