Senin, 11 November 2019

Dari Kontroversi Celana Cingkrang bagi PNS hingga WNA Berpoligami

Jika Anda punya pertanyaan, silakan kirim ke Klinik Hukumonline.
Tim Hukumonline

Klinik Hukumonline dengan taglinenya “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum. Tim Klinik menyajikan informasi hukum ke dalam artikel yang mudah dicerna masyarakat. Tak hanya artikel, kini edukasi hukum yang disampaikan oleh Klinik Hukumonline telah hadir dalam berbagai format seperti infografis, video, Chatbot, hingga Podcast.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir, mulai dari kontroversi larangan penggunaan celana cingkrang bagi PNS yang dilontarkan Menteri Agama, hingga poligami bagi WNA.

 

  1. Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun

Jaminan Hari Tua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan perubahannya. Sementara itu, Jaminan Pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

 

Salah satu perbedaan mendasar antara Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah cara pembayaran manfaat yang diberikan. Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, sedangkan jaminan pensiun dibayarkan setiap bulannya kepada penerima manfaat. Perbedaan lainnya di antara keduanya dapat dibaca di sini.

 

  1. Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) berkedudukan tidak lebih tinggi ataupun setara dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang pada dasarnya tidak mempengaruhi keberlakuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.

 

  1. Apakah Kemenag Berwenang Melarang PNS Menggunakan Celana Cingkrang?

Kementerian Agama (Kemenag) tidak berwenang merumuskan kebijakan yang berlaku umum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh instansi pemerintahan, termasuk melarang penggunaan celana cingkrang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan terkait juga tidak memuat larangan penggunaan celana cingkrang.

 

Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan ini.

 

  1. Langkah Hukum terhadap Pencurian Data Pribadi (Identity Theft)

Saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku pencurian data pribadi secara elektronik. Masyarakat yang ingin memperjuangkan haknya sebagai korban dari pencurian data pribadi dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri, sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Jenis gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap pihak yang menggunakan data pribadi tanpa izin berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di sini.

 

  1. Ketentuan Pengusahaan Air Tanah oleh Depot Air Minum

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum menerangkan bahwa air tanah dapat diusahakan menjadi sumber bagi usaha depot air minum dengan memperoleh izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh bupati/walikota dengan batasan-batasan tertentu. Salah satunya, yaitu dengan tetap menyediakan cadangan air tanah bagi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.

 

  1. Pungli oleh Oknum Kades dalam Mengurus Dokumen Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memang memungkinkan desa untuk menarik pungutan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Namun demikian, pungutan yang dilakukan dalam proses administrasi perpindahan penduduk merupakan sesuatu yang dilarang undang-undang. Bahkan, terdapat sanksi pidana apabila pemerintah desa tetap melakukan hal tersebut.

 

Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan ini.

 

  1. Bolehkah Advokat Mewakili Klien dalam Memenuhi Panggilan Penyidik?

Advokat dapat mewakili kliennya untuk memenuhi panggilan penyidik terkait dengan penyerahan dan/atau penerimaan dokumen, surat-menyurat, data-data dan/atau dokumen bukti yang terkait dengan pemrosesan laporan si pelapor. Namun apabila agenda pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan sebagai saksi, maka pelapor harus hadir sendiri atau didampingi oleh advokat sebagai kuasa hukumnya.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.

 

  1. Ketentuan Mengenai Durasi Mata Kuliah

Pelaksanaan program pengembangan bahasa pada dasarnya tidak bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kurikulum perguruan tinggi. Bahkan 35 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjadikan pelajaran bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah wajib.

 

Namun demikian, terdapat ketentuan yang berpotensi di langgar oleh durasi program yang mencapai 2x150 menit sepekan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.

 

  1. Apakah Kuasa Direksi Berhak Menandatangani Permohonan PKPU?

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) telah menentukan bahwa direksi berwenang mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. UU 40/2007 juga membolehkan direksi memberikan kuasa kepada karyawannya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

 

Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku dalam perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”). Permohonan PKPU harus ditandatangani oleh pemohon principal (in casu direksi) dan oleh advokatnya yang ditujukan kepada pengadilan di mana tempat debitur berkedudukan. Advokat sendiri telah berperan sebagai kuasa hukum sekaligus pendamping bagi perseroan tersebut. Penjelasan selengkapnya dapat dibaca pada tautan berikut.

 

  1. Ketentuan Poligami bagi WNA

Pernikahan antara seorang warga negara Indonesia (“WNI”) dengan warga negara asing (“WNA”) dikenal dengan istilah perkawinan campuran. Seorang pria WNA yang ingin melakukan poligami dengan wanita WNI di wilayah Indonesia tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

 

Seorang pria dapat melakukan poligami apabila terdapat persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Setelah mendapat persetujuan dari istri, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

 

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian jabatannya dapat Anda simak dalam ulasan ini.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua