Senin, 04 November 2019

Iuran Naik, Dirut BPJS Kesehatan Jamin Pelayanan Lebih Baik

Namun, Aspek Indonesia menilai kenaikan iuran JKN tidak menyelesaikan akar masalah dalam upaya mengatasi persoalan defisit pengelolaan dana jaminan sosial BPJS Kesehatan.
Ady Thea DA
Layanan BPJS. Foto: RES

Pemerintah telah menaikan iuran program JKN. Kenaikan iuran itu diharapkan dapat mengurai persoalan defisit dana jaminan sosial (DJS) program JKN. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris yakin kenaikan iuran ini akan berdampak positif terhadap pelayanan peserta JKN di fasilitas kesehatan. Kenaikan iuran ini dapat mendorong kelancaran pembayaran klaim yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan.

 

Dengan pembayaran klaim yang lancar, Fachmi melanjutkan fasilitas kesehatan semakin bisa memprediksi rencana ke depan. “Dengan cash flow yang baik RS bisa memprediksi rencana ke depan seperti investasi. Salah satu dampaknya yaitu membuat pelayanan lebih baik,” kata Fachmi di Jakarta, Jumat (1/11/2019). Baca Juga: Kontra Produktif di Balik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

 

Fachmi mengingatkan salah satu prinsip program JKN yakni gotong royong. Oleh karena itu seluruh pihak, khususnya antar segmen peserta penting untuk saling bergotong royong. Kenaikan iuran ini diatur dalam Perpres No.75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini masih memberi jaminan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu karena iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) ditanggung oleh pemerintah.

 

Periode 2014-2019, pemerintah telah membayar iuran untuk PBI sebesar Rp151,24 triliun, dan khusus untuk tahun 2019 pemerintah telah membayar untuk 96,8 juta peserta PBI sebesar Rp35,8 triliun. “Kenaikan iuran PBI dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu sepenuhnya ditanggung pemerintah,” ujar Fachmi.

 

Kenaikan iuran untuk PBI, menurut Fachmi sudah dimulai sejak 1 Agustus 2019 dan pemerintah sudah membayarnya. Iuran PBI yang sudah dibayar pemerintah itu langsung digunakan BPJS Kesehatan untuk menunaikan kewajiban melunasi klaim kepada fasilitas kesehatan. Fachmi juga berterima kasih terhadap seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan yang selama ini sabar menunggu pembayaran klaim.

 

Menurut Fachmi, kenaikan iuran untuk peserta kategori bukan penerima upah (PBPU), bukan pekerja (BP) atau mandiri masih di bawah kebutuhan riil biaya pemanfaatan. Misalnya, untuk ruang perawatan kelas I iurannya Rp160 ribu, tapi iuran seharusnya sebesar Rp274 ribu; kelas II Rp110 ribu, iuran seharusnya sesuai kebutuhan riil Rp190 ribu; dan kelas III Rp42 ribu, seharusnya kebutuhan riil sebesar Rp131 ribu.

 

“Meskipun kenaikan iuran belum sesuai kebutuhan riil biaya pemanfaatan, kita berharap pelaksanaan prinsip gotong royong program JKN dapat berjalan lancar sehingga antar kategori peserta saling membantu,” kata dia.

 

Mengenai potensi peserta yang turun kelas perawatan dan menunggak iuran akibat kenaikan iuran, Fachmi mengatakan pihaknya sudah menganitisipasi. Peserta yang turun kelas perawatan diyakini tidak akan menambah masalah defisit dana jaminan sosial JKN. Untuk peserta yang menunggak iuran, Fachmi mengatakan BPJS Kesehatan akan melakukan penagihan dengan cara yang baik mulai dari menelpon peserta sampai menyambangi peserta yang menunggak melalui kader JKN.

 

Untuk pengenaan sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu, Fachmi mengatakan regulasinya masih digodok. “Nanti akan ada sanksi misalnya, harus lunas iuran BPJS dulu kalau mau mengurus SIM dan paspor. Kami masih membahas ini dengan semua pihak, nanti bakal diterbitkan Inpres,” jelasnya.

 

Tak selesaikan akar masalah

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat kecewa terhadap kenaikan iuran JKN. Menurutnya ini bukti pemerintah tidak peduli dengan kesulitan masyarakat. Sebelum Perpres No.75 Tahun 2019 ini diketok, banyak kelompok masyarakat yang menolak rencana ini. Pemerintah dan BPJS Kesehatan seolah mengambil jalan pintas dan tidak kreatif dalam mengatasi persoalan defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan.

 

“Pemerintah tidak menyelesaikan akar masalah penyebab defisit BPJS Kesehatan,” tegasnya.

 

Kenaikan iuran untuk peserta mandiri yang dimulai 1 Januari 2020 menurut Mirah sangat memberatkan rakyat. Apalagi daya beli masyarakat saat ini turun karena minimnya penghasilan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di banyak perusahaan. Baginya kenaikan iuran ini akan membuat banyak peserta JKN menunggak iuran karena penghasilannya kecil, sehingga tidak sanggup membayar kenaikan iuran JKN.

 

“Penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap hari,” tutupnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua