Selasa, 12 November 2019

Dinilai Langgar Aturan, Koalisi Desak Tambang Pulau Wawonii Dicabut

Karena UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melarang melakukan penambangan mineral di pulau kecil.
Ady Thea DA
Ilustrasi kegiatan usaha pertambangan. Foto: RES

Kegiatan penambangan disebut memberi keuntungan ekonomi bagi negara, tapi juga berdampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Kiara, Jatam, dan KontraS menyoroti kegiatan penambangan di pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

 

Sekjen Kiara Susan Herawati mengatakan pulau Wawonii merupakan pulau kecil karena luasnya hanya 715 kilometer persegi. UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diperbarui melalui UU No.1 Tahun 2014 mengatur pulau kecil yakni pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2 ribu kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

 

Susan menjelaskan Pasal 35 UU No.27 Tahun 2007 menyebut dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ada 7 izin usaha pertambangan (IUP) yang dikantongi 6 perusahaan yang beroperasi di pulau Wawonii. Salah satu produk mineral yang ditambang di pulau Wawonii yaitu nikel. Susan menilai penambangan yang ada di pulau Wawonii berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar antara lain merusak kawasan pesisir termasuk ekosistemnya. Akibatnya, nelayan yang per hari bisa menangkap ikan sampai 50 kilogram sekarang menurun drastis.

 

Kawasan pesisir yang tercemar limbah nikel itu membuat nelayan harus melaut lebih jauh dari 10 menjadi lebih dari 20 mil. Hal tersebut membuat ongkos nelayan untuk melaut lebih mahal karena jarak yang ditempuh lebih jauh. Selain itu, aktivitas penambangan di pulau Wawonii meningkatkan kerawanan bencana, mengancam sumber air bersih, dan hutan mangrove. Konflik juga kerap terjadi antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang menolak penambangan.

 

“Penambangan di pulau Wawonii jelas melanggar aturan itu, pemerintah harus mencabut izin perusahaan tambang yang beroperasi disana,” kata Susan dalam jumpa pers, Senin (11/11/2019). Baca Juga: Pemindahan Ibukota Wajib Lindungi Mangrove dan Satwa

 

Kepala Kampanye Jatam Melky Nahar mengatakan penambangan nikel memberi dampak buruk terhadap hasil kebun masyarakat, salah satunya jambu mete. Selain mengakibatkan banjir banding setiap tahunnya, debu yang berasal dari kegiatan penambangan membuat perkebunan warga berpotensi gagal panen. Tak hanya itu, salah satu perusahaan tambang yakni PT GKP membuat terminal (pelabuhan) khusus yang terhubung dengan jalan menuju area penambangan.

 

Pembuatan jalan menuju terminal khusus itu, menurut Melky menyerobot tanah warga, tapi laporan masyarakat kepada aparat kepolisian mengenai penyerobotan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Berbeda dengan laporan yang disampaikan pihak perusahaan kepada aparat kepolisian yang menganggap masyarakat menghalangi kegiatan pertambangan, laporan itu langsung diproses dan 27 warga potensi dikriminalisasi, satu orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka.

 

“Konflik terjadi karena PT GKP membuat jalan menuju terminal khusus tanpa persetujuan masyarakat. Penyerobotan lahan yang dilakukan PT GKP dilakukan dengan pengawalan aparat kepolisian,” ungkap Melky.

 

Melky menilai pembangunan jalan dan terminal (pelabuhan) khusus itu melanggar aturan karena dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan mengacu RTRW pulau Wawonii tidak dialokasikan untuk penambangan. Namun, rekomendasi itu tidak digubris, PT GKP mengantongi izin untuk membangun pelabuhan khusus itu dari Kementerian Perhubungan.

 

Kasubdit Pulau Kecil dan Terluar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ahmad Aris menegaskan pulau Wawonii termasuk pulau kecil sebagaimana diatur UU No.27 Tahun 2007. Dalam rancangan RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan, pulau Wawonii tidak dialokasikan untuk wilayah tambang. Tapi rancangan RT/RW itu tak kunjung terbit, sehingga yang digunakan sebagai acuan yakni RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe.

 

Untuk pelabuhan khusus yang dibangun PT GKP, Ahmad menegaskan KKP tidak pernah menerbitkan rekomendasi dan dia mengusulkan agar pelabuhan itu disegel karena menyalahi aturan. Sampai saat ini pihak KKP masih melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran tersebut. “Pulau dengan luas di bawah 2 ribu kilometer persegi termasuk pulau kecil dan tidak boleh ada kegiatan penambangan,” ujarnya mengingatkan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua