Selasa, 05 November 2019

Omnibus Law Sektor UMKM Mulai Disusun, Bagaimana Substansinya?

Pokok-pokok UU tersebut antara lain mengatur tentang kemudahan berusaha UMKM, ekspor, pembiayaan, perlindungan hukum hak cipta hingga pencegahan fraud.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Penyederhanaan undang-undang (UU) atau Omnibus Law sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai dipersiapkan Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UMKM). Nantinya, penyederhanaan regulasi tersebut akan memfokuskan pada peningkatan daya saing UMKM nasional. Rencananya, hasil penyederhanaan berbagai aturan tersebut berupa UU Pemberdayaan UMKM.

 

Berbagai pokok pengaturan akan tercantum dalam UU tersebut antara lain kemudahan berusaha UMKM, ekspor, pembiayaan, perlindungan hukum hak cipta hingga pencegahan fraud. Selain itu, kehadiran UU Pemberdayaan UMKM juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM terhadap produk-produk impor.

 

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki menjelaskan pokok-pokok pengaturan tersebut merupakan ragam masalah yang sering dialami pelaku usaha UMKM. Hal ini menyebabkan UMKM nasional sulit berkembang.

 

“UMKM juga harus punya kesempatan dan kemudahan berusaha, jadi harus ada keadilan bagi UMKM dengan menghilangkan regulasi yang menghambat. Kami diperintahkan buat omnibus law untuk memberi perlindungan hukum terhadap produk UMKM,” jelas Teten, Selasa (5/11).

 

Teten mencontohkan terkait hak cipta. Pihaknya sudah bicara dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dia meminta ada perlindungan hukum UMKM dari tindakan fraud dan mendapatkan playing field yang sama di market place.

 

Jangan, di mall hanya ada barang-barang premium sedangkan lokal brand berada di pojok mall/2019),” tambahnya.

 

Selain itu, Teten juga menjelaskan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai tarif pajak UMKM. Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha UMKM.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua