Senin, 04 November 2019

Di Simposium Internasional, Jimly Bicara Konstitusi Keadilan Sosial

Jimly juga berpendapat pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan kelembagaan dan sistem norma.
Aida Mardatillah
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menjadi penceramah kunci dalam kegiatan 'The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019), Senin (4/11) di Bali. Foto: Humas MK.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menjadi penceramah kunci dalam kegiatan The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019), and Short Course and Call for Paper” yang digelar di Nusa Dua, Bali, Senin (04/11/2019). Makalahnya berjudul “Konstitusi Keadilan Sosial Indonesia.”

 

Dikutip dari situs resmi MK, Jimly memaparkan globalisasi dalam semua aspek kehidupan mengakibatkan suasana kehidupan setiap bangsa, setiap komunitas di dunia berada dalam hubungan saling mempengaruhi secara sangat intensif. Karena itu, prinsip keadilan struktural dalam kehidupan bersama semua masyarakat di dunia harus mendapat perhatian.

 

Dalam praktiknya, kata Jimly, tema-tema keadilan sosial ini paling sedikit mendapat perhatian, terutama di lingkungan bangsa-bangsa yang baru menikmati sistem demokrasi yang bersifat bebas dan terbuka. Menurutnya, pengaruh liberalisasi dan neo-liberalisme serta globalisasi segala bidang kehidupan tidak diiringi dengan kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial. Akibatnya, dimana-mana muncul kasus-kasus konflik sosial yang diakibatkan karena ketidakadilan. 

 

“Karena itu, tema konstitusi keadilan sosial dewasa ini sangat dibutuhkan, apalagi dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi baru dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Amerika Serikat,” kata Jimly di hadapan Ketua MK Anwar Usman, para Hakim Konstitusi, dan delegasi Asosiasi Mahkamah Konstitusi Se-Asia dan institusi sejenis (Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC), serta para akademisi.

 

Ia memaparkan kebijakan yang dikembangkan haruslah memastikan prinsip equality, equity dan reciprocity ini dapat berjalan secara terpadu dan seimbang untuk membangun struktur kehidupan sosial yang berkeadilan. Dengan adanya ketiga hal ini, dengan sendirinya ketimpangan dalam struktur perikehidupan bermasyarakat dapat dicegah dan diatasi.

 

Pendekatan yang bersifat struktural, kata dia, mempunyai arti yang sangat penting untuk menilai sejauh mana kebijakan-kebijakan prorakyat yang dikembangkan selama ini benar-benar berada di jalan yang tepat dalam upaya mewujudkan prinsip keadilan sosial sebagai sila kelima Pancasila.

 

Jimly juga menjelaskan pembangunan ekonomi memerlukan dukungan kelembagaan dan sistem norma baik sistem hukum (rule of law) maupun sistem etika (rule of ethics) yang mengatur dan mengarahkan secara efektif dan efisien agar tujuan kesejahteraan yang adil dan merata dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

 

Karena itu, lanjutnya, sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan ekonomi harus tunduk kepada kesepakatan hukum tertinggi yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar desain hukum konstitusi (constitutional law) dan etika konstitusi (constitutional ethics) yang harus menjadi landasan sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. 

 

Menurut Jimly, UUD 1945 tidak seperti konstitusi banyak negara barat seperti Konstitusi Amerika Serikat yang tidak mengatur pasal-pasal perekonomian. Padahal, Konstitusi Amerika Serikat selalu dijadikan acuan dalam studi dan praktik penyusunan undang-undang dasar di dunia. Konstitusi Amerika Serikat umumnya dipahami tidak memuat sama sekali ketentuan mengenai ide-ide kesejahteraan sosial sebagaimana termuat dalam UUD 1945.

 

Tujuan simposium

Ketua MK Anwar Usman menyampaikan tujuan Simposium Internasional sebagai bentuk dan wujud komitmen Indonesia di mata dunia Internasional dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia, penegakkan prinsip-prinsip demokrasi, dan pelaksanaan rule of law.  “Simposium internasional ini sebagai forum bertukar pandangan dan pengalaman, khususnya bagi lembaga peradilan, dalam memberi perlindungan terhadap hak sosial ekonomi warga negara, dari berbagai perspektif negara-negara yang berbeda,” kata Anwar.

 

Anwar melanjutkan tema tentang keadilan sosial dan perlindungan hak ekonomi selalu menarik untuk dibahas. Karena dalam konsep ilmu negara, salah satu tujuan dibentuknya negara adalah memberi perlindungan hak ekonomi dan memberi keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya agar tercipta negara yang sejahtera. Dalam konteks hukum internasional, perlindungan hak ekonomi merupakan bagian dari Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

 

“Dahulu, banyak orang berkesimpulan memberikan perlindungan hak ekonomi dan keadilan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Namun saat ini, pemikiran tentang hal tersebut telah berubah. Perlindungan hak ekonomi, tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab lembaga peradilan.”

 

Seperti diketahui, Sebagai Sekretaris Tetap The Association of Asian Constitutional  Court (AACC), Mahkamah Konstitusi Indonesia menyelenggarakan The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019) di Nusa Dua Bali, Senin (04/11). MK terus berupaya untuk saling berbagi ide, pengalaman, dan pemikiran intelektual dalam perkembangan konstitusi di dunia dengan mengusung tema “Constitutional Court and The Protection of Social and Economic Rights.”

 

Acara ini dihadiri sembilan Hakim Konstitusi dan perwakilan delegasi negara anggota AACC seperti Afganistan, Azerbaijan, Kazakstan, Korea Selatan, Kirghistan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Rusia, Thailand, Turki, Usbekistan. Diikuti pula para peneliti berbagai negara, diantaranya Albania, Andorra, Angola, Bolivia, Timor Leste, dan para akademisi di Indonesia untuk saling berdiskusi memperluas pengetahuan hukum dan konstitusi, terutama yang berhubungan dengan perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat.

 

Dalam acara ini, MK pun mengadakan pelatihan singkat (short course) bagi pegawai atau karyawan di lingkungan MK negara-negara anggota AACC selama dua hari yaitu Rabu-Kamis (6-7/11). Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi para pegawai MK dalam pengembangan internasionalisasi pengelolaan peradilan konstitusi yang lebih baik. Program ini merupakan jenis pendidikan tanpa gelar dengan kurikulum terstruktur yang diselenggarakan dalam jangka waktu pendek.

 

Sebelumnya, Dewan Konstitusi Kazakhstan resmi menjadi Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi Se-Asia dan institusi sejenis (Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC) masa jabatan 2019–2021 menggantikan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Pengalihan tampuk kepemimpinan tertinggi AACC ini dilakukan dalam kegiatan Board of Members Meeting Asosiasi MK Se-Asia dan institusi sejenis di Nusa Dua, Bali, pada Minggu (3/11/2019) kemarin.

 

Dalam kesempatan ini, Mahkamah Agung India dan Mahkamah Agung Maladewa resmi menjadi Anggota AACC. Dengan bergabungnya MA India dan MA Maladewa, maka keanggotaan AACC bertambah dari semula berjumlah 16 negara menjadi 18 negara. Negara Anggota AACC, yakni Afghanistan, Azerbaijan, Indonesia, Kazakhstan, Korea Selatan, Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Rusia, Tajikistan, Thailand, Filipina, Turki, dan Uzbekistan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua