Jumat, 08 November 2019

Polri Diminta Kesampingkan Laporan Tudingan Rekayasa Kasus Novel

Karena kesaksian seorang saksi atau korban dengan itikad baik tidak bisa dipidanakan. LPSK tetap membuka pintu bagi Novel jika ingin meminta perlindungan.
Rofiq Hidayat
Penyidik KPK Novel Baswedan saat menjalani perawatan di RS Jakarta Eye Center, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Foto: RES

Polda Metro Jaya bergerak cepat menindaklanjuti laporan Dewi Ambarwati terhadap Novel Baswedan terkait tudingan rekayasa kasus penyiraman air keras yang melukai mata Novel. Laporan Dewi dianggap Koalisi Masyarakat Sipil sebagai bentuk ancaman baru terhadap Novel yang justru dirinya sebagai korban dalam tindak pidana yang hingga kini belum terungkap. Karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta memberikan perlindungan terhadap penyidik senior KPK itu.

 

Direktur Eksekutif Institute Criminal for Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju mengatakan LPSK sebaiknya segera memberikan perlindungan kepada Novel Baswedan meskipun tanpa permohonan dari yang bersangkutan. Hal ini sesuai Pasal 29 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan, “Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.”

 

Dia menilai laporan Dewi dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap saksi atau korban sebagaimana diatur Pasal 1 angka 6 UU 31/2014, sehingga LPSK segera memberi perlindungan terhadap Novel. Karena itu, menurutnya kepolisian semestinya tidak melanjutkan laporan pelapor terhadap Novel.

 

“Hal ini didasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan korban tidak dapat dituntut secara pidana atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya,” ujar Anggara saat dikonfirmasi, Jumat (8/11/2019).

 

Pasal 10 ayat (2)-nya menyebutkan, “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik”.

 

Menurutnya, tuntutan dimaksud mesti dimaknai sejak proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemanggilan terlapor yang juga korban tindak pidana. Anggara mengingatkan Presiden memberikan tenggat waktu baru kepada Kapolri untuk mengusut kasus Novel Baswedan hingga awal Desember 2019. Terhadap hal itu, seluruh jajaran Kepolisian diminta fokus mengungkap kasus Novel agar ada titik terang.

 

Terpisah, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan lembaganya pernah menawarkan perlindungan kepada Novel. Langkah tersebut diambil LPSK sesaat setelah Novel menjadi korban penyiraman air keras pada April 2017 lalu. Tepatnya pada periode pimpinan LPSK sebelumnya.

 

“Sudah ditawarkan untuk dilindungi. Bahkan sudah dua kali kami proaktif menawarkan perlindungan," ujar Edwin saat dikonfirmasi Hukumonline.

 

Edwin menuturkan saat itu Novel merasa belum perlu mendapat layanan perlindungan LPSK dengan berbagai pertimbangan. LPSK, tak dapat memaksakan untuk melindungi Novel. Karena memang perlindungan yang diberikan LPSK bersifat kesukarelaan dari korban, sehingga LPSK tak dapat melindungi Novel.

 

“Meski begitu, LPSK tetap membuka pintu jika ada permintaan perlindungan yang dibutuhkan oleh Novel,” kata dia.

 

Menurutnya, merujuk Pasal 10 ayat (2) UU LPSK, saksi ataupun korban tak dapat dituntut secara pidana atau perdata terhadap kesaksian yang diberikan ke penegak hukum. Sementara salah satu temuan yang didapat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Polri, Novel merupakan korban dari aksi kekerasan itu. "Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak, baik yang melaporkan Novel maupun penegak hukum yang menangani laporan tersebut,” pintanya.

 

Karena itu, mantan aktivis Kontras itu meminta tuntutan hukum terhadap saksi dan korban, dalam hal ini Novel mesti dikesampingkan oleh kepolisian. Kalaupun laporan Dewi itu akan diproses, laporan tersebut harus memperhatikan proses hukum perkara yang sedang dihadapi Novel sebagai korban penyiraman air keras itu. “Jauh lebih penting bagi polisi mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel, mengingat hal tersebut menjadi perhatian publik dan Presiden,” katanya.

 

Sebagaimana diberitakan, Kapolri telah membentuk TGPF kasus Novel Baswedan. Hasil dari investigasi TGPF menunjukkan Novel Baswedan diserang karena pekerjaan yang dia lakukan sebagai penyidik KPK. TGPF juga menyatakan penyerangan ini berkaitan dengan 6 kasus yang pernah ditangani oleh Novel Baswedan. Apabila hasil investigasi ini benar, maka penyerangan kepada Novel Baswedan dapat berkaitan dengan upaya obstruction of justice untuk kasus-kasus yang telah disebutkan TGPF termasuk kasus-kasus korupsi yang sedang atau telah ditangani Novel.

 

Lapor balik

Anggota  tim kuasa hukum Novel, Saor Siagian menegaskan berdasarkan hasil musyawarah tim hukum disepakati untuk menempuh langkah hukum melaporkan balik Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung ke pihak kepolisian. “Kami akan lakukan lapor balik kasus ini," kata Saor Siagian di gedung KPK sebagaimana dilansir Antara.

 

Saor menyatakan pelaporan ke kepolisian tersebut akan dilakukan pekan depan. Namun, ia belum memastikan apakah tim kuasa hukum atau Novel sendiri nantinya yang akan melaporkan. Menurutnya, Novel merasa sangat terpukul atas laporan Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya tersebut.

 

“Saya katakan tidak ada lagi unsur kemanusiaan si pelapor ini. Kalau memang ingin tahu soal bagaimana keadaan mata Novel, semestinya dia menemui Novel, menemui keluarganya, pergi ke rumah sakit. Apakah betul Novel itu benar diserang atau tidak (rekayasa, red)?”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua