Jumat, 08 November 2019

Menimbang Cost Recovery dan Gross Split dalam Aspek Pajak Migas

Forum ini menjadi ruang bagi anggota IKHAPI, HKHPI, SKK Migas, para regulator perpajakan, BPH Migas, dan stakeholder lain untuk bertukar pendapat dan pemikiran terkait praktik dan teori cost recovery serta gross split.
CT-CAT
Anggota IKHAPI, HKHPI, SKK Migas, BPH Migas, serta para regulator perpajakan berkumpul dalam acara focus group discussion tentang pajak migas di DPP IKHAPI (7/11). Foto: istimewa.

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) bekerja sama dengan Himpunan Konsultan Hukum Pertambangan Indonesia (HKHPI) menggelar acara focus group discussion. Forum diskusi yang diselenggarakan di kantor DPP IKHAPI, Jakarta pada Kamis (7/11) ini membahas secara detail aspek pajak atas minyak dan gas bumi; dengan tema ‘perhitungan cost recovery dan gross split’.

 

Tax Consultant MGI Worldwide sekaligus anggota IKHAPI, Henny Hutapea mengungkapkan, dalam skema cost recovery, kontraktor migas akan dihadapkan pada birokrasi panjang untuk mendapatkan persetujuan. “Oleh sebab itu, hal ini menjadi salah satu pertimbangan untuk mengubah skema bagi hasil, dari cost recovery menjadi gross split,” tutur dia.

 

Pajak bagi hasil gross split sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dengan kontrak ini, investor diberikan beberapa insentif pajak dalam eksplorasi dan eksploitasi migas.

 

Di kesempatan yang sama, Tax Consultan MGI Worldwide sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal IKHAPI, Hotmarojahan Sitanggang berpendapat, insentif tax loss carry forward yang diberikan oleh pemerintah selama sepuluh tahun untuk bisnis migas sebenarnya dapat menguntungkan investor. Namun, hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.

 

Diskusi Terbuka

Dalam kajian forum singkat ini, peserta diberikan kesempatan terbuka untuk menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya terkait aktivitas industri hulu dan hilir di sektor migas. Selain itu, ada pula pembahasan mengenai dampak insentif pajak yang diberikan untuk investor migas.

 

Beberapa peserta menyampaikan, jika dibandingkan—skema cost recovery cenderung lebih menguntungkan. Hanya saja, hal ini masih menjadi polemik di kalangan profesi konsultan pajak, advokat, kontraktor migas, dan stakeholders lain. “Dampak penerapan cost recovery dan gross split belum dapat terlihat sebab beleid ini masih berjalan dua tahun. Adanya alasan pergantian metode tersebut untuk menarik investor, lebih transparan, dan mengurangi rantai birokrasi sebenarnya belum dapat dibuktikan, meskipun efisien dan tidak membebani APBN,” Presiden IKHAPI, Joyada Siallagan menambahkan.

 

Adapun forum ini menjadi ruang bagi anggota IKHAPI, HKHPI, SKK Migas, para regulator perpajakan, BPH Migas, dan stakeholder lain untuk bertukar pendapat dan pemikiran terkait praktik dan teori cost recovery serta gross split.

 

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua