Senin, 11 November 2019

Melukis Langit Kota Jakarta Oleh: Hani Adhani*)

Tentunya dibutuhkan upaya yang sangat serius dari Pemerintah untuk mengembalikan udara bersih Jakarta.
RED
Hani Adhani. Foto: Istimewa

Ada pemandangan yang cukup menarik ketika kita melihat langit di belahan “negeri kincir angin” Belanda. Langit yang begitu bersih dan berwarna biru seolah-olah mengiyakan bahwa memang di benua biru sudah seharusnya langit berwarna biru. Pemandangan langit biru tersebut semakin dipercantik dengan berbagai macam alur garis yang berwarna putih yang seolah-olah membentuk semacam pola di langit yang biru tersebut.

 

Alur garis berwarna putih tersebut adalah alur garis yang dibentuk oleh pesawat terbang yang take off dari Bandara Schiphol ke seantero jagat raya. Sangat jelas bahwa pesawat udara yang meninggalkan Bandara Schiphol dengan kecepatan tinggi naik ke langit sehingga meninggalkan jejak seperti garis putih di atas kanvas yang berwarna biru.

 

Tentunya pemandangan seperti ini sangat jarang kita lihat di Jakarta, padahal di Jakarta ada dua bandara yang jaraknya tidak terlalu jauh yaitu Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma.

 

Adanya fenomena “melukis langit” di antara Kota Amsterdam dan Kota Den Haag di Belanda ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan di benak kita sebagai mahasiswa yang sedang studi di Belanda. Mengapa langit di Belanda begitu bersih sehingga pesawat udara begitu terlihat jelas seperti sedang melukis di langit yang biru.

 

Lalu, mengapa langit Kota Jakarta tidak bisa dilukis oleh pesawat yang take off setiap hari di Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma.

 

Kadar Polusi Udara

Mari kita bandingkan kadar polusi di antara Kota Jakarta dan Kota Amsterdam. Berdasarkan data dari aqicn.org terlihat bahwa terdapat selisih yang cukup signifikan terkait angka indikator polusi udara antara Kota Jakarta dengan Kota Amsterdam dan juga Kota Den Haag.

 

Belanda memang bukan negara besar seperti Indonesia. Penduduk Negara Belanda tidak lebih dari 17 Juta, bandingkan dengan Indonesia yang berpenduduk 260 juta dan Jakarta termasuk ibu kota negara yang berpenduduk sangat padat yaitu sekitar 10 juta. Belum lagi apabila di tambah dengan penduduk di sekitar Jakarta yaitu Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang atau yang lebih dikenal dengan Jabotebek, sepertinya penduduk Jabotebek akan menyamai jumlah penduduk Belanda secara keseluruhan.

 

Selain itu, berdasarkan data dari greenpeace, di Asia Tenggara, Kota Jakarta dan Kota Hanoi menjadi salah satu kota dengan kadar polusi terburuk. Tentu, hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi kita warga Kota Jakarta karena efek udara kotor akan mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya berbagai penyakit seperti gangguan paru-paru, gangguan kulit, gangguan ginjal dan bahkan dapat menyebabkan kanker.

 

Gugatan Class Action

Beberapa waktu ada sekelompok masyarakat dan NGO yang mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kondisi udara kota Jakarta. Tentunya kita harus mengapresiasi adanya kepedulian dari kelompok masyarakat terhadap kondisi udara Jakarta. Pengajuan citizen law suit ini memang boleh dikatakan cara yang paling beradab dan konstitusional untuk mencari solusi terkait polusi udara tersebut.

 

Gugatan warga negara tersebut adalah salah satu upaya untuk mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh karena apabila didiamkan, maka akan berdampak pada makin banyaknya masyarakat yang terkena penyakit akibat udara kotor tersebut.

 

Tentunya pihak tergugat dalam hal ini Pemerintah harus hadir pada saat sidang dan merespon dengan data dan fakta yang up to date agar masyarakat mengetahui dan memahami apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi polusi udara.

 

Tentunya dibutuhkan upaya yang sangat serius dari Pemerintah untuk mengembalikan udara bersih Jakarta. Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sehingga negara berkewajiban memenuhinya.

 

Kebijakan Mengurangi Kadar Emisi

Kita bisa mengambil contoh beberapa kebijakan yang diambil di negara Eropa dalam upaya untuk mengurangi polusi udara di antaranya adalah dengan menerapkan komitmen pengurangan emisi untuk masing-masing negara anggota Uni Eropa terhadap lima unsur penyebab polusi udara yaitu nitrogen oksida (NOx), senyawa organik volatil non-metana (NMVOCs), sulfur dioksida (SO2), ammonia (NH3) dan partikel (PM2.5). Kelima unsur emisi tersebut berkontribusi terhadap kualitas udara yang buruk sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

 

Pengurangan kadar emisi tersebut harus juga berjalan beriringan dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengurangi polusi dengan melakukan hal-hal yang mudah dan terjangkau, seperti menggunakan publik transportasi saat bekerja, membeli bensin tanpa timbal, membiasakan diri bersepeda dan jalan kaki, menghemat listrik dan juga mengurangi penggunaan sampah plastik. Mungkin bagi mereka yang memiliki uang lebih bisa juga untuk memulai membeli dan menggunakan kendaraan listrik sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. 

 

Membangun Infrastruktur

Begitupun dengan Pemerintah, harus juga berupaya mewujudkan Kota Jakarta dan kota lainnya di Indonesia yang ramah terhadap para pejalan kaki dan ramah terhadap pengguna sepeda. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut memang tidak bisa dibuat setengah-setengah. Pemerintah Jakarta khususnya harus secara masif membangun infrastruktur Kota Jakarta yang ramah terhadap pejalan kaki dan ramah terhadap pengguna sepeda seperti halnya di Kota Amsterdam dan juga Kota Den Haag.

 

Di mulai dengan membuat jalur khusus sepeda dan jalur pejalan kaki yang layak beserta dengan rambu lalu lintasnya. Publik transportasi yang terintegrasi. Menyediakan tempat parkir khusus untuk pengguna sepeda, baik di gedung tempat bekerja, pusat perbelanjaan, pasar, mall maupun di stasiun KRL, MRT, LRT dan juga station transjakarta.

 

Mengurangi tempat parkir untuk sepeda motor dan mobil serta memutuskan untuk membuat regulasi tarif parkir sepeda motor dan mobil menjadi lebih mahal dibandingkan sepeda sehingga masyarakat secara tidak langsung dipaksa untuk menggunakan sepeda, berjalan kaki dan menggunakan publik transportasi.

 

Budaya Hukum Baru

Selain itu, Pemerintah juga harus berupaya untuk menyadarkan masyarakat dan membangun budaya lalu lintas yang respect terhadap para pejalan kaki dan pengguna sepeda, sehingga pada saat berinteraksi di jalan raya, maka pejalan kaki dan pengguna sepeda akan lebih dihargai dan didahulukan seperti layaknya seorang VVIP. Budaya untuk mendahulukan pejalan kaki dan pengguna sepeda ini sudah seharusnya sudah menjadi budaya hukum internasional (Customary International Law) di seluruh dunia termasuk tentunya di Indonesia.

 

Semoga hal tersebut bisa terwujud sehingga Kota Jakarta bukan hanya bisa ramah terhadap para pejalan kaki dan pengguna sepeda seperti halnya di Kota Den Haag dan Kota Amsterdam, namun juga memiliki udara yang bersih serta memiliki budaya hukum baru yakni menghargai pejalan kaki dan pengguna sepeda.

 

*)Hani Adhani adalah Peserta Profesional Legal Training (ProCuria 2019), The Hague University of Applied Sciences. Alumni FH UMY dan Alumni FH UI. PhD Candidate AIKOL IIUM Malaysia. Bekerja di Mahkamah Konstitusi.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

citizen law suit
 - matthew
11.11.19 19:01
Dear mas Hani, saya ingin mengkoreksi sedikit bahwa yang gugatan yang diajukan oleh masyarakat kepada Pemprov DKI Jakarta bukan clas action melainkan citizen law suit. Permintaan masyarakat bukan ganti rugi melainkan menuntut agar Pemprov mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap lingkungan hidup in casu pengendalian atas pencemaran udara di DKI Jakarta. Terima kasih.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua