Senin, 04 November 2019

Menggagas Pembaharuan Aturan Kepailitan Oleh: Rio Christiawan*)

Perlu ada sinkronisasi dengan UU lain, sekaligus penegasan mengenai tugas dan peran kurator agar tidak tumpang tindih dengan profesi lainnya.
RED

Perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan niaga Indonesia terbilang sangat tinggi. Dalam tiga tahun terakhir, perkara kepailitan dan PKPU mengalami tren kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Pengadilan niaga Indonesia terdapat di lima kota besar yakni Jakarta, Semarang, Makasar, Medan dan Surabaya.

 

Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tren kenaikan perkara kepailitan dan PKPU terjadi di semua pengadilan niaga di Indonesia dengan distribusi perkara terbanyak ada di pengadilan niaga Jakarta. Hal ini dapat dipahami karena Jakarta selain merupakan ibu kota negara juga merupakan pusat dari semua kegiatan perekonomian.

 

Mengenai tren meningkatnya perkara kepailitan dan PKPU di seluruh pengadilan niaga di Indonesia ini menarik dianalisis. Hingga akhir semester I 2018 perkara kepailitan dan PKPU sebagaimana dipublikasikan dalam SIPP Mahkamah Agung adalah sejumlah 163 Perkara, pada periode yang sama tahun 2017 jumlah perkara di pengadilan niaga sejumlah 141 perkara dan tahun 2016 pada periode yang sama sejumlah 94 perkara. Data ini menunjukkan bahwa year on year jumlah perkara kepailitan dan PKPU di seluruh pengadilan niaga mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun.

 

Banyak kalangan menilai tingginya angka kepailitan dan PKPU ini sebagai dampak dari perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi yang menyebabkan industri terpuruk telah terjadi beberapa tahun belakangan dan dampaknya semakin dirasakan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari distribusi perkara kepailitan dan PKPU yang hampir merata pada seluruh industri di seluruh pengadilan niaga. Persoalan esensial sebenarnya terkait hal ini adalah bukan terjadinya perlambatan ekonomi tetapi karena aturan hukum kepailitan di Indonesia perlu diperbaharui sehingga ada batasan untuk mengajukan pailit dan PKPU sehingga dengan demikian fokusnya adalah restrukturisasi hutang.

 

Arah Pembaharuan

Persoalan kepailitan dan PKPU diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU yang lahir pada masa krisis moneter tahun 1998.

 

Regulasi kepailitan dan PKPU mendesak untuk segera diperbaharui mengingat UU Kepailitan dan PKPU yang ada saat ini lebih teraplikasi untuk mengakhiri kegiatan usaha debitur ketimbang menyelematkan. Dalam Pasal 2 ayat (1) misalnya, hanya dipersyaratkan minimal memiliki dua kreditur dan salah satunya belum dibayar, sehingga jika syarat ini dipergunakan untuk mengajukan syarat pailit dan PKPU akan rawan dan potensial terjadinya pailit dan PKPU sebagaimana melonjaknya angka perkara kepailitan dan PKPU pada pengadilan niaga. Idealnya syarat pengajuan gugatan adalah dengan menggunakan minimum threshold persentase yakni misalnya diajukan oleh minimal 75 persen dari total jumlah kreditur yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar.

 

Persoalan lainnya dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah kreditur separatis yang berhak mempailitkan dan ikut dalam voting tanpa kehilangan hak atas agunannya. Persoalan kreditur separatis ini menimbulkan ketidakadilan mengingat hak kreditur telah dilindungi oleh agunan atas kekayaan debitur namun debitur tetap dipailitkan atas voting dari kreditur separatis tersebut.

 

Pasal krusial lainnya yang harus segera dibenahi adalah Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU terkait perhitungan suara yang harus dipenuhi sebagai syarat kumulatif voting kreditur konkuren dan dan kreditur separatis. Seharusnya kreditur separatis tidak dapat ikut serta dalam voting kecuali setuju mengkonversi menjadi kreditur konkuren. Persoalan ini berdampak pada pelaksanaan homologasi dan penyusunan serta eksekusi dari proposal perdamaian.

 

Tindak Lanjut

Di tahun 2016 penyusunan RUU Kepailitan dan PKPU yang baru telah dilakukan dengan melakukan dengar pendapat dengan para ahli yang direncanakan akan dibahas pada Prolegnas 2018. Namun, hingga 2018 RUU Kepailitan dan PKPU tersebut belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

 

Sisi positif dari hal ini adalah setidaknya masih dapat dilakukan sinkronisasi RUU Kepailitan dan PKPU dengan aspek lainnya. Misalnya, UU Perseroan Terbatas (PT) maupun UU Otoritas Jasa Keuangan, karena dalam UU Kepailitan dan PKPU yang ada saat ini masih mengandung multitafsir jika dibandingkan dengan UU terkait lainnya misalnya UU PT.

 

Sinkronisasi yang harus dilakukan yakni menyesuaikan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 55 ayat (2) UU OJK, mengingat sejak 31 Desember kewenangan Bank Indonesia telah beralih pada OJK dan ketika UU Kepailitan dan PKPU diundangkan, OJK pada masa itu belum dibentuk. Pasal 2 ayat (4) dan (5) juga perlu disesuaikan mengingat sejak 31 Desember 2012 bahwa kewenangan Menteri Keuangan turut beralih pada OJK.

 

Sinkronisasi lainnya yang perlu dilakukan adalah sinkronisasi dengan UU PT terkait keadaan insolvensi. Pada Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU setelah penentuan insolvensi diteruskan dengan proses pemberesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 juncto Pasal 59 ayat (1) bagi pemegang hak tanggungan hal ini bertentangan dengan Pasal 142 ayat (1) huruf e pada kondisi perseroan bubar karena insolvensi.

 

Dalam konsep pembaharuan UU Kepailitan dan PKPU harus dijelaskan mengenai tugas dan peran kurator sehingga peran kurator tidak tumpang tindih dengan peran yang lain seperti hakim pengawas maupun advokat mengingat perlu ditegaskan juga dalam UU Kepailitan dan PKPU yang baru mengenai aspek perdata dan pidana. Sehingga diharapkan dengan pembaharuan dari segi substansi dan aplikasinya tidak berbenturan dengan UU lain maka UU Kepailitan dan PKPU diharapkan bukan lagi menjadi momok perekonomian tetapi justru kembali pada semangat pembentukannya yakni menyelamatkan kondisi debitur dan kreditur sesuai asas keadilan.

 

Indonesia boleh mengaplikasikan model judicial management sebagaimana berlaku di negara yang menganut sistem hukum anglo saxon (common law) seperti Singapura. Guna untuk mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan maka sebelum proses pengadilan dimulai otoritas keuangan dan pengadilan boleh menunjuk management dan memberi kewenangan untuk menyelesaikan dan merestrukturisasi hutang dan piutang serta kewajiban management yang lain. Hal ini di Singapura pada tiga tahun terakhir berhasil menyelesaikan lebih dari 70 persen klaim kepailitan sehingga perkara di pengadilan tidak menumpuk dan lebih selektif.

 

*)Dr. Rio Christiawan,S.H.,M.Hum.,M.Kn. Faculty Member International Business Law Universitas Prasetiya Mulya.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam program Hukumonline University Solution.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua