Selasa, 05 November 2019

Tak Terbitkan Perppu Hingga Putusan MK, Presiden Dinilai ‘Cuci Tangan’

Belum diterbitkannya Perppu KPK, Presiden dinilai dalam posisi tawanan kekuasaan kelompok oligarki.
Ady Thea DA
Presiden Jokowi. Foto: RES

Polemik revisi atau perubahan UU KPK terus berlanjut. Harapan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) tak kunjung terbit. Terakhir, Jum’at (1/11) kemarin, Presiden Jokowi malah menyatakan tidak akan mengeluarkan Perppu KPK sebelum adanya putusan pengujian atas UU KPK.   

 

Peneliti Fitra, Badiul Hadi meragukan kemauan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Bahkan dia memperkirakan Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan Perppu KPK. Sebelumnya, dalam kesempatan bertemu sejumlah tokoh di Istana, Presiden Jokowi menyebut akan mempertimbangkan terbitnya Perppu KPK. Namun, hingga saat ini Perppu KPK belum diterbitkan dengan banyak alasan.

 

“Pemberantasan korupsi itu konsensus bersama, merupakan salah satu agenda reformasi,” ujar Badiul mengingatkan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (4/11/2019). Baca Juga: Tiga Kemungkinan Jika Presiden Terbitkan Perppu KPK

 

Baidul melihat Presiden Jokowi yang beralasan menghormati proses uji materi Perubahan UU KPK menunjukan Presiden Jokowi seolah “cuci tangan,”. Padahal, Presiden bisa saja menerbitkan Perppu meskipun ada uji materi di MK. Baidul berharap nantinya MK mengabulkan uji materi Perubahan UU KPK tersebut.

 

Pengamat politik Exposit Strategic Arif Susanto berpendapat jika Presiden Jokowi tidak menerbitkan Perppu berarti dia menjadi “tawanan kekuasaan.” Ini harga yang harus dibayar karena menggandeng banyak partai politik dan kepentingan ekonomi ketika berkontestasi dalam Pemilu 2019. Saat ini elit politik dan oligarki sudah terkonsolidasi, sehingga mudah untuk mendorong sejumlah regulasi demi kepentingan kelompok tertentu, seperti revisi UU KPK.

 

Gaya komunikasi politik Presiden Jokowi menghadapi tuntutan masyarakat, menurut Arif bersifat apologi atau seolah memberi harapan. Sikap ini bisa dilihat ketika Presiden Jokowi menyikapi sejumlah isu kontroversial sejak 2014. Bahkan arahan Presiden Jokowi terhadap revisi UU KPK memberi kesan di masyarakat pemerintah mau “memperkuat” KPK. Padahal sebagaimana diketahui hasil revisi UU KPK itu justru mempersulit ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi, misalnya pembentukan Dewan Pengawas.

 

Arif mengingatkan dalam sistem ketatanegaraan posisi Presiden sebagai pimpinan lembaga eksekutif punya kewenangan melakukan eksekusi kebijakan. Presiden punya kewenangan yudikatif, bisa menerbitkan amnesti dan grasi. Dia juga bisa mengganti UU melalui Perppu. Alih-alih memenuhi tuntutan masyarakat, Arif melihat Presiden Jokowi malah apologi dengan dalih tidak mau mengganggu proses hukum di MK. “(Cuci tangan) Ini sama seperti kasus Novel Baswedan dimana Presiden Jokowi menyerahkan penyelesaiannya kepada Kapolri.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua