Jumat, 08 November 2019

Beragam Tantangan untuk Kapolri Baru

Perlindungan dan penghormatan HAM, reformasi birokrasi dengan mengedepankan prinsip good governance dan independensi di tubuh Polri. Polri juga perlu mengantisipasi ancaman terhadap ideologi Pancasila, hingga mengatisipasi potensi maraknya politisasi SARA jelang Pilkada Serentak 2020.
Ady Thea DA
Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis saat rapat paripurna persetujuan dirinya sebagai Kapolri, Rabu (30/10). Foto: RES

Komisi III DPR telah menyetujui usulan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Komjen (Pol) Idham Azis sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Tentunya, banyak pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan Kapolri sebelumnya yang menjadi tantangan untuk diselesaikan oleh mantan Kabareskrim Polri ini.    

 

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan setelah dilantik sebagai Kapolri, sedikitnya ada 3 agenda utama yang harus mendapat perhatian Kapolri baru itu. Pertama, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Agenda HAM ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas; perlindungan terhadap pembela HAM; jaminan kebebasan beragama; jaminan atas menyampaikan pendapat; dan kebebasan berekspresi.

 

Gufron mengingatkan kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai ancaman, tapi hak konstitusional warga yang dijamin konstitusi. Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian. Konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari.

 

”Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya,” kata Gufron ketika dikonfirmasi, Jumat (8/11/2019). Baca Juga: Idham Azis Komitmen Bakal Ungkap Kasus Novel Baswedan

 

Kasus yang menimpa Novel Baswedan menjadi tantangan pertama yang harus dihadapi dan diselesaikan Kapolri Idham Azis. Sebab, sudah lebih 2,5 tahun kasus Novel tak menemukan titik terang, pelakunya belum terungkap. Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberi jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa mendatang.

 

Bagi Gufron, perlindungan terhadap aktivis HAM perlu mendapat perhatian Kapolri. Ada banyak kasus kekerasan yang dialami aktivis HAM, seperti yang menimpa aktivis lingkungan hidup Golfrid Siregar, mahasiswa, dan kekerasan di Papua. Kemudian menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. “Aparat kepolisian harus menindak tegas kelompok intoleran yang menyerang dan melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas,” pintanya.

 

Kedua, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri. Gufron menekankan di bawah kepemimpinan Idham Azis Polri diharapkan mampu mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai UU No.2 tahun 2002 tentang Polri.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua