Jumat, 15 November 2019

Kaidah-Kaidah Yurisprudensi dalam Penjatuhan Dwangsom

Tuntutan uang paksa banyak berkembang dalam praktek putusan pengadilan.
Muhammad Yasin/Aida Mardhatillah
Ilustrasi uang paksa atau dwangsom. Ilustrator: HGW

Uang paksa atau dwangsom adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut. Hakim menjatuhkan putusan demikian berdasarkan permohonan salah satu pihak dalam sengketa.



 



Normatifnya, hakim tak mungkin menolak mengadili tuntutan dwangsom dengan dalih belum ada aturannya, atau karena aturannya kurang detil. Selama ini permohonan demikian dapat diajukan dan diputus hakim berdasarkan Pasal 606a dan 606b Rechtsverordening (RV), pedoman beracara perdata warisan Belanda.



 



Pengaturan tentang dwangsom dalam hukum Indonesia memang belum begitu detil. Hukum yang berlaku dalam pemeriksaan persidangan, HIR dan RBg, juga tak mengaturnya. RUU Hukum Acara Perdata, yang diharapkan akan memuat materi tentang uang paksa, masih jauh dari kemungkinan pengesahan. Jadi, selama ini rujukannya adalah kedua pasal RV tadi. Walhasil, perkembangan dwangsom banyak ditentukan oleh hakim yang mengadili perkara. Misalnya, besaran uang paksa yang layak dijatuhkan, dan batas awal perhitungan uang paksa yang harus dibayar oleh terhukum.   



 



(Baca juga: Mengenal Dwangsom dan Jejaknya dalam Hukum Indonesia)



 



Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Mohammad Saleh, berpendapat ketentuan dalam RV tersebut sudah jelas sehingga tidak perlu pengaturan lebih lanjut lagi saat ini. Ditambah sudah ada beberapa kaidah yang dapat ditarik dari yurisprudensi. “Tidak perlu,” ujarnya kepada hukumonline di Jakarta, Rabu (13/11).



 



Salah satu kaidah yang disinggung oleh Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya itu adalah larangan menjatuhkan dwangsom untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang. “Kalau ada putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenakan dwangsom,” tegasnya.



 



Penegasan Saleh bukan tanpa dasar. Itu adalah kaidah hukum yang ditarik dari putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973. Putusan inilah yang sering dirujuk atau dikutip oleh pihak yang memohonkan dwangsom dijatuhkan hakim. Demikian pula hakim yang menolak mengabulkan dwangsom, menjadikan putusan Mahkamah Agung ini layak disebut yurisprudensi. Apa sebenarnya isi yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tersebut? Ini adalah kasus jual beli tanah yang berujung sengketa. Penggugat meminta hakim menjatuhkan pembayaran uang paksa selain mengembalikan uang pembelian tanah beserta tanah. Di Pengadilan Tinggi, hakim banding mengabulkan permohonan uang paksa yang diajukan penggugat. Mahkamah Agung mengoreksi putusan banding.



 



“Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bunga 15 % yang ditafsirkan sebagai hukuman (strafbeding) adalah tepat berdasarkan Pasal 1304 jo Pasal 1307 jo Pasal 1249 BW (Burgerlijk Wetboekred),” demikian antara lain pertimbangan majelis hakim beranggotakan R. Sardjono, Indroharto, dan Z. Asikin Kusumah Atmadja itu. Putusan inilah yang akhirnya sering dikutip.



 



Tetapi benarkah kaidah hukum dalam putusan itu tak dapat disimpangi? Berdasarkan penelusuran hukumonline, ada satu putusan banding yang menarik. Berbasis pada yurisprudensi tadi, majelis hakim tingkat pertama (PN Batam) menolak mengabulkan permintaan uang paksa. Namun di tingkat banding (PT Pekanbaru), hakim melakukan koreksi. Pertimbangannya mungkin menarik. Benar bahwa ada yurisprudensi yang melarang penjatuhan dwangsom jika hukuman pokoknya berupa pembayaran uang. Tetapi, menurut majelis hakim banding, untuk menjamin agar penggugat tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut dan untuk menjamin agar tergugat sesegera mungkin melaksanakan kewajiban membayar utangnya, maka dwangsom dapat dikabulkan. Yang penting, besaran uang paksa disesuaikan dengan tanggungan utang tergugat.



 



Pertimbangan majelis hakim perkara No. 16/Pdt/2012/PTR mengabulkan dwangsom itu adalah karena hakim tingkat pertama menolak permohonan sita jaminan terhadap harta tergugat. Majelis banding berpendapat eksekusi akan terkendala di kemudian hari jika sita juga ditolak. “Bahwa dengan ditolaknya permohonan sita jaminan tersebut, maka pelaksanaan putusan perkara  a quo di kemudian hari berupa pemenuhan kewajiban pembayaran utang tergugat kepada penggugat akan menjadi terkendala atau setidak-tidaknya menjadi berlarut-larut yang menyebabkan bertambahnya kerugian penggugat, sehingga untuk hal itu diperlukan adanya suatu sarana pemaksa berupa uang paksa (dwangsom) yang harus dibebankan kepada tergugat”. Hukumonline belum mendapatkan konfirmasi apakah putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap atau belum.



 



(Baca juga: Tolak Terbangkan Penumpang, MA Hukum Maskapai Penerbangan)



 



Kaidah hukum lain tentang uang paksa yang acapkali dikutip ada dalam putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976. Intinya, tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti. Dalam perkara pengosongan rumah ini, permintaan menjatuhkan uang paksa ditolak hakim banding karena hakim sudah menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Permohonan kasasi dari tergugat ditolak Mahkamah Agung.



 



Satu lagi yurisprudensi yang relevan adalah putusan Mahkamah Agung No. 3888K/Pdt/1994 dalam sengketa mengenai kepemilikan sebuah gedung di Surabaya. Penggugat meminta pengadilan menjatuhkan dwangsom sebesar 500 ribu per hari. Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan permohonan uang paksa tersebut meskipun nilainya turun separuh. Mahkamah Agung membatalkan putusan banding, dan mengadili sendiri perkara ini. Dalam amar kasasi, tidak ada lagi pembayaran uang paksa.



 



Kaidah lain dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung No. 24K/Sip/1958 tanggal 26 Maret 1958. Kaidahnya, dalam gugatan yang menuntut pelaksanaan suatu persetujuan berdasarkan atas Pasal 1267 BW, maka dalam gugatan ini dapat diminta juga pembayaran uang paksa (dwangsom) atas dasar Pasal 225 HIR. Masalah besarnya jumlah jumlah uang paksa adalah wewenang judex facti, yang hal ini mengenai penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam kasasi.



 



Pasal 225 ayat (1) HIR menyebutkan jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tapi ia tidak melaksanakannya dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam putusan itu dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua supaya kepentingan yang didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan tunai. Menurut pasal ini, jumlah atau besaran uang paksa harus ditentukan.



 



Dalam prakteknya, jumlah uang paksa yang harus dibayarkan bisa beragam. Ada yang 500 ribu, ada yang 1 juta rupiah, dan 100 ribu rupiah, atau nilai lain sesuai putusan hakim. Jumlahnya bergantung pada nilai mata uang pada saat perkara diputus. Misalnya, seorang isteri di Bandung pernah dihukum membayar sepuluh rupiah per hari jika tidak pulang ke rumah yang dihuni bersama suaminya. Sanksi membayar uang paksa itu berlaku jika paling lambat 40 hari sejak melahirkan, si isteri tak juga kembali. Ini bukan kisah fiktif, melainkan sebuah kisah nyata yang pernah diputus hakim Landraad Bandung pada 13 April 1932.



 



Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Dalam kalimat lain, majelis hakim PN Jakarta Pusat dalam putusan No. 172/G/Pdt/2009 menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua