Di banyak kesempatan Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi. Upaya ini penting untuk meningkatkan masuknya investasi di Indonesia, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian termasuk terciptanya lapangan kerja. Dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan Forkopimda di Sentul, Bogor, Selasa (13/11/2019), Presiden Jokowi mengingatkan sedikitnya ada 2 agenda besar pemerintah.
Pertama, berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja. Presiden Jokowi mengingatkan semua harus mengarah pada penciptaan lapangan kerja. Karena itu, iklim investasi harus diperbaiki dengan cara memberikan pelayanan terbaik, khususnya dalam proses perizinan.
Jokowi mengatakan di bidang ekspor Indonesia kalah dengan negara lain di Asia Tenggara, seperti Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Jika tidak membenahi iklim investasi, Jokowi khawatir Indonesia bisa disalip negara Asia Tenggara lainnya seperti Laos dan Kamboja.
Menurutnya, perbaikan iklim investasi bisa mendorong terciptanya lapangan kerja baru mengingat ada 7 juta rakyat Indonesia yang belum memiliki pekerjaan. Dia mencontohkan perang dagang China dan Amerika Serikat membuat setidaknya 33 perusahaan besar pindah dari China. Tapi dari puluhan perusahaan itu tidak ada yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia, mereka lebih memilih Vietnam, Kamboja, Malaysia, India, dan Thailand.
Menurut Jokowi, hal tersebut harus menjadi perhatian dan introspeksi bagi Indonesia. Padahal, Indonesia memiliki SDA dan SDM yang melimpah. “Problemnya adalah ruwetnya, ruwetnya perizinan di pusat, yang ini sebentar lagi akan saya ‘potong habis-habisan’. Termasuk juga ruwetnya perizinan di daerah. Ruwet semuanya,” katanya sebagaimana dilansir laman setkab.go.id.
Bagi Jokowi, tidak mudah membenahi keruwetan regulasi sebagai pekerjaan besar. Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah yakni menggulirkan omnibus law yang akan memangkas berbagai peraturan. Selaras dengan itu, Jokowi menekankan pemerintah daerah untuk memberi pelayanan yang baik dan cepat bagi investor yang masuk terutama yang berorientasi ekspor dan menghasilkan barang subtitusi impor. Langkah ini perlu dilakukan agar terwujud cipta lapangan kerja sebagaimana harapan.
Selain itu Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya kepastian hukum. Proses perizinan harus bersih dari pungli dan korupsi. Jangan sampai ada pandangan dari luar negeri yang menilai Indonesia sebagai negara yang tidak aman.