Kamis, 07 November 2019

Ingat! Penegakan Hukum atas Pelanggaran Kemitraan Telah Berlaku

Rincinya, terdapat sembilan pola Kemitraan yang diawasi oleh KPPU.
Hamalatul Qur'ani
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Sejak 17 Oktober 2019, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai memberlakukan Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, bersamaan dengan diundangkannya peraturan tersebut dalam Berita Negara No. 1212 Tahun 2019.

 

Peraturan tersebut berisikan berbagai ketentuan terkait proses penanganan perkara pengawasan Kemitraan oleh KPPU sekaligus merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan PP 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (PP 17/2013).

 

Peraturan Komisi ini memperluas kewenangan KPPU dalam menangani perkara kemitraan yang tadinya terpaku pada sisi pengawasan saja, kini mulai merambah pada sisi penegakan hukum. Objek Pengawasannya meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM dan antara pelaku usaha menengah dengan usaha mikro dan kecil.

 

Rincinya, terdapat sembilan pola Kemitraan yang diawasi oleh KPPU, yakni inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran (outsourcing), dan bentuk Kemitraan lainnya.

 

Dalam pelaksanaan berbagai pola Kemitraan tersebut, ada 2 larangan penting yang harus diperhatikan perlaku usaha. Pertama,usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, usaha kecil, dan/atau usaha menengah mitra usahanya; Kedua, usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya.

 

Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU, Lukman Sungkar, mengatakan baik kepemilikan maupun penguasaan UMKM oleh unit usahanya yang lebih besar bisa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan posisi tawar (abuse of bargaining position).

 

Beberapa perilaku penyalahgunaan posisi tawar yang rawan dilakukan dalam kemitraan dan turut disorot dalam Raperkom terdiri dari term of payment yang merugikan mitra; amandemen kontrak yang merugikan mitra; pengembalian barang tanpa alasan yang jelas; penolakan menerima barang tanpa alasan yang jelas dan lainnya.

 

Amandemen kontrak yang merugikan mitra misalnya, KPPU bisa mengawasi apakah bentuk perjanjian kemitraannya sudah fair atau saling menguntungkan? Selama ini, katanya, Perlakuan tidak adil terhadap mitra UMKM dinilainya membuat UMKM sulit berkembang. Dari kecil sudah diperlakukan tidak adil. Untuk mengantisipasi hal itu sejak awal, Raperkom mengatur larangan bagi Usaha Besar untuk memiliki/menguasai usaha menengah, begitupun usaha menengah, dilarang memiliki/menguasai usaha kecil.

 

Unsur kepemilikan-nya, kata Lukman, bila jenis usaha besar memiliki seluruh saham, modal dan aset di perusahaan menengah, hal ini juga berlaku terhadap usaha menengah terhadap usaha kecil. Selain itu, perusahaan yang lebih besar itu juga dilarang memiliki sebagian besar atau lebih dari 50 persen saham, modal atau asset di perusahaan menengah atau kecil. Adapun unsur penguasaan-nya, dijabarkan Lukman meliputi penguasaan atas hak suara, perjanjian dan syarat-syarat perdagangan.

 

(Baca: Kritik ICLA atas Perkom Baru KPPU Soal Merger Aset)

 

Beberapa kasus yang dipantau KPPU, katanya, selama ini banyak terjadi kemitraan palsu demi mendapatkan fasilitas pemerintah. Misalnya, pemerintah memiliki program standardisasi. Pelaku usaha kecil agar bisa berkembang biasanya akan ada institusi pemerintah yang memberikan pelatihan, pembinaan dan sertifikasi. Disitu, katanya, banyak perusahaan besar yang mengikutsertakan perusahaan kloningannya demi memperoleh sertifikasi tanpa bayaran.

 

“Mengingat biaya sertifikasi yang cukup mahal, banyak perusahaan kecil yang merupakan kloningan perusahaan besar ikut program itu. Banyak kemitraan palsu yang lahir demi mendapatkan fasilitas pemerintah itu,” jelasnya.

 

Adapun terkait proses penegakan hukum atas pelanggaran aturan kemitraan ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni melalui laporan dari masyarakat dan inisiatif dari KPPU.

 

Bila laporan diterima dari masyarakat, KPPU akan melaksanakan proses klarifikasi selama maksimal 14 hari kerja untuk melengkapi laporan dan uji kelengkapan atas laporan. Hasil klarifikasi dapat dilanjutkan pada proses Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan (PPK).

 

Sedangkan bila perkara berasal dari inisiatif KPPU, kasus dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk hasil pengawasan, kajian, temuan pemeriksaan, hasil koordinasi dengan lembaga, media, dan sebagainya. Proses PPK dilakukan KPPU melalui dua tahap, yakni Tahap Kesatu dan Tahap Kedua.

 

Tahap Kesatu dilakukan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan. Tahapan ini dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 60 hari (dan dapat diperpajang).

 

KPPU dapat memanggil berbagai pihak seperti Terlapor, saksi, dan ahli. Hasil Tahap Kesatu tersebut akan memuat dua hal, yakni analisis pembuktian unsur pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan usulan perbaikan kepada Terlapor dalam pelaksanaan Kemitraan.

 

Jika KPPU menilai terdapat dugaan pelanggaran, maka proses akan dilanjutkan pada PPK Tahap Kedua. Dalam tahap ini, KPPU akan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Kemitraan kepada pihak Terlapor dalam perkara tersebut. Pihak Terlapor diberikan waktu maksimal 14 hari untuk menanggapi laporan dugaan tersebut secara tertulis.

 

Tanggapan dari pihak Terlapor akan dibahas dan disimpulkan oleh Rapat Komisioner KPPU untuk memutuskan tidak ada dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan. Peringatan Tertulis Dalam hal KPPU menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran, maka KPPU akan menyampaikan peringatan tertulis kepada Terlapor.

 

Untuk itu, Terlapor wajib melakukan seluruh perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan yang dilakukan, paling lambat 14 hari setelah diterimanya peringatan tertulis pertama. Jika pihak Terlapor tidak mengindahkan peringatan tertulis pertama, maka KPPU akan menyampaikan peringatan tertulis kedua dan Terlapor kembali diberikan waktu paling lama 14 hari.

 

Apabila Terlapor tidak mengindahkan peringatan kedua, KPPU kembali akan menyampaikan peringatan tertulis ketiga. Apabila pihak Terlapor kembali tidak mengindahkan berbagai peringatan tersebut, maka kasus akan dilanjutkan pada proses Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan (PLK). Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan Proses PLK dilaksanakan melalui persidangan oleh Majelis Komisi.

 

Dilakukan untuk melakukan pemeriksaan saksi dan ahli, pemeriksaan surat/dokumen, pemeriksaan Terlapor, dan sebagainya. Sidang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari.

 

Selanjutnya, Majelis Komisi akan melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran pelaksanaan Kemitraan, dan mengumumkannya dalam suatu Putusan Komisi yang dibacakan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya proses PLK.

 

Putusan dan Sanksi

Putusan KPPU akan memuat kesimpulan atas telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan Kemitraan, dan disertai dengan perintah pembayaran denda (maksimal Rp 10 miliar untuk pelaku usaha besar dan maksimal Rp 5 miliar untuk pelaku usaha menengah); dan/atau perintah pencabutan izin usaha Terlapor pada pejabat pemberi izin.

 

“Selain sanksi pencabutan izin, KPPU juga bisa menjatuhkan sanksi denda kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Untuk pelaku usaha besar yang melanggar aturan baru kemitraan ini akan didenda maksimal 10 miliar dan untuk usaha menengah denda maksimal 5 miliar,” tegas Lukman.

 

Sebelumnya, Juru Bicara KPPU Guntur Saragih menjelaskan, khusus dalam aturan kemitraan ini, untuk tahapan pemeriksaan pendahuluan hingga proses pengajuan peringatan tertulis, pemeriksaan akan dilakukan secara tertutup berbeda dengan proses penanganan perkara lainnya di KPPU. Harapannya, kata Guntur, pelaku usaha mau melakukan perubahan perilaku.

 

Tapi bila tetap tidak ada iktikad baik untuk berubah, maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan yang sifatnya terbuka untuk umum. KPPU bahkan bisa menjatuhkan sanksi melalui pengajuan rekomendasi pencabutan izin pelaku usaha kepada instansi pelaksana. Rekomendasi pencabutan izin oleh KPPU itu, katanya, wajib dilakukan oleh instansi pelaksana yang mengeluarkan izin.

 

“Pemberi izin wajib mencabut izin pelaku usaha maksimal 30 hari setelah jatuhnya putusan Inkracht. Ini bentuk keberpihakan negara kepada UMKM,” tukasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua