Presiden Jokowi Ingatkan Soal Shifting Job di Pasar Tenaga Kerja

Presiden Jokowi. Foto: RES

Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas akhir Oktober 2019 mengingatkan ada banyak lompatan yang ingin diraih, antara lain pembangunan SDM.

 

Hal ini penting mengingat Indonesia menghadapi bonus demografi pada periode 2015-2035. Dia memerintahkan kebijakan ini sebagai fokus dan prioritas untuk dikerjakan secara sinergis antar kementerian dan lembaga yang ada. Presiden Jokowi memberi contoh di sektor kesehatan anggaran yang sudah dialokasikan totalnya Rp132 triliun.

 

Anggaran itu harus fokus memenuhi kecukupan asupan gizi, makanan tambahan, dan yang berkaitan dengan pola hidup sehat serta pencegahan penyakit. Tapi ini bukan tugas Menteri Kesehatan saja, tapi juga kementerian dan lembaga lain seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Menteri Sosial.

 

Pemberantasan narkotika serta program rehabilitasinya, menurut Presiden Jokowi sangat penting. Jika persoalan ini tidak diselesaikan akan berkaitan dengan tindakan kriminalitas dan kenakalan remaja. Pendidikan etika, budi pekerti, kebencanaan, politik khususnya ideologi Pancasila harus dikerjakan sinergis lintas kementerian dan lembaga.

 

“Saya ingin memberikan tekanan pada pengembangan SDM yang siap untuk bekerja, berwirausaha, siap berkarya,” kata Jokowi sebagaimana dikutip laman setkab.go.id. Baca Juga: Pemerintah Cermati Isu Fleksibilitas di Bidang Ketenagakerjaan

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk membangun sistem atau aplikasi yang dapat digunakan untuk standardisasi pendidikan, sehingga memudahkan guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, Presiden menyebut salah satu tantangan besar ke depan yakni merespon perubahan pasar tenaga kerja karena perkembangan teknologi.

 

Perkembangan teknologi itu berdampak pada pergeseran pekerjaan (shifting job) yang mengakibatkan ada sebagian pekerjaan yang hilang sekaligus membuka peluang jenis pekerjaan baru. “Kalau kita bisa mempersiapkan justru peluang itu akan semakin banyak karena berkembangnya emerging jobs yang menuntut emerging knowledge dan emerging skill,” ujar Presiden Jokowi.

 

Terkait Balai Latihan Kerja (BLK), Presiden Jokowi memerintahkan agar ditingkatkan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta didik BLK harus memiliki pengetahuan, keterampilan yang menunjang untuk siap kerja dan berwirausaha. Untuk itu, harus dilakukan rescaling dan upscaling (meningkatkan kemampuan) untuk angkatan kerja, sehingga memiliki tingkat kompetitif yang baik.

 

“Kita nanti tahun depan memiliki Kartu Pra Kerja. Ini tolong disiapkan mulai sekarang, sehingga Januari sudah bisa on,” ujarnya.

 

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam rapat kerja di DPR memaparkan sedikitnya ada 4 program yang akan dilaksanakan tahun depan dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden 2020-2024. Pertama, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Kedua, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Ketiga, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial. Keempat, program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

 

"Sasaran dari empat program itu yakni meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel," kata Ida.

 

Ida menjelaskan secara umum tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 sebesar 5,01 persen. Jumlah penduduk usia kerja 196,46 juta jiwa dengan rincian angkatan kerja 136,18 juta dan bukan angkatan kerja 60,28 juta. Dari 136,18 juta angkatan kerja itu sebanyak 129,36 juta bekerja dan 6,82 juta merupakan pengangguran.

 

"Dari 129,36 juta yang bekerja, sebanyak 55,28 juta bekerja di sektor formal dan sisanya 74,08 juta di sektor informal," kata Ida.

 

Sesuai rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, konsep pembangunan manusia tahun 2020-2024 yakni menciptakan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ida mendukung penuh 3 misi yang dicanangkan Presiden Jokowi.

 

Pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Ketiga, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.