Kamis, 14 November 2019

Kongres Notaris akan Bahas Revolusi Industri dan Tantangannya

Sistem hukum Civil Law yang saat ini berlaku di Indonesia dan beberapa negara lainnya, lebih konservatif dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.
Moh. Dani Pratama Huzaini

Perkembangan teknologi di era revlolusi industri 4.0 menuntut kemampuan semua kalangan untuk menyesuaikan diri. Kecepatan dan ketepatan teknolgi dalam menghasilkan sebuah karya didukung dengan kecanggihan instrumen revolusi industri 4.0 seolah menjadi ancaman bagi sejumlah pihak, termasuk di dalamnya profesi bidang hukum.

Kalangan notaris juga sudah menyadari implikasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu. Teknologi yang menawarkan kecepatan kerja dan ketepatan dalam menganalisis problem hukum di masyarakat, menjadi tantangan bagi profesi notaris. Untuk itu, tantangan ini harus dapat dijawab oleh seluruh kalangan di profesi notaris. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi menjadi tuntutan bagi profesi ini jika ingin terus bertahan di tengah tantangan zaman.

Demikian antara lain benang merah pengantar yang akan dibahas dalam Kongres Internasional Notaris ke-29 yang diselenggarakan di Indonesia akhir November mendatang. Sekretaris Operating Committee Kongres, Rita Alfiana, mengungkapkan salah satu tujuan dari diselenggarakannya Kongres Notaris Internasional di Indonesia ini adalah untuk memperkuat eksistensi profesi notaris.

“Kalau kita tidak mengikuti zaman kita bisa tinggal atau ditinggalkan. Kita tidak mau yang jadi ditinggalkan,” ujar Rita kepada hukumonline di sela-sela rapat panitia Kongres di Jakarta Convention Center (JCC), belum lama ini.

(Baca juga: Kongres Internasional Notaris ke-29  Mengupas Keberadaan Jabatan Notaris).

Kongres Notaris Internasional ini bakal dihadiri perwakilan dari sejumlah notaris di beberapa negara. Untuk itu, Kongres kali ini menjadi momentum yang pas untuk membahas bersama kemampuan profesi notaris menghadapai tantangan zaman. Rita menyebutkan, secara garis besar terdapat kemampupan notaris dari negara-negara dengan sistem hukum Common Law dalam menjawab tantangan teknologi.

Ia mengakui, sistem hukum Civil Law yang saat ini berlaku di Indonesia dan beberapa negara lainnya, lebih konservatif dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. “Dengan perubahan zaman sebenanrya sistem Common Law lebih mengakomodasi kemajuan zaman tersebut,” ungkap Rita.

Notaris Prita Miranti Suyudi mengungkapkan perbedaan jabatan dan kewenangan notaris pada kedua sistem hukum, baik Civil Law maupun Common Law. Menurut Prita, notaris di negara yang menganut sistem Civil Law adalah pejabat di bidang hukum perdata yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat dan mengeluarkan akta autentik termasuk memberikan penjelasan hukum kapada para pihak yang berkepentingan. Kewenangan ini tidak dimiliki notaris di negara penganut sistem Common Law. Notaris di negara yang menganut Civil Law bergelar sarjana hukum dan harus melalui serangkaian pendidikan dan ujian tambahan untuk menjalankan jabatannya. Kualifikasi pendidikan notaris Civil Law serupa dengan advokat. “Kecuali di bidang litigasi, beracara dan hukum pembuktian,” ujar Prita.

Di negara yang menganut Common Law kewenangan notaris adalah menerima dan mencatat pernyataan, mengetahui tandatangan, menyertai salinan, yang semuanya digunakan untuk mendukung adminsitrasi proses hukum lainnya. Menurut Prita, tentu saja hal ini bukan akta autentik sebagaimana yang dipahami oleh notaris di negara Civil Law. Untuk itu ada kemampuan yang cukup cepat bagi notaris dari negara Common Law menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

Meski begitu Rita Alfiana mengungkap hal lain yang juga tidak kalah penting untuk dipertahankan dalam menghadapai perubahan zaman ini adalah bagaimana agar notaris dalam menjalankan tugas-tugas keprofesiannya memperhatikan terselenggaranya prinsip-prinsip notaris. Hal ini menjadi salah satu keunggulan dari notaris-notaris di negara yang menganut sistem Civil Law. Untuk itu, Rita menyebutkan akan didiskusikan bersama dalam kongres nanti bagaimana memformulasikan wajah notaris di era revolusi industri 4.0 ini. “Seperti apa sih notaris di era revolusi industri 4.0 ini? Dan kita berusaha menjawab tantangan itu dan meraih perluang-peluang itu. Jadi fungsi utamanya memperkuat fungsi notaris Indoensia,” terang Rita.

Rita menyebutkan dalam konres yang akan diselenggarakan selama tiga hari ini, nantinya akan membahas tiga topik utama: validitas prinsip-prinsip notaris di abad ke-21. Ketika sistem hukum dihadapkan pada perubahan teknologi abad ke-21 maka penting untuk dilihat kembali prisnip dasar sistem hukum yang bersangkutan. Untuk melihat  apakah perubahan baru tersebut sesuai dengan prinsip yang ada.

Topik kedua yang juga akan dibahas nanti menurut Rita adalah terkait hubungan dan peran notaris dengan subjek hukum perorangan. Menurut Rita, bagaimanapun perubahan yang akan dibawa oleh teknologi, notaris sebagai manusia tetap menjadi penting dalam menghadapi perosalan. Teknologi tidak bisa begitu saja mengenyampingkan manusia sebagai aktor utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

(Baca juga: INI Siap Gelar Kongres Notaris Berskala Internasional).

Topik terkahir adalah aspek kepastian hukum dalam berusaha di era revolusi industri 4.0. perkembangan teknologi yang pesat menjadikan praktik yang penuh otomatisasi dan digitalisasi pada taraf yang tidak pernah dibayangkan sebeluamnya. Prita Suyudi mengungkapkan, perubahan ini membawa tantangan dan peluang tersendiri. Untuk itu akan lebih baik jika notaris dapat memahami apa sebenarnya perubahan yang dibawa oleh revolusi industri 4.0.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua