Jumat, 15 November 2019

Sah! Perpanjangan PKPU Tetap Duniatex Diputus 90 Hari

Kuasa hukum debitur optimis bisa menyelesaikan proposal perdamaian dalam waktu 90 hari.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi foto: duniatex.com

Setelah silang pendapat debitur dan kreditur soal perpanjangan waktu PKPU tetap Duniatex, akhirnya Majelis resmi memutus perpanjangan selama 90 hari ke depan, yakni hingga 12 Februari 2020. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (14/11) itu, majelis turut membacakan beberapa usulan perpanjangan yang telah diajukan oleh para kreditur. Ujungnya, dengan pertimbangan bahwa waktu 90 hari tak akan melompati batas waktu 270 hari yang ditetapkan UU Kepailitan dan PKPU, majelis sepakat memutus 90 hari atas usulan dari hakim pengawas.

 

Meski permohonan 120 harinya tak dikabulkan, kuasa hukum debitur Aji Wijaya mengatakan optimis bisa menyelesaikan proposal perdamaian dalam waktu 90 hari. Dalam 30 hari pertama, tahap awal pihak debitur menunggu nominasi dari para kreditur berkenaan dengan pemilihan auditor yang akan melakukan stock opname dan Agreed Upon Procedure terhadap rekening-rekening tertentu. Agar proses berjalan cepat, pihaknya berharap sebelum 30 November auditor yang akan ditunjuk sudah bisa diangkat dan disumpah oleh pengadilan.

 

“Supaya bisa segera bekerja melakukan stock opname per 30 November dan bisa pula melakukan Agreed Upon Procedure selama November hingga Desember,” katanya.

 

Dengan begitu, pada pertengahan Desember atau awal Januari debitur sudah memperoleh angka-angka fix terkait persediaan perseroan, detail tagihan, cashflow yang dapat diutilisasi untuk membayar utang dan sebagainya. Data yang telah dikonfirmasi dari hasil audit itu kemudian akan dimasukkan dalam rencana perdamaian. Lantaran SO dan AUP belum dilakukan sehingga data yang hingga kini dipegang debitur masih tentatif, dalam roadshow ke para kreditur yang akan dimulai pekan depan, debitur belum bisa men-disclose angka fix itu.

 

Mengingat produksi, penjualan baik ekspor dan impor dari Duniatex Group tetap dilakukan selama masa PKPU tetap, Aji optimis debitur bisa capai homologasi. Pasalnya, ada 23 pabrik Duniatex Group yang masih beroperasi, mulai dari pabrik produksi benang, penenunan, pemintalan hingga pewarnaan, sehingga tentu hasil usaha akan tetap ada. Pembayaran utang, ditentukan dari besaran hasil usaha itu.

 

Selain itu, konversi utang menjadi saham dengan opsi beli juga mungkin dilakukan. Untuk menarik minat kreditur, pihaknya juga bisa menawarkan penjualan asset non-produktif atau aset kosong. “Seperti tanah sawah yang dimiliki perusahaan misalnya,” contoh Aji.

 

(Baca: Tarik Ulur Waktu Menuju PKPU Tetap Duniatex)

 

Kuasa hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Anthony Jono, yang tadinya mengusulkan perpanjangan PKPU tetap di angka 30 hari, mengaku menerima baik putusan hakim. Ke depan, pihaknya tetap akan mengawal agar proses penyelesaian proposal perdamaian bisa dilakukan dengan cepat dan efektif. Saat ini, katanya, para kreditur sedang mengusulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) mana yang akan dipakai nanti.

 

“Tempo hari saya terima email dari debitur, informasinya paling lambat 30 november ini harus sudah diserahkan nama kantor-kantor KAP yang mau kita pakai,” katanya.

 

Setelah masing-masing kreditur mengusulkan kepada debitur, kemudian debitur akan menyampaikan ke hakim pengawas. Hasil nominasinya, akan pilih oleh hakim pengawas untuk kemudian bisa diangkat dan disumpah. Setelah itu, Anthony berharap banyak agar rencana progress yang sudah disusun debitur saat mereka mengajukan permohonan perpanjangan PKPU sebelumnya bisa betul-betul dijalankan.

 

“Kalau bisa 90 hari jangan diperpanjang lagi, jadi nanti di Februari tanggal 12 mudah-mudahan tinggal voting saja. Debitur harus kerjas cepat,” ujarnya.

 

Kuasa Hukum PT Bank CIMB Niaga Tbk, Imran Nating mengatakan pihaknya sedang menunggu kapan akan diundang debitur untuk membahas proposal perdamaian. Dengan terlibatnya konsultan keuangan AJCapital, Ia juga berharap composition plan yang akan ditawarkan debitur nantinya betul-betul visible untuk dijalankan.

 

“Kita ingin lihat presentasi mereka nanti, bagaimana composition plan-nya, baru kita nilai apakah ini benar-benar visible atau sekadar menawarkan sesuatu yang enak saja tapi ga bakal tercapai?. Prinsipnya kami menunggu diajak diskusi,” katanya.

 

Untuk diketahui, sebelumnya debtwire sempat menyinggung soal bocoran scenario pembayaran sustainable debt dengan tenor 10,12 atau 15 tahun. Terkait skema ini, kuasa hukum PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Swandy Halim, menyebut hal itu baru akan diketahui pasinya setelah auditor bekerja. Pasca itu, baru bisa diketahui bagaimana kemampuan perusahaan untuk bisa menentukan berapa tahun tenor pembayaran utang bisa diberikan. Ia tak menampik bahwa skema pembayaran utang ini memang sangat bergantung dengan tingkat kemampuan sebenarnya dari debitur.

 

Sejauh ini, Swandy melihat industri Duniatex masih berjalan normal dari segi operasional. Namun faktor yang Ia harapkan bisa ditelusuri oleh KAP terpilih adalah apa yang menyebabkan perusahaan yang selama puluhan tahun ini berjalan lancar tiba-tiba mengalami gagal bayar, misalnya apakah ada kerugian akibat forex atau kerugian lain?

 

Untuk itu, Ia berharap auditor yang nantinya terpilih betul-betul independen dan sudah memiliki reputasi dalam melakukan penilaian. “Karena kalau sekadar pemeriksaan stok atau piutang itukan sebenernya juga sudah dicatat sama perusahaan kan. Jadi ahli harus mengecek lebih daripada itu,” ujarnya.

 

Misalnya, ahli harus bisa mengukur seberapa jauh perusahaan mampu untuk beroperasi kedepan; berapa tingkat pengembalian yang bisa dijanjikan kepada kreditur; berapa jumlah utang yang bisa menjadi utang yang dipertahankan lengkap dengan perhitungan tingkat suku bunga. “Harus dicek arus kasnya, jadi lebih dari sekedar stock opname. Lebih kepada case generating capacity debitur seberapa kuat untuk membayar kreditur-krediturnya,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua