Rabu, 06 November 2019

Omnibus Law Masuk Prolegnas Butuh Pembahasan Mendalam

Baleg masih menunggu usulan sejumlah RUU dari masing-masing komisi, pemerintah, dan DPD hingga 12 Desember 2019.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah (Prolegnas 2020-2024) dan Prolegnas 2020. Salah satu RUU yang bakal diprioritaskan masuk Prolegnas adalah dua RUU Omnibus Law yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada peningkatan ekonomi.

 

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan dalam rangka penyusunan prolegnas, Baleg telah mengundang beberapa pemangku kepentingan. Antara lain Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Universitas Andalas untuk meminta pandangan dan masukannya terutama terkait gagasan Presiden Jokowi untuk membentuk RUU Omnibus Law.

 

Baleg akan menindaklanjuti gagasan Presiden Jokowi untuk menyusun dua RUU dengan metode omnibus law itu. Namun, pihaknya akan mempertimbangkan berbagai aspek dan hati-hati dalam membuat omnibus law ini. Willy mengakui terbuka peluang omnibus law masuk dalam daftar Prolegnas.

 

“Hanya saja memang masih membutuhkan pembahasan panjang bersama pemerintah,” ujar Willy di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (6/11/2019). Baca Juga: Omnibus Law Mestinya Jadi Pintu Masuk Pembenahan Hiper Regulasi

 

Dia menerangkan meski belum secara resmi menerima penjelasan dari pemerintah, namun informasi yang diterimanya, terdapat lima cluster (kelompok) terkait cipta lapangan pekerjaan dan usaha mikro kecil dan menengah ini. Namun yang pasti, Menkumham bakal diundang pekan depan. Saat ini, Baleg sedang disibukan dengan menyusun daftar Prolegnas termasuk merespon tentang omnibus law ini.

 

“Jadi problem kita tidak kemudian (menargetkan) berapa banyak undang-undang (yang ditetapkan dalam Prolegnas), tapi program kita adalah seberapa harmonis undang-undang itu satu dan lain,” katanya.  

 

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly menargetkan omnibus law ketenagakerjaan dan UMKM masuk dalam Prolegnas 2020. Untuk memastikan target itu dapat dipenuhi, Yasonna meminta naskah akademik dari rancangan penyederhanaan peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan UMKM itu selesai pada akhir 2019.

 

“Naskah ini dibahas mendalam supaya bisa masuk Prolegnas 2020, kalau tidak nanti secara formal prosedur akan sulit masuk. Ini super prioritas yang disampaikan oleh Presiden saat pelantikan di DPR,” ujar Yasonna dalam keterangannya dalam Diskusi Kelompok Terarah Pembentukan Omnibus Law yang digelar di Aula Oemar Seno Adjie, DJKI, Kamis (31/10/19) kemarin.

 

Menkumham juga mengajak kementerian terkait untuk fokus pada peraturan-peraturan yang menghambat investasi dan memperluas lapangan pekerjaan. Omnibus law tersebut diharapkan bisa memangkas beberapa pasal ketenagakerjaan dan UMKM dalam satu produk hukum berupa UU yang lebih sederhana.

 

“Keuntungan omnibus law dalam satu undang-undang kita bisa buat gado-gado, bab per bab, sub-subnya bisa dalam satu UU. Dapat dikatakan ini UU sapu jagad. Masing-masing kementerian mengevaluasi dan bertanggung jawab melihat peraturan perundang-undangan yang menghambat dan memberi solusinya apa,” katanya.

 

Realistis

Sementara itu, Baleg meminta semua komisi di DPR, pemerintah, dan DPD dapat menyerahkan usulan RUU yang diterima sebelum 12 Desember 2019. Baleg pun telah mengirimkan surat edaran ke sebelas komisi agar mengusulkan 2 RUU; pemerintah 5 RUU; dan masing-masing fraksi sekitar 2 sampai 3 RUU. “Itu yang kita coba patok,” lanjut Willy.

 

Anggota Baleg Christina Aryani mengatakan Baleg DPR periode 2019-2024 bakal bersikap realistis dalam menyusun Prolegnas ini. Target penentuan Prolegnas Prioritas Tahunan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing komisi. Setiap komisi pun diprediksi bakal membahas dua atau maksimal tiga RUU dalam satu tahun. Menurutnya, Baleg saat ini menargetkan dalam Prolegnas Lima Tahunan dapat memproduksi 110 RUU menjadi UU.

 

Dia berharap capaian fungsi legislasi DPR periode 2019-2024 nantinya jauh lebih baik ketimbang DPR periode 2014-2019 yang hanya memproduksi 89 RUU menjadi UU. “Itu pun tak semuanya RUU proritas, tapi ada beberapa RUU kumulatif terbuka yang relatif mudah membahasnya dan cenderung (hanya) mengesahkan perjanjian internasional.”

 

“Komisi I yang membidangi pertahanan, komunikasi dan informasi memutuskan mengusulkan RUU masuk dalam Prolegnas yakni RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber,” ujar wanita yang duduk di Komisi I DPR ini. Baca Juga: Baleh Fokus Susun Prolegnas

 

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Abdul Wahid mengingatkan agar komisi-komisi, pemerintah segera menyodorkan daftar usulan RUU prolegnas yang menjadi prioritasnya. Namun khusus Komisi VII DPR, kata Wahid, terdapat RUU Minerba, RUU Minyak dan Gas Bumi, serta RUU Energi Baru Terbarukan. “Ini yang kita prioritaskan di Komisi VII,” kata Anggota DPR yang duduk di Komisi VII ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua