Selasa, 05 November 2019

UMP Jakarta Rp4,2 Juta, Apindo: Pengusaha Harus Taat Hukum!

Hingga saat ini Apindo Jakarta belum mendapat laporan ada pengusaha di Jakarta yang mengajukan penangguhan upah minimum.
Ady Thea DA
Demo buruh di Jakarta. Foto: RES

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan dan menetapkan upah minimum tahun 2020 sebesar Rp4.276.349. Dalam berita acara keputusan sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jakarta tertanggal 23 Oktober 2019, unsur pengusaha mengusulkan besaran UMP Rp4.276.349, unsur pekerja Rp4.619.878, dan unsur pemerintah Rp4.276.349.

 

Ketua Bidang Pengupahan Apindo Jakarta Nurjaman mengatakan pada dasarnya pengusaha keberatan dengan kenaikan upah minimum sebesar Rp4,2 juta. Sebab, kenaikan upah minimum pasti dibarengi dengan inflasi, sehingga harga barang dan jasa ikut naik. Kondisi ini menyulitkan pengusaha, apalagi situasi ekonomi sekarang tergolong belum membaik. Dia juga khawatir dengan inflasi yang ada apakah daya beli masyarakat sanggup atau tidak.

 

“Kami sebenarnya keberatan dengan kenaikan upah minimum ini, tapi ini sudah menjadi regulasi, pengusaha harus taat hukum,” kata Nurjaman saat dihubungi, Selasa (5/11/2019). Baca Juga: Beragam Program untuk Tingkatkan Kesejahteraan Buruh di Jakarta

 

Meski memberatkan pengusaha, tapi Nurjaman menegaskan kalangan pengusaha harus melaksanakan regulasi kenaikan UMP ini. Terkait penangguhan upah minimum, Nurjaman mengatakan sampai saat ini belum mendapat informasi apakah ada pengusaha di Jakarta yang mengajukannya. Tapi yang jelas Apindo Jakarta tidak menganjurkan dan tidak juga melarang jika ada anggotanya yang ingin meminta penangguhan upah minimum karena hak ini dijamin UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Nurjaman berharap kenaikan upah minimum ini dapat meningkatkan produktivitas pekerja/buruh. Selain itu, pemerintah provinsi Jakarta juga memiliki sejumlah program yang khusus ditujukan untuk kesejahteraan buruh, seperti Kartu Pekerja. Kebijakan itu diharapkan mampu membantu pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sembako murah.

 

Usul insentif

Namun, dia mengusulkan pemerintah provinsi Jakarta untuk memberi insentif kepada pengusaha sebagai dampak kenaikan upah minimum. Bentuknya bisa berupa keringanan pajak dan subsidi listrik. “Dengan kenaikan upah minimum sekitar 8 persen ini, maka biaya produksi naik 30 persen. Kami berharap ada insentif dari pemerintah untuk pengusaha,” usul anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jakarta dari unsur pengusaha itu.

 

Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jakarta dari unsur Serikat Pekerja Dedi Hartono menegaskan kalangan serikat pekerja akan menuntut pemerintah untuk memenuhi selisih kenaikan upah minimum. Pemerintah menetapkan upah minimum sebesar Rp4.276.349, unsur buruh mengusulkan upah minimum sebesar Rp4.619.878, sehingga ada selisih Rp343 ribu.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua