Kamis, 14 November 2019

Menkeu Ancam Bakal Cabut Anggaran Desa Fiktif

Seluruh kepala daerah diminta lebih cermat dan bertanggung jawab atas kondisi masing-masing daerahnya terutama terkait pengelolaan anggaran dana desa.
M. Agus Yozami
Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Foto: RES

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya akan mencabut anggaran dana yang telah ditransfer kepada desa fiktif atau desa yang tidak berpenghuni jika telah terbukti keberadaannya.

 

“Kalau ada daerah yang ketahuan ada dana desa yang ternyata desanya tidak legitimate, ya kita bekukan. Kalau sudah terlanjur transfer (dana desa) ya kita ambil lagi,” katanya seperti dilansir Antara dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020, di Kantor DJP, Jakarta, Kamis (14/11).

 

Sri Mulyani mengatakan saat ini pihaknya sedang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk merapikan data base penerima dana desa serta mendalami kejanggalan yang terjadi tersebut.

 

Ia pun mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk dapat lebih cermat dan bertanggung jawab atas kondisi masing-masing daerahnya terutama terkait pengelolaan anggaran dana desa.

 

"Ya pemerintah daerahnya dong, yang tahu kan di daerah. Padahal sudah banyak berjenjang diawasinya. Kita berharap para pimpinan daerah betul-betul memiliki pengetahuan mengenai desa di dalam masing-masing,” tegasnya.

 

Sri Mulyani menuturkan perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah termasuk mulai tingkat provinsi hingga desa untuk melakukan pengawasan tersebut sehingga anggaran yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran.

 

"Jadi sebetulnya lurah dan desa semua mendapatkan dan itu berarti pada level grass root ada dana yang ditransfer langsung,” ujarnya.

 

Sri Mulyani memaparkan beberapa kriteria yang menggambarkan sebuah desa tergolong desa fiktif atau desa yang memiliki nama tapi tidak berpenghuni. Menurutnya, sebuah indikator dasar yang merupakan ciri-ciri dari sebuah desa non-fiktif yaitu harus memiliki minimal sejumlah 5.000 penduduk untuk di Jawa dan 3.000 penduduk untuk di luar Jawa.

 

“Kalau desa di Jawa harus minimal 5.000 penduduknya, kalau di luar Jawa ada yang 2.000 ada yang 3.000, yang di Timur lebih sedikit lagi. Tapi tidak ada yang lebih kecil di bawah seribu,” katanya.

 

(Baca: Ini Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat  Desa Lainnya)

 

Sementara itu, ia menuturkan kriteria utama yang paling mudah untuk mengidentifikasi bahwa desa tersebut adalah desa fiktif yaitu jumlah penduduknya yang berada di bawah 1.000 atau bahkan 100 orang.

 

"Jadi kalau ada desa yang jumlah penduduknya di bawah 100 itu kan berarti kan bukan desa. Kecuali desa warisan dalam hal ini,” ujarnya.

 

Tak hanya dilihat dari jumlah penduduk, Sri Mulyani menyebutkan indikator lain bisa dilihat melalui suatu perubahan karena adanya bencana alam sebab pasti akan didaftarkan ulang terkait batas desa dan lainnya.

 

“Jadi dalam hal ini, mungkin kita akan lihat kalau ada desa yang bahkan enggak ada penduduknya, ya itu menunjukkan bahwa indikatornya sudah minimum thresholdnya (batasannya) sudah enggak ada,” katanya.

 

Sri Mulyani menegaskan pihaknya tak segan untuk mencabut anggaran dana yang telah ditransfer kepada desa fiktif jika telah terbukti keberadaannya. “Kalau ada daerah yang ketahuan ada dana desa yang ternyata desanya tidak legitimasi, ya kita bekukan. Kalau sudah terlanjur transfer (dana desa) ya kita ambil lagi,” tegasnya.

 

Ia pun menuturkan saat ini Kemenkeu sedang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negari dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk merapikan data base penerima dana desa serta mendalami kejanggalan yang terjadi tersebut.

 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap aliran dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat guna mencegah timbulnya desa fiktif yang turut menerima dana tersebut.

 

"Proses investigasi atau proses pengawasan yang dilakukan juga penting untuk memastikan uang itu tepat sasaran," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/11).

 

Febri mengatakan dalam mengungkap adanya desa fiktif penerima dana desa, metode yang digunakan tidak harus selalu dengan pendekatan penyidikan tindak pidana korupsi, melainkan bisa dimulai melalui pendekatan pencegahan atau audit investigatif.

 

Bila nantinya ditemukan dugaan tindak pidana, baru kemudian dapat dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut. "Ini penting agar tidak muncul kekeliruan pemahaman seolah-olah ketika ada beberapa desa yang diduga fiktif kemudian digeneralisir semuanya," ucap Febri.

 

Febri menambahkan terungkapnya sejumlah modus pembentukan desa fiktif, seperti memanipulasi surat keputusan (SK) pembentukan desa yang terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara, dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam mengungkap keberadaan desa fiktif di wilayah lain.

 

"Yang pasti kita betul-betul harus menjaga agar aliran, agar penggunaan keuangan negara yang niat baiknya diberikan melalui dana desa itu bisa tepat sasaran," ujar Febri.

 

"Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan modus desa fiktif atau SK mundur begitu, tanggal mundur atau modus-modus yang lain, sehingga penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran dan akhirnya yang dirugikan juga masyarakat sendiri," sambung dia.

 

KPK, lanjut Febri, juga terus mendukung kepolisian dalam mengungkap keberadaan desa fiktif penerima dana desa melalui fungsi koordinasi dan supervisi.

 

"Jika nanti ada kasus-kasus baru dan membutuhkan dukungan KPK, maka KPK akan sangat terbuka untuk itu," ucap Febri. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua