Rabu, 13 November 2019

Syukuran untuk Mahfud MD

Syukuran diadakan sebagai wujud rasa terima kasih keluarga besar alumni UII, atas terpilihnya Prof. Mahfud MD sebagai Menkopolhukam dalam Kabinet Kerja Indonesia Maju.
CT-CAT

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (DPP IKA UII) menggelar acara syukuran atas dilantiknya Prof. Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Jenderal DPP IKA Universitas Islam Indonesia (UII), Hermansyah Dulaimi menyampaikan, syukuran ini diadakan sebagai wujud rasa terima kasih keluarga besar alumni UII, atas terpilihnya salah seorang alumni terbaik, Prof. Mahfud MD sebagai Menkopolhukam dalam Kabinet Kerja Indonesia Maju.

 

Syukuran ini juga digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Alasannya, di tahun yang sama, Presiden telah memberikan anugerah gelar ‘Pahlawan Nasional’ kepada dua orang mantan Rektor UII, yakni Prof. Abdul Kahar Muzakir dan Prof. Dr. Sardjito.

 

 

Sementara itu, sejumlah undangan dari pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menghadiri acara syukuran. “Turut bersuka cita atas terpilih dan dilantiknya Prof. Mahfud MD sebagai Menkopolhukam. Kami turut bangga, karena ia adalah bagian dari Keluarga Besar DPN PERADI dengan jabatan Ketua Dewan Pakar,” tutur Ketua Dewan Pembina, Prof. Dr. Otto Hasibuan S.H., M.M.

 

Di saat yang sama, Ketua Umum PERADI, Fauzie Yusuf Hasibuan memberikan ucapan selamat kepada Prof. Mahfud MD atas kepercayaan yang diemban sebagai Menkopolhukam. “Besar harapan kami akan ada banyak lagi gebrakan-gebrakan baik untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan sistem penegakan hukum di Indonesia,” katanya.

 

Sosok Pemersatu Advokat

Prof Mahfud MD, selaku Ketua Dewan Pakar PERADI mengungkapkan, hadirnya persatuan advokat sangat diperlukan demi kemajuan advokat itu sendiri. Meski demikian, hal tersebut sangat tergantung keputusan Mahkamah Agung. “Mudah-mudahan PERADI bersatu. Namun, itu akan banyak ditentukan Mahkamah Agung,” tuturnya saat menghadiri Syukuran Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia. 

 

Mahfud berharap, ada sosok yang dapat mempersatukan PERADI kembali. Di lokasi yang sama,  Sekjen DPN PERADI Thomas Tampubolon menilai, Prof. Otto Hasibuan adalah orang yang tepat untuk mempersatukan seluruh advokat di Indonesia. Menurutnya, ada banyak penegak hukum yang mengakui kapasitas Otto saat memimpin PERADI.

 

“Dengan kapasitas dan kemampuan yang ada, saya kira Pak Otto dapat mempersatukan seluruh anggota PERADI kembali setelah terpecah menjadi beberapa organisasi. Sebenarnya, berdasarkan UU, organisasi advokat memang satu. Salah satu pendirinya, Pak Otto,” Thomas menambahkan.

 

Sebagai salah satu pendiri wadah tunggal advokat, Otto sendiri dinilai memiliki niat yang baik agar organisasi advokat tidak tercerai-berai. Di samping itu, sebagai salah satu pendiri PERADI, ia juga mengetahui seluk-beluk dunia advokat dan mengerti langkah organisasi untuk memajukan kualitas pembela pencari keadilan.  

 

Thomas juga mengajak seluruh advokat untuk menghilangkan berbagai kecurigaan dan duduk bersama untuk kembali kepada wadah tunggal advokat Indonesia. Pasalnya, hampir semua organisasi advokat di seluruh dunia menganut wadah tunggal atau singgle bar. Dengan wadah tunggal, kualitas dan mutu advokat dapat dikontrol sehingga tidak merugikan masyarakat pencari keadilan.

 

“Kalau banyak organisasi, tidak ada standarisasi. Jika advokat melanggar dan dihukum di organisasi yang satu, dia akan bisa pindah ke organisasi lainnya,” Thomas menegaskan.

 

Menanggapi hal tersebut, Otto Hasibuan mengaku masih akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keluarga. “Saya masih akan pikir-pikir dulu karena tugas pemersatu itu tidak mudah. Saya juga harus membicarakan hal ini dengan keluarga dan menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh anggota PERADI saat munas mendatang,” pungkas Otto.

 

Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua