Kamis, 07 November 2019

Polemik Moratorium Ekspor Nikel, Saat Hukum Dikesampingkan

Ketentuan waktu ekspor konsentrat yang diatur dalam seluruh peraturan di atas, dianulir dan berubah menjadi 29 Oktober 2019 lalu oleh kesepakatan.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Kementerian ESDM. Foto: RES

Ada yang menarik dari penyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sesaat setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah kementerian terkait dan para pengusaha nikel di kantor BKPM, Jakarta, (28/10) lalu. Bahlil meminta kepada pengusaha nikel untuk menghentikan ekspor ore atau bijih nikel sesegera mungkin. Para peserta pertemuan sepakat menghentikan ekspor.

“Atas kesadaran bersama dan diskusi panjang, maka hari ini secara formal kesepakatan bahwa yang seharusnya ekspor ore selesai 1 Januari 2020 mulai hari ini kita sepakati tidak lagi ekspor,” kata Bahlil.

Lebih lanjut menurut Bahlil, langkah ini dipilih berdasarkan kesepakatan yang diambil secara bersama. Sontak saja hal ini mengundang respon sejumlah pihak, terutama kalangan penambang nikel yang hingga saat pernyataan tersebut dikeluarkan, masih melakukan aktivitas pengiriman ore nikel keluar negeri.

Salah satu diskusi yang menarik dari dikeluarkannya larangan ekspor nikel ini adalah keberadaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui Permen ini, diatur jeda waktu ekspor biji nikel sampai 31 Desember 2019. “Ekspor biji nikel kadar kurang dari 1,7 persen hanya dapat dilakukan sampai 31 Desember 2019”.

Ketentuan ini memberi kepastian bagi pelaku usaha penambang nikel untuk mengekspor nikel yang ditambang hingga akhir 2019. Pernyataan kepala BKPM yang meminta untuk ekspor dihentikan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam melaksanakan ketentuan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019. Publik tahu bahwa, pelarangan ekspor mineral mentah merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor ekstraktif.

(Baca juga: MK Kukuhkan Larangan Ekspor Bijih Ore).

Ada evaluasi mengenai konsistensi implementasi langkah pemerintah ini. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberi jangka waktu lima tahun sejak UU tersebut berlaku agar konsentrat benar-benar tidak diekspor lagi. Pengehentian ekspor konsentrat ini dibarengi pula dengan kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan fasilitas smelter.

Namun, terhadap ketentuan pengolahan dan pemurnian konstrat di dalam negeri ini, selalu mendapat relaksasi melalui sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan dampak dari proses pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang belum selesai hingga batas waktu relaksasi yang ditentukan. Melalui PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014, batas waktu pembolehan ekspor konsentrat diperpanjang hingga 2017.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua