Senin, 04 November 2019

Sofyan Basir Divonis Bebas, Ini Pertimbangan Hukumnya

Hakim menganggap Sofyan tidak terbukti melakukan perbantuan tindak pidana.
Aji Prasetyo
Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/11). Foto: RES

Mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupi (Tipikor) Jakarta. Menurut majelis yang diketuai Hariono, Sofyan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti surat dakwaan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

"Mengadili, menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwan pertama dan kedua, membebaskan terdakwa Sofyan Basir oleh karena itu dari segala dakwaan," ujar Hakim Hariono, Senin (4/11).

 

Sofyan awalnya dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

 

Nah, Pasal 15 UU Tipikor dan Pasal 56 ke-2 KUHP memang sangat menentukan nasib Sofyan apakah ia terbukti melakukan perbuatan pidana atau tidak. Dalam surat tuntutan, penuntut mengutip keterangan Ahli Hukum Pidana Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” cetakan kedua, penerbit Bayumedia Publishing pada halaman 370 yang menyatakan “Untuk mengetahui tentang siapa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pembantuan (pembuat pembantu) tindak pidana korupsi pada Pasal 15 harus menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 56 KUHP.

 

Pasal 15 UU Tipikor sendiri berbunyi; "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14". Lalu, Pasal 56 ke-2 KUHP berbunyi; "Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: (1). Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; (2). Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu".

 

(Lihat juga: KPK Tuntut Sofyan Basir 5 Tahun)

 

Penuntut umum menganggap Sofyan terbukti membantu perbuatan pidana yang dilakukan Eni Maulani Saragih, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar dengan salah satu pemilik saham Blackgold, Johannes Budisutrisno Kotjo. Kotjo diketahui menyuap Eni miliar rupiah untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

 

Sofyan, dalam surat tuntutan disebut berperan mempertemukan Kotjo dan Eni dengan Direktur Pengadaan Strategis PLN, Supangkat Iwan Santoso yang bertujuan untuk mengawal serta mempercepat proyek tersebut. Seperti dalam BAP Supangkat Iwan Santoso di surat tuntutan halaman 559. "Eni Saragih dan Johannes Kotjo sering mendesak kepada saya agar proses PPA RIAU-1 dipercepat adalah diketahui oleh Pak Sofyan Basir, dan tindak lanjut dari Pak Sofyan Basir atas hal ini adalah meminta kepada saya agar dipercepat juga" kata Supangkat dalam BAP.

 

Berdasarkan uraian pembuktian unsur pasal, khususnya unsur delik di atas, maka Penuntut Umum berkesimpulan semua unsur dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, serta dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

 

Pertimbangan Hukum

Sayangnya, keyakinan penuntut umum ini berbeda dengan majelis hakim. Para pengadil mengutip pandangan R. Soesilo dalam buku KUHP yang menyebut elemen sengaja harus ada sehingga daya upaya untuk lakukan kejahatan tidak diukur. Sedangkan niat harus timbul dari orang bantuan.

 

Ahli lain yang dihadirkan dihadirkan di persidangan juga berpandangan senada. “Menimbang bahwa sebagaimana ahli yang dihadirkan di persidangan bahwa si pembantu harus mengetahui untuk membantu harus ada niat mens rea pembantu setelah bertemu pelaku utama," ujar hakim anggota, Anwar.

 

Dari uraian Pasal 56 ke-2 dihubungkan dengan keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum Sofyan Basir yang telah tandatangai IPP PLTU Riau-1 antara PT Pembangkit Jawa Bali Investasi dengan Blackgold dan China Huadian selaku investor. Selanjutnya ada usaha Johannes Kotjo untuk medapatkan proyek tersebut baik itu dengan mengirim surat ke PLN maupun bertemu dengan Setya Novanto.

 

Setelah mendapat bantuan dari Novanto dan mendapat jaminan mendapat proyek, Kotjo menulis catatan tentang siapa saja yang menerima uang jika proyek itu terealisasi. Setya Novanto, menurut majelis yang masuk namanya dalam catatan tersebut mengaku tidak mengetahui adanya catatan tersebut.

 

"Sedangkan Terdakwa Sofyan Basir yang menandatangani IPPP PLTU Riau1 antara PT PJBI dengan BNR (Blackgokd) dan China Huadian tidak tercantum atau bukan pihak yang menerima fee.Dan terdakwa tidak mengetahui fee itu untuk siapa saja serta ke siapa saja fee tersebut akan diberikan Hal ini sesuai terbukti dengan pernyataan Eni. Bahwa uang Eni dari Kotjo Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya," terang hakim.

 

Dalam sejumlah pertemuan dengan Kotjo dan Eni, Sofyan Basir sering kali meminta Iwan untuk mendampingi dan yang dibicarakan mengenai kesepakatan dalam rangka pelaksanaan proyek. Dan pertemuan-pertemuan tersebut menurut majelis bukan untuk mempercepat Kotjo mendapatkan proyek, tetapi karena memang sesuai dengan aturan Perpres tentang percepatan pembangunan infrastruktur.

 

(Baca juga: Cerita Kotjo Dapat Proyek dari Sofyan Basir)

 

"Jadi jelas percepatan bukan karena keinginan terdakwa dan bukan dari pesanan Eni atau Kotjo. Penandatangan PLTU Riau-1 yang dilakukan oleh terdakwa Sofyan Basir tanggal 29 September telah mendapat persetujuan dan pengetahuan Direksi PT PLN. Menimbang dengan begitu percepatan pendandatnaganna bukan keinginan terdakwa Sofyan Basir maupun keinginan Eni dan Kotjo," jelas hakim.

 

Dan dengan adanya penandatanganan tersebut, PT PLN justru miliki saham sebesar 51 persen tanpa membebani malah PT PLN justru mendapat keuntjngan. "Sedangkan uang fee eni secara bertahap sebesar Rp4,75 miliar adalah tanpa sepengatahuan terdakwa Sofyan Basir dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa," ujar hakim.

 

Dengan demikian majelis berkesimpulan Sofyan Basir tidak terbukti melakukan Pasal perbantuan sebagaiman yang didakwakan Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

 

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbantuan sebagaiman didakwakan JPU sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Menimbang karena tak terbukti dalam dakwaan pertama dan kedua maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan," jelas hakim.

 

Selain dibebaskan dari segala dakwaan, majelis juga meminta Sofyan dibebaskan dari tahanan. Selain itu hak-haknya harus dipulihkan harkat, martabat serta kedudukannya. Kemudian majelis juga meminta penuntut umum untuk membuka blokir rekening milik Sofyan dan biaya perkara dibayar oleh negara.

 

Kasasi

Ronald F. Worotikan, salah satu penuntut umum KPK mengatakan pihaknya akan mempelajari segala pertimbangan majelis yang membebaskan Sofyan dari segala dakwaan. Setelah itu barulah pihaknya akan menentukan langkah berikutnya termasuk kasasi. "Yang nantinya akan menentukan langkah kami apakah kami akan kasasi, kami akan pelajari pertimbangannya," ujar Ronald.

 

Ronald menyanggah jika bebasnya Sofyan dikarenakan lemahnya surat dakwaan dan pembuktian di persidangan. Menurutnya apa yang dilakukan Jaksa dalam proses penuntutan sudah sesuai dengan hasil penyidikan dan ia memastikan proses hukum terhadap pihak lain dalam kasus PLTU Riau-1 masih akan diteruskan.

 

Sofyan Basir bersyukur majelis membebaskan dirinya. "Segala semua pihak membantu, saya bersyukur Allah kasih yang terbaik buat saya hari ini bebas. Kita bisa mulai kerja, bebas di luar yang terbaik untuk semua masyarakat. Terimakasih kepada seluruh kawan-kawan wartawan dari awal sampai akhir saya bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada pemerintah dan semua pihak yang membantu sampai proses ini selesai sampai bebas. Amin," ujarnya.

 

Selesai menjalani sidang, Sofyan kembali ke Rutan KPK tempatnya menjalani tahanan, tetapi ia hanya "sekadar mampir" karena tak lama KPK membebaskannya sesuai dengan putusan pengadilan. Kepada wartawan Sofyan mengaku akan beristirahat lebih dulu di rumah dan meluangkan waktu bersama keluarga. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua