Rabu, 13 November 2019

MK Diminta Tafsirkan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

Majelis meminta Pemohon memperjelas legal standing dan kerugian konstitusional yang dialaminya.
Aida Mardatillah
Komisi Informasi Pusat (KIP). Foto Ilustrasi: Sgp

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Pasal 38 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terkait jangka waktu penyelesaian sengketa informasi melalui dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Permohonan ini diajukan oleh Supriono yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

 

Menurut Pemohon Supriono, ada perbedaan interpretasi pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) UU KIP ini yaitu waktu kewajiban Komisi Informasi ketika mulai proses penyelesaian sengketa informasi baik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi. Sebab, interpretasi pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) ditafsirkan 14 hari kerja yang mengikat saat proses mediasi atau ajudikasi nonlitigasi, bukan kewajiban KIP menyelesaikan upaya penyelesaian sengketa informasi.

 

“Aturan ini berpotensi memunculkan kekeliruan tafsir yang secara serta-merta dilakukan oleh seluruh komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) dan seluruh jajarannya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” kata Supriono dalam sidang pendahuluan di ruang sidang MK Jakarta, Selasa (12/11/2019).

 

Selengkapnya, Pasal 38 ayat (1) UU KIP menyebutkan, “Komisi informasi pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Infomrasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.”

 

Dia mengungkapkan KIP setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi meskipun sudah melebihi 100 hari kerja. Bahkan, 100.000 hari kerja sekalipun baik yang sudah teregistrasi maupun yang belum teregistrasi, belum juga dimulai upaya penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.  

 

Menurutnya, penerapan Pasal 38 ayat (1) UU KIP oleh KIP berbanding terbalik dengan yang diterapkan oleh Komisi Informasi Jawa Barat, dimana memulai upaya penyelesaian sengketa informasi publik tidak melebihi 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari pemohon. Ia merasa hak konstitusional untuk mendapatkan informasi terhambat karena ada perbedaan interpretasi pelaksanaan pasal ini.

 

Karena itu, ia meminta kepada Mahkamah agar Pasal 38 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 14 hari kerja adalah kewajiban Komisi Informasi mulai mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi publik setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

 

Menanggapi permohonan, Anggota Majelis Panel Manahan MP Sitompul meminta legal standing Pemohon perlu dijelaskan lebih lanjut. “Kemudian, UU ini sudah ada perubahannya, maka harus ditulis lebih lengkap UU-nya hingga perubahan UU-nya,” saran Manahan dalam persidangan.

 

“Disini Saudara membandingkan dengan UU Ombudsman RI yang (penyelesaian) maladministrasi terkait 14 hari yang harusnya sudah ada tindakan atau upaya menyelesaikan permohonan sengketa informasi, begitu ya? Sedangkan di Ombudsman terkait pengajuan pengaduan ada perbedaanya sedikit. Namun, apakah Saudara meminta jangka waktu penafisran yang sama (seperti di Ombudsman). Itu mungkin ada relevansinya.”

 

Panel lainnya, Enny Nurbaningsih mengingatkan kerugian hak konstitusional Pemohon sifatnya spesifik, aktual atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan dan diuraikan pula hubungan kausalitasnya. “Apakah seandainya misalnya permohonan ini dikabulkan, kemudian kerugian Saudara tidak ada lagi atau tidak terjadi lagi. Itu nanti bisa dijelaskan dalam permohonan,” pintanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua