Rabu, 13 November 2019

​​​​​​​Implikasi Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Privat Komersial

​​​​​​​Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pandangan, pengetahuan, dan informasi terkait kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia, khususnya dalam suatu perjanjian.
Tim Hukumonline

Baru-baru ini banyak firma hukum antusias dengan diundangkannya Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpes 63/2019). Bagaimana tidak? Hal ini terkait dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia, khususnya dalam suatu perjanjian.

 

Mengapa ini sangat penting? Karena beberapa waktu lalu ada suatu kasus perjanjian yang “batal demi hukum” disebabkan karena perjanjian tersebut hanya dibuat dalam bahasa asing. Pembatalan tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

 

Yang menjadi perhatian menarik adalah perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa Inggris tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai ‘kausa yang halal’ karena bertentangan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa). Oleh karena itu, atas dasar Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata perjanjian itu dianggap batal demi hukum.

 

Berangkat dari kebutuhan tersebut, untuk memberikan pemahaman, dan informasi yang mendalam mengenai penggunaan bahasa Indonesia, khususnya secara mendalam suatu perjanjian. Maka dari itu Hukumonlinem akan mengadakan Diskusi Hukumonline 2019 “Implikasi Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Privat Komersial” yang akan diadakan pada Selasa, 19 November 2019 di Le Meridien, Jakarta.

 

Dalam diskusi ini akan hadir pembicara kompeten yang dapat memberikan pandangan, dan pengetahuan. terkait penggunaan bahasa Indonesia. Pembicara tersebut adalah:

  • Hendra Kurnia Putra - Kepala Seksi Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
  • Prof. Hikmahanto Juwana - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
  • DY Witanto – Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Bono Daru Adji - Managing Partner, Assegaf Hamzah & Partners

 

Mengingat pentingnya penggunaan bahasa Indonesia khususnya yang bersinggungan dengan suatu perjanjian yang dibuat akan berdampak pada masa depan bisnis, khususnya untuk perusahaan. Maka penting bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk mengetahui hal-hal terkait penggunaan bahasa Indonesia.

 

Kami membuka pendaftaran diskusi ini bagi yang berminat, terutama bagi perusahaan. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini, tempat terbatas, first come first served! Jika Anda tertarik, silakan klik di sini.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua