Selasa, 05 November 2019

PP PSTE Dikhawatirkan Ganggu Kedaulatan Data

PP ini dianggap kontradiktif karena Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dapat mengelola, memproses dan/atau menyimpan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi keamanan data. BAS

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang belum lama ini diterbitkan sebagai revisi dari PP 82/2012 menuai kritikan dari para pegiat telekomunikasi dan informatika khususnya komunitas dan pengelola data center. Regulasi ini dianggap memperbolehkan data digital dari Indonesia bisa disimpan di luar sehingga bertentangan dengan prinsip kedaulatan data.

 

Perlu diketahui, revisi peraturan tersebut mengklasifikasikan data menjadi tiga jenis antara lain data strategis, data risiko tinggi, dan risiko rendah. Nah, dua jenis data terakhir tersebut bisa ditempatkan servernya di luar negeri. Hal ini yang dikhawatirkan dapat mengganggu kedaulatan data tersebut. Sedangkan, data strategis wajib hukumnya ada di Indonesia. Sebab data tersebut merupakan data yang begitu penting bagi negeri ini seperti keamanan dan pertahanan.

 

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menegaskan data digital publik wajib disimpan di dalam negeri. Dalam PSTE, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengakses dan mengawasi data milik publik.

 

Dalam PP 71/2019 tersebut ada aturan soal penempatan fisik data center (DC) dan data recovery center (DRC) yang harus ada di Indonesia. Sebab, saat ini yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah data-datanya bukan fisiknya. "Dalam aturan yang lama itu mengatur fisiknya, padahal yang penting itu datanya. Saat ini kami mensyaratkan datanya bukan hanya fisiknya," ujar Semuel, Senin (4/11).

 

Prinsipnya data-data yang menyangkut kepentingan sektor publik bakal ditempatkan di dalam negeri. Sehingga, pertukaran data antar pribadi, institusi, bahkan negara dapat dilakukan. "Jadi data-data yang dibiayai oleh APBN, dana publik, dan sejenisnya maka tetap ditempatkan di dalam negeri. Penyelenggara sistem elektronik dalam lingkup publik dan privat wajib melakukan pendaftaran. Pendaftaran mudah, tinggal mengakses website, isi info yang dibutuhkan," jelas Semuel.

 

Lebih lanjut, Semuel menerangkan, di PP itu penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik wajib lakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem dan dokumen elektronik di wilayah Indonesia. Tidak boleh di luar Indonesia, sesuai juga dengan PP 82/2012 yang kemudian direvisi menjadi PP 71/2019.

 

"Ini sudah menerima masukan asosiasi. Bukan dibagi lagi data strategis dan sebagainya. Tapi lingkupnya. Ini lingkup publik tetap ada di Indonesia. Ada layanan yang dibutuhkan masyarakat tapi teknologinya belum ada. Dua tahun data atau sistem disimpan di luar Indonesia akan ditarik kembali. Tapi dikecualikan kalau teknologi penyimpanannya tidak tersedia di dalam negeri. Kalau terjadi lagi seperti ini, itu harus direview, dengan Kominfo dan sektor terkait," beber Dirjen Aptika Kominfo.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua