Kamis, 31 Oktober 2019

Baleg DPR Fokus Susun Prolegnas

Pimpinan DPR menekankan produk legislasi yang dihasilkan DPR lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas, sehingga sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
Agus Sahbani/ANT
Gedung DPR. Foto: RES

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan Baleg memiliki dua fokus utama saat ini yaitu penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah dari 2020-2024 dan Prolegnas 2020. "Fokus utama Baleg ada dua yaitu penyusunan Prolegnas jangka menengah 2020-2024, dan Prolegnas 2020," kata Supratman di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (31/10/2019) seperti dikutip Antara.  

 

Dia menargetkan penyusunan Prolegnas dapat disusun sebelum 12 Desember 2019 atau sebelum masa reses. Supratman mengatakan saat ini Baleg DPR sedang berkonsultasi untuk merencanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa kementerian terkait apa yang menjadi keinginan Presiden terkait produk legislasi dapat diwujudkan dalam waktu dekat.

 

Hal itu termasuk dalam rangka untuk mendukung pemindahan ibukota karena memerlukan perangkat RUU tersendiri, sehingga perlu RDP, termasuk mendengarkan pendapat para pakar. “Berkaitan dengan penyusunan prolegnas, kami juga akan segera untuk membahas peraturan tata tertib DPR, itu saja dulu fokusnya. Setelah nanti reses baru kemudian kita lanjutkan ke pembahasan lain-lain," kata dia.

 

Dia mengingatkan kerja legislasi tidak bisa hanya dibebankan kepada DPR karena dalam pembahasan RUU, perwakilan pemerintah terkadang tidak hadir atau mungkin kemauan politik yang berbeda terkait materi dan substansi sebuah RUU. Baca Juga: Lima Langkah Regulasi untuk Pemerintahan Jokowi Jilid II

 

Menurut dia, Baleg akan membuka diri terhadap masukan dari masyarakat ketika membahas RUU, bisa dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat atau dengan melalui media. "Hingga saat ini belum ada yang diputuskan carry over atau tidak (terhadap pembahasan RUU DPR periode sebelumnya, red) karena Prolegnas belum dibahas. Saat ini kami baru mau berkomunikasi dengan pemerintah," katanya.

 

Tekankan kualitas

Terpisah, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menekankan produk legislasi yang dihasilkan DPR lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas, sehingga sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo. "Kami bersama pimpinan Badan Legislasi (Baleg) akan berkoordinasi, sehingga komisi-komisi menghasilkan produk legislasi jangan terlalu banyak, tapi mengutamakan kualitas," kata Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen.

 

Terkait pidato Presiden Jokowi terkait bagaimana bentuk penggabungan UU atau Omnibus Law yang dikenal dalam filosofi hukum yaitu kodifikasi hukum, dia menilai ke depannya bagaimana meramu sebagai kompilasi kodifikasi dari undang-undang yang berserakan. Pihaknya sudah berkoordinasi dalam pimpinan komisi-komisi teknis dan juga dalam rapat konsultasi pengganti Bamus.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua