Senin, 11 November 2019

Pemindahan Ibukota Wajib Lindungi Mangrove dan Satwa

Karena Indonesia termasuk rumah terbesar bagi ekosistem mangrove di dunia. Tahun 2018 tersisa 16 ribu hektar mangrove di teluk Balikpapan.
Ady Thea DA
Ilustrasi kawasan hutan. Foto: SGP

Pemerintah merencanakan memilih Provinsi Kalimantan Timur menjadi ibukota negara baru menggantikan DKI Jakarta. Di wilayah calon kuat ibukota negara itu akan dibangun di 2 kabupaten/kota yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

 

Pengkampanye Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Putra Prayoga menilai rencana pemindahan ibukota itu berdampak meningkatnya tekanan terhadap eksistensi lingkungan hidup di wilayah Teluk Balikpapan. Anggi menjelaskan teluk Balikpapan merupakan titik sentral lingkungan bagi ibukota negara di Kalimantan Timur, karena letaknya tepat di tengah kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kertanegara, dan kota Balikpapan.

 

Menurutnya Indonesia merupakan rumah terbesar bagi ekosistem mangrove di dunia. Dan teluk Balikpapan merupakan salah satu representasi dari ekosistem mangrove di Indonesia. Tersisa sekitar 16 ribu hektar mangrove pada tahun 2018 di teluk Balikpapan, dan jika dibandingkan dengan data tahun 1995 kita telah kehilangan sekitar 700 hektar,” kata Anggi ketika dikonfirmasi, Senin (11/11/2019). Baca Juga: DPR Bakal Libatkan Masyarakat Sipil Sikapi Pemindahan Ibukota

 

Anggi berpendapat gencarnya pembangunan industri berkontribusi besar terhadap perusakan mangrove selama lebih dari 2 dekade terakhir. Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 bahkan merencanakan untuk merusak hampir keseluruhan ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan. Salah satu konversi yang direncanakan adalah perluasan kawasan industri, kawasan kehutanan, dan perkebunan.

 

Anggi mengingatkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 memasukan ekosistem mangrove itu ke dalam fungsi perlindungan. Dengan mengusung Forest City dan melalui pendekatan Pembangunan Rendah Karbon (PRK), seharusnya pembangunan ibukota negara di Teluk Balikpapan menjadi pemecah masalah lingkungan karena kebijakan yang tidak tepat, seperti Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

 

Pemerhati lingkungan dari Forum Peduli Teluk Balikpapan Husein mengatakan sejak tahun 2011 pihaknya telah merekomendasikan teluk Balikpapan untuk menjadikan kawasan konservasi kepada Gubernur Kalimantan Timur. Husein mengungkapkan sempat ada kajian yang dilakukan Yayasan RASI bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur yang merekomendasikan teluk Balikpapan sebagai kawasan konservasi.

 

Sayangnya, sampai sekarang Gubernur Kalimantan Timur belum merespon, bahkan Husein mengatakan Surat Rekomendasi Walikota Balikpapan kepada Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 31 Januari 2019 juga belum mendapat tanggapan yang jelas. “Konsep pembangunan ibukota negara di Kalimantan Timur seharusnya mengedepankan soal keberpihakan terhadap lingkungan. Melindungi ekosistem mangrove dan satwa di Teluk Balikpapan,” tambahnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua