Selasa, 05 November 2019

Tanggung Menanggung Utang 6 Entitas Duniatex Group, Bagaimana Skemanya?

Sebelumnya telah tersebar luas berbagai wacana soal opsi-opsi perdamaian yang mungkin akan diambil Duniatex, salah satunya terkait wacana IPO di bursa saham untuk mengkonversi utang kreditur menjadi saham.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi foto: duniatex.com

Pasca diajukan PKPU oleh PT Shine Golden Bridge pada 10 September 2019 dengan perkara No. 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Smg terhadap 6 entitas perusahaan Duniatex, 15 hari kemudian Sumitro sebagai pendiri sekaligus pemegang saham Duniatex Group ikut mengajukan permohonan PKPU atas dirinya ke Pengadilan Negeri Semarang pada 25 September 2019 dengan Nomor 25/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg.

 

Atas alasan efisiensi, pemeriksaan PKPU atas kasus ini dilakukan secara joint session di ruangan yang sama dengan majelis yang berbeda. Agenda terakhir pada 31 Oktober lalu adalah rapat verifikasi kreditur yang diadakan di Pengadilan Negeri Semarang. Sayangnya, verifikasi hasil tagihan belum bisa dibuka oleh Pengurus PKPU Duniatex, Syahdan Hutabarat. Melalui pesan singkat, Ia mengatakan bahwa daftar piutang belum bisa dikeluarkan dan belum diketahui kapan akan dikeluarkan.

 

“Sampai kemarin malam saja masih ada kreditur asing yang masukin tagihan,” katanya ketika dikonfirmasi hukumonline, Selasa (5/11).

 

Pun demikian, katanya, sesuai ketentuan UU KPKPU Hakim Pengawas adalah pihak yang pertama berhak tahu soal hasil verifikasi, sedangkan laporan kepada Hakim Pengawas akan dilakukan Jumat (8/11) di Semarang.

 

Dalam rangka restrukturisasi utang Duniatex itu, sebelumnya telah tersebar luas berbagai wacana soal opsi-opsi perdamaian yang mungkin akan diambil Duniatex, salah satunya terkait wacana IPO di bursa saham untuk mengkonversi utang kreditur menjadi saham.

 

Akan tetapi saat dikonfirmasi, kuasa hukum Duniatex Aji Wijaya hanya menyebut draft awal proposal perdamaian sudah disampaikan pihaknya kepada Pengurus pada Jumat (1/11). Akan tetapi, Ia enggan membeberkan rinciannya mengingat draft proposal perdamaian itu masih terbatas untuk konsumsi kreditur saja.

 

Draft awal sudah kami sampaikan via pengurus hari Jumat lalu, tapi masih terbatas untuk konsumsi kreditor,” katanya.

 

Sebelum rapat verifikasi, juga beredar informasi bahwa anak perusahaan Duniatex yang sekaligus merupakan debitur dalam perkara ini juga akan masuk sebagai kreditur untuk mengajukan tagihan atas utangnya, namun hal itu ditampik oleh Aji.

 

Ia mengatakan Interconnection loan (utang tanggung-menanggung, -red) memang ada, akan tetapi interconnection loan itu ada di antara 6 perusahaan yang berada dalam PKPU, yakni PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT), PT Delta Dunia Textile (DDT), PT Delta Merlin Sandang Textile (DMST), PT Delta Dunia Sandang Textile (DDST), PT Dunia Setia Sandang Asli Textile (DSSAT), PT Perusahaan Dagang dan Perindustrian Damai (Damaitex).

 

Sehingga, Ia berpandangan tidak mungkin debitur juga menjadi kreditur pada saat yang bersamaan dalam perkara PKPU yang sama. “Bagaimana bisa, misalnya DSS memiliki tagihan kepada DMDT dan bagaimana claim dan voting di antara mereka?” katanya.

 

(Baca: Pentingnya Kajian Finansial Sebelum Putuskan PKPU atau Pailit)

 

Bahkan sesuai pasal 286 UU KPKPU, katanya, tagihan konkuren sekalipun tidak didaftarkan, tetap terikat pada perjanjian perdamaian. Lantas bagaimana skema pembagian tanggungan utang antar 6 perusahaan entitas Duniatex itu? Sejauh ini Aji bersikukuh tak memberikan jawaban soal itu. “Hal ini masih dikaji konsepnya,” jawabnya singkat.

 

Pasal 286:

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).

Pasal 281:

  1. Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
  1. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
  2. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
  1. Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

 

Secara hukum, apakah utang tanggung menanggung ini bisa dikatakan memenuhi unsur dapat dibuktikan secara sederhana? Kuasa Hukum kreditur Bank Mandiri, Swandy Halim, mengatakan secara umum alasan utang tanggung-menanggung antar debitur itu dijadikan dalam satu nomor perkara memang karena sifat tanggung-menanggungnya itu mengakibatkan utang menjadi tidak bisa dipilah.

 

Termasuk PKPU yang diajukan Sumitro, katanya, masuk sebagai penanggung dalam utang tanggung-menanggung dengan 6 Group Perusahaan Duniatex. “Dia kan ada utang bilateral dan dia menanggung juga utang-utang PT-PT itu. Jadi PKPU 6 PT itu dan PKPU Sumitro ini seharusnya satu nomor karena dia tanggung menanggung dengan PT-PT yang Duniatex itu,” jelasnya.

 

Untuk itu, katanya, PKPU 6 PT itu dan PKPU Sumitro dilakukan dalam semacam joint session. Mengingat karena utang tanggung-menanggung itu sudah pasti saling berhubungan, dalam arti kreditur-kreditur dari 6 PT tersebut juga sudah pasti menjadi kreditur dari Sumitro.

 

“Karena itu tidak dibuat rapat terpisah karena akan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sama. Jadi tak akan efisien kalau diulang-ulang,” katanya.

 

 

Hukumonline sempat menanyakan soal wacana yang berkembang bila Duniatex memberikan opsi konversi utang kreditur ke saham melalui upaya IPO, Swandy mengatakan opsi tersebut akan sulit memberikan kepastian kepada kreditur. Dari sudut pandang pihaknya sebagai BUMN, katanya, pihaknya tak bisa terima bila perdamaian yang ditawarkan seperti itu.

 

“Kalau dijadikan saham kan harga sahamnya bisa saja nanti turun, harga jatuh, terjun bebas. Artinya kan tidak bisa memberi kepastian bagi kreditur,” katanya.

 

Untuk proposal perdamaian ke depan, Ia mengharapkan agar debitur bisa memberikan solusi yang win-win bagi semua pihak. “Kita lihat dulu apa yang akan mereka tawarkan nanti,” tukasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua