Senin, 11 November 2019

Pesan YLKI Agar Konsumen Tak Terjebak Perilaku Konsumtif di Era Digital

YLKI mendesak disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RPP Belanja Online. Kedua regulasi inilah yang akan secara kuat memayungi konsumen dalam transaksi belanja online.
M. Agus Yozami
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi. Foto: ylki.or.id

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan agar konsumen tidak terjerat perilaku konsumtif saat Hari Belanja Online (Harbolnas) yang berlangsung pada Senin (11/11). YLKI berharap konsumen tetap harus mengedepankan perilaku belanja yang kritis dan rasional.

 

“Belanjalah berdasar pada kebutuhan (need) bukan keinginan (want). Jangan terjerat bujuk rayu diskon, sebab banyak diskon hanyalah gimmict marketing, alias diskon abal abal,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, seperti dikutip Antara, Senin (11/11).

 

Tulus mengimbau masyarakat untuk mencermati bentuk-bentuk diskon yang diberikan, termasuk jenis barang yang diberikan diskon. Lebih dari itu, konsumen diharap tidak tergoda berbelanja dengan pay later,” yang akhirnya akan terjerat utang.

 

Konsumen juga diingatkan untuk selalu mengedepankan kewaspadaan dan ekstra hati-hati dalam belanja online, dengan mencermati profil pelaku usaha dari market place yang menawarkan belanja online yang bersangkutan.

 

“Jangan sampai konsumen dirugikan oleh transaksi belanja online dari market place yang tidak kredibel. Alih alih konsumen malah tertipu,” kata Tulus.

 

Berdasarkan data pengaduan YLKI selama lima tahun terakhir, pengaduan belanja online selalu menduduki rating tiga besar. Ironisnya, prosentase pengaduan tertinggi yang dialami konsumen adalah barang tidak sampai ke tangan konsumen.

 

“Artinya masih banyak persoalan dalam belanja online dalam hal perlindungan konsumen,” ujar Tulus.

 

Sementara itu, untuk para pelaku market place, Tulus meminta untuk mengedepankan strategi promosi, iklan dan marketing yang bertanggungjawab, dan menjunjung etika bisnis yang "fair" dan mematuhi regulasi yang ada.

 

“Bukan malah sebaliknya, iklan dan promosi yang membius konsumen yang beda beda tipis dengan aksi penipuan,” kata Tulus.

 

Pemerintah juga diharap secara ketat mengawasi praktik belanja online, khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan, Badan POM, dan kementerian/lembaga lainnya yang berkompeten.

 

Oleh karena itu, dari sisi regulasi, YLKI mendesak disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RPP Belanja Online. Menurut Tulus, kedua regulasi inilah yang akan secara kuat memayungi konsumen dalam transaksi belanja online.

 

“Jika kedua regulasi ini tidak segera disahkan, sama artinya pemerintah melakukan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran hak konsumen dalam transaksi belanja online,” tambah dia.

 

(Baca Juga: Menyoroti Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital)

 

Sebelumnya advokat yang concern terhadap perlindungan konsumen, David Tobing menilai perkembangan bisnis digital saat ini belum diimbangi dengan mekanisme penyelesaian sengketanya. Menurutnya, sering sekali dalam klausula baku yang dibuat perusahaan digital tidak realistis untuk dilaksanakan.

 

“Sering kali dalam apps (aplikasi) itu klausula baku merugikan konsumen dan tidak masuk akal. Sehingga, saat proses penyelesaian sengketa dalam persoalan belanja celana (online) saja abitrase-nya harus di Singapura,” kata David.

 

Lebih lanjut, David mendorong agar setiap pelaku usaha digital dan pemerintah agar lebih mengutamakan kepentingan konsumen dalam perkembangan bisnis digital ini. Menurutnya, berbagai praktik yang ada saat ini seperti pengaksesan data pribadi konsumen masih sering dilakukan perusahaan digital tersebut.

 

“Ada beberapa kondisi yang membuat konsumen harus pasrah. Karena kalau tidak, konsumen tidak bisa menginstal atau download aplikasi seperti akses kontak (konsumen). Ini tidak fair,” jelas David.

 

Sementara, akademisi Tindak Pidana Ekonomi dan Perlindungan Konsumen, Yusuf Shofie, mengatakan bahwa untuk menghadapi era digitalisasi, pemerintah mau tidak mau harus melakukan perubahan konsep dalam perlindungan konsumen. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sudah selayaknya menganut konsep digital.

 

Maksudnya adalah BPSK harus siap menyediakan penyelesaian sengketa konsumen melalui online atau online dispute. Menurut Yusuf, efektivitas online dispute lebih baik ketimbang harus bertatap muka dalam beberapa kali pertemuan. Selain mengurangi biaya bagi kedua belah pihak, online dispute juga mempersingkat waktu penyelesaian sengketa.

 

“Kalau bicara tentang strategi, para pihak harus hadir ketika diundang BPSK, untuk memastikan penyelesaian sengketa dengan model apa. Karena bicara digital, digital sendiri di defenisikan apa, apakah online dispute. Kalau online dispute ya tentu juga mengurangi pertemuan para pihak, ya paling banter pada saat choice of forum, saat pembuktian ketika sudah milih mediasi atau arbitrase, dan kemudian putusan, saya kira cukup tiga kali pertemuan. Dan praktik ini harusnya dimungkinkan,” kata Yusuf kepada hukumonline beberapa waktu lalu. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua