Jumat, 15 November 2019

Cyber Law dan Pro Bono Jadi Materi Favorit PKPA di Hukumonline

 

Lima puluh peserta PKPA mengikuti kelas setiap Senin-Jumat malam sejak 8 Oktober hingga  6 November lalu. Kelas dimulai pukul 19.00 hingga pukul 21.00 WIB di Hukumonline Training Center. Hukumonline berencana kembali menyelenggarakan PKPA secara berkala.

 

Baca:

 

Butuh banyak Advokat Berkualitas

Sesi terakhir PKPA diisi materi mengenai pengadilan HAM. Haris Azhar, advokat hak asasi manusia yang juga aktivis HAM dihadirkan secara khusus untuk menyampaikannya. “Kita membutuhkan banyak lawyer dengan kualitas yang baik di Indonesia,” kata Haris. Jumlah yang banyak itu diharapkan bisa tersebar merata di berbagai daerah Indonesia.

 

Di sisi lain ia menyayangkan banyak kelulusan ujian profesi advokat yang diobral. Kondisi ini dianggapnya tidak ideal bersamaan meningkatnya kebutuhan praktisi hukum di Indonesia. Seharusnya jumlah advokat bertambah makin banyak namun dengan kualitas yang juga baik.

 

Haris menyambut baik penyelenggaraan PKPA yang mendorong lahirnya advokat-advokat berkualitas. “Lawyer yang menjaga kualitas dan bekerja secara baik, tidak kotor, itu punya pangsa pasar tersendiri,” Haris menambahkan.

 

Selain kualitas pekerjaan yang baik, Haris menilai lawyer juga harus memiliki attitude yang baik dalam menjalankan profesinya. Oleh karena, itu pembekalan soal etika dan tanggung jawab profesi hukum juga perlu ditekankan.

 

Peserta PKPA lainnya, Fardhly Noeshran sependapat dengan Haris. Peserta PKPA paling senior ini adalah anggota Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Ia mengaku puas untuk materi kode etik dalam PKPA di Hukumonline. Kehadiran praktisi hukum berpengalaman untuk sesi itu dinilainya berhasil memberikan gambaran konkret. “Yang paling penting di setiap profesi itu kode etik-nya,” kata Fardhly.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua