Berita

Omnibus Law Mestinya Jadi Pintu Masuk Pembenahan Hiper Regulasi

Namun tidak terbatas sektor investasi, tetapi diarahkan pada pembenahan regulasi yang saling tumpah tindih/bertentangan di semua sektor.
Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit
Gedung DPR. Foto: RES
Gedung DPR. Foto: RES

Gagasan Presiden Joko Widodo untuk membentuk omnibus law (penyederhanaan peraturan) terus mendapat kritikan/masukan dari elemen masyarakat. Pasalnya, pembentukan omnibus law yang hanya diarahkan peningkatan investasi dinilai sebagai pandangan sempit. Seharusnya, penerapan omnibus law dijadikan sebagai salah satu metode membenahi ribuan regulasi yang saling tumpang tindih (hiper regulasi) di tingkat pusat dan daerah.

 

Pandangan itu disampaikan peneliti senior Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Indonesia Muhammad Nur Sholikin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi di Komplek Gedung Parlemen, Senin (4/11/2019). “Kami mendorong dalam penataan peraturan perundang-undangan tidak terjebak pada peningkatan investasi, tapi omnibus law ini bisa jadi ‘resep baru’ dalam penataan regulasi. Kami berharap Baleg melihat dengan pendekatan itu,” usul Sholikin.

 

Sholikin melansir hasil penelitian PSHK terkait penataan regulasi yang menunjukkan kurun waktu Oktober 2014 s.d. Oktober 2018 ada total 8.945 regulasi yang dibentuk di tingkat nasional meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Apabila dirata-rata, 6 regulasi lahir setiap hari di Indonesia. Sektor ini dinilai menjadi catatan merah rapor legislasi Presiden Jokowi di periode 2014–2019.

 

“Karena itu, omnibus law memang cocok diterapkan di negara yang hiper regulasinya saling tumpang tindih, ‘gemuk’, seperti Indonesia. Omnibus law ini semestinya diarahkan pada pembenahan regulasi yang lebih luas, tak melulu hanya demi peningkatan investasi sebagaimana seringkali didengungkan Presiden,” kritiknya. Baca Juga: Omnibus Law Semestinya Bisa Merambah Sektor Lain

 

Dia mengutip kajian Bappenas Tahun 2018 yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhambat akibat dua faktor. Regulasi yang tumpang tindih dan ego sektoral kementerian/lembaga. Karena itu, penerapan omnibus law tanpa pembenahan ego sektoral di kementerian/lembaga, dimungkinkan tidak akan berhasil sebagaimana harapan Presiden.

 

Mantan Direktur Eksekutif PSHK periode 2015-2019 ini meragukan pembentukan omnibus law yang bakal mencabut banyak UU dan peraturan di bawahnya menjadi 1 UU. Karena itu, PSHK berharap melalui pembentukan Panja RUU omnibus law, Baleg dapat menyisir dan menata semua regulasi yang berserakan dan bertabrakan satu sama lain. Kemudian melanjutkan revisi UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

 

“Poin penting kami, omnibus law seharusnya menjadi sebuah pendekatan baru, tetapi tidak sebatas (sektor) investasi, tapi penataan regulasi yang hiper,” tegasnya.

Berita Terkait