Jumat, 08 November 2019

Beragam Tantangan untuk Kapolri Baru

Perlindungan dan penghormatan HAM, reformasi birokrasi dengan mengedepankan prinsip good governance dan independensi di tubuh Polri. Polri juga perlu mengantisipasi ancaman terhadap ideologi Pancasila, hingga mengatisipasi potensi maraknya politisasi SARA jelang Pilkada Serentak 2020.
Ady Thea DA
Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis saat rapat paripurna persetujuan dirinya sebagai Kapolri, Rabu (30/10). Foto: RES

Komisi III DPR telah menyetujui usulan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Komjen (Pol) Idham Azis sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Tentunya, banyak pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan Kapolri sebelumnya yang menjadi tantangan untuk diselesaikan oleh mantan Kabareskrim Polri ini.    

 

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan setelah dilantik sebagai Kapolri, sedikitnya ada 3 agenda utama yang harus mendapat perhatian Kapolri baru itu. Pertama, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Agenda HAM ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas; perlindungan terhadap pembela HAM; jaminan kebebasan beragama; jaminan atas menyampaikan pendapat; dan kebebasan berekspresi.

 

Gufron mengingatkan kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai ancaman, tapi hak konstitusional warga yang dijamin konstitusi. Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian. Konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari.

 

”Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya,” kata Gufron ketika dikonfirmasi, Jumat (8/11/2019). Baca Juga: Idham Azis Komitmen Bakal Ungkap Kasus Novel Baswedan

 

Kasus yang menimpa Novel Baswedan menjadi tantangan pertama yang harus dihadapi dan diselesaikan Kapolri Idham Azis. Sebab, sudah lebih 2,5 tahun kasus Novel tak menemukan titik terang, pelakunya belum terungkap. Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberi jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa mendatang.

 

Bagi Gufron, perlindungan terhadap aktivis HAM perlu mendapat perhatian Kapolri. Ada banyak kasus kekerasan yang dialami aktivis HAM, seperti yang menimpa aktivis lingkungan hidup Golfrid Siregar, mahasiswa, dan kekerasan di Papua. Kemudian menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. “Aparat kepolisian harus menindak tegas kelompok intoleran yang menyerang dan melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas,” pintanya.

 

Kedua, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri. Gufron menekankan di bawah kepemimpinan Idham Azis Polri diharapkan mampu mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai UU No.2 tahun 2002 tentang Polri.

 

Ketiga, menjaga independensi institusi kepolisian. Gufron menegaskan independensi kepolisian merupakan prinsip yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri. Netralitas Polri penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 2020.

 

Selaras itu, Gufron mengingatkan elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi (campur tangan) terhadap penataan organisasi internal Polri. Para pemimpin sipil harus memberikan ruang bagi Kapolri baru dalam menata agenda internal organisasi Polri. Komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai UU yang berlaku secara profesional dan independen.  

 

Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi merit system dalam penataan internal institusi kepolisian. “Pada akhirnya, tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama untuk Kapolri baru,” papar Gufron. Baca Juga: Tiga Indikasi Reformasi Polri Disebut Alami Kemunduran

 

Empat isu penting

Direktur Riset Setara Institute Halili melihat sedikitnya ada 4 isu penting yang perlu dicermati Kapolri baru. Pertama, mengoptimalkan peran kepolisian untuk memperkuat kebinekaan. Kesetaraan hak seluruh warga negara dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan kelompok sosial budaya, dan lainnya harus mendapatkan jaminan perlindungan dari kepolisian.

 

Halili meminta Kapolri baru dalam memimpin kepolisian agar menjadi lembaga yang ramah dan melindungi keberagaman identitas serta melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara, terutama kelompok minoritas yang selama ini sering menjadi korban.

 

Kedua, menangani ancaman terhadap Pancasila secara demokratis dengan (pendekatan) menghormati HAM. Halili mengatakan salah satu isu krusial bagi Kapolri baru yakni memastikan agar penanganan ancaman terhadap Pancasila harus dilakukan secara profesional dalam ruang demokrasi dengan menghormati dan melindungi HAM.

 

Riset Setara Institute tahun 2016 menunjukan ada 3 locus kritis ancaman terhadap Pancasila. Pertama, sekolah, hasil survei di 171 sekolah negeri menunjukan 0,3 persen siswa terpapar ideologi teror. Kedua, perguruan tinggi, hasil survei tahun 2019 di perguruan tinggi negeri menunjukan 8,1 persen mahasiswa sangat formalis, ingin berjihad untuk menjadikan keyakinannya menjadi regulasi formal negara. Ketiga, aparat sipil negara, Polri dan TNI.

 

“Studi kebijakan Setara Institute tahun 2018 menunjukan regulasi teknis di lingkungan ASN tidak memadai menangani aparat yang ‘tidak setia’ pada Pancasila,” lanjutnya.

 

Halili mengingatkan ancaman terhadap Pancasila dan kebhinekaan itu nyata, Polri perlu mengambil peran yang tepat dalam menegakan hukum dan pencegahan sesuai peraturan yang berlaku. Pendekatan demokratis, sipil, dan nonkekerasan harus dikedepankan dalam menangani ancaman tersebut.

 

Ketiga, reformasi dan penguatan kapasitas internal kepolisian. Halili memaparkan data riset Setara Institute 12 tahun terakhir menunjukan kepolisian, salah satu aktor negara yang menonjol dalam pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). “Kepolisian tercatat menjadi pelaku dalam 480 tindakan pelanggaran KBB,” kata Halili dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

 

Halili menilai dalam hal ini aparat kepolisian menunjukan anomali dan paradoks, karena kepolisian berfungsi sebagai aparatur negara dimana dalam HAM disebut sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). Karena itu, aparat kepolisian seharusnya menjadi pelindung hak warga negara atas KBB, tapi faktanya kepolisian termasuk pelanggar aktual yang menonjol selain pemerintah daerah.

 

Dia berpendapat kepolisian harus berbenah pada ranah internal. Beberapa anggota kepolisian terpapar radikalisme, mulai dari Brigadir K di Jambi pada tahun 2018 hingga Bripda NOS yang dua kali ditangkap pada tahun 2019. Peristiwa ini mendesak Kapolri untuk melakukan audit tematik dalam jabatan atas petinggi dan anggotanya serta screening ideologis dalam rekrutmen di lingkungan internal kepolisian.

 

Keempat, penanganan politisasi SARA yang menguat dalam politik elektoral, baik di tingkat nasional maupun lokal. Halili menyebut pergelaran politik elektoral dalam beberapa waktu terakhir memberikan pelajaran penting mengenai kebutuhan penanganan politisasi dan diskriminasi berbasis SARA. Pilkada Serentak 2020 menjadi tantangan bagi Kapolri baru dalam penanganan politisasi SARA dimana 270 daerah akan melaksanakan Pilkada yang tersebar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

 

“Pilkada 2020 merupakan salah satu ujian besar bagi kepemimpinan Kapolri baru dalam menangani ancaman politisasi dan diskriminasi berbasis SARA oleh para politisi serta kelompok-kelompok pendukung dan simpatisan mereka.”

 

Sebelumnya, usai menjalani uji kelayakan ini, Komjen (Pol) Idham Azis berkomitmen melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab dengan slogan pengabdian terbaik untuk institusi Polri. Dia juga berkomitmen untuk mengungkap kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan.

 

"Saya nanti setelah dilantik, akan menunjuk Kabareskrim baru dan nanti saya beri dia waktu untuk segera mengungkap kasus itu," kata Idham di ruang Rapat Komisi III DPR RI Jakarta, Rabu (30/10/2019) lalu.

 

Saat menjalani uji kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Idham juga menyampaikan tujuh program prioritas yang akan dilakukan di institusi Kepolisian. Pertama, mewujudkan SDM unggul. Kedua, pemantapan Harkamtibnas. Ketiga, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Keempat, pemantapan media. Kelima, penguatan sinergi polisional. Keenam, penataan kelembagaan. Tujuh, penguatan pengawasan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua