Sabtu, 16 November 2019

Perlu Ada Pedoman Valuasi Kerugian Akibat Hilangnya Nyawa dalam Perkara Perdata

Gagasan metode valuasi dipuji karena dapat membantu korban dan hakim menghitung nilai kerugian. Dalam jangka panjang, perlu dimasukkan dalam KUH Perdata.
Muhammad Yasin
Suasana sidang ujian terbuka Sri Laksmi Anindita di FH UI, Jum'at (15/11). Foto: MYS

Setiap orang yang mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, sering diajukan ke pengadilan. Rujukannya adalah Pasal 1365 KUH Perdata (BW).

Di Indonesia, valuasi besaran nilai ganti kerugian  dalam perkara perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditentukan oleh hakim. Hakim akan mudah memutuskan besaran nilai kerugian jika sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jika tidak ditentukan, hakim acapkali menggunakan pertimbangan beban penderitaan lahir dan batin, kemampuan keuangan dan ukuran kepantasan untuk memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarganya. Ke depan, valuasi kerugian itu penting diatur untuk melindungi kepentingan korban.

Demikian antara lain benang merah disertasi ilmu hukum yang dipertahankan Sri Laksmi Anindita dalam sidang ujian terbuka di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jum’at (15/11). Ada 42 putusan dalam 18 perkara perdata gugatan ganti kerugian yang diteliti. Ami, demikian promovendus biasa disapa, berhasil mempertahankan disertasi ‘Valuasi Kerugian Akibat Hilangnya Nyawa Manusia dalam Perkara Perdata’ dengan sangat memuaskan.

Pada umumnya ada dua jenis kerugian yang dialami korban. Pertama, kerugian materiil. Kerugian ini dapat berupa kerugian nyata (misalnya kerusakan barang pribadi milik korban, biaya pengobatan, biaya pemakaman, biaya transportasi dan akomodasi), dan potential loss.  Kehilangan penghasilan yang biasa diberikan korban kepada keluarga atau ahli warisnya dikategorikan sebagai potential loss. Pasal 1370 BW menyebutkan “Dalam hal suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan”.

(Baca juga: Melihat Tragedi Tanjakan Emen dari Sisi Hukum).

Kedua, kerugian immateril. Kerugian immateril acapkali ditolak hakim karena sulitnya divaluasi. Kehilangan kasih saying, perhatian, pelayanan seorang ibu, termasuk kehilangan pemberian air susu ibu yang harus diganti susu formula jika ibu meninggal dunia, perlindungan rasa aman, bantuan orang tua atau anak dapat dikualifikasi sebagai kerugian immateril. Ini adalah contoh-contoh kehilangan kenyamanan hidup dan tekanan mental akibat hilangnya seseorang akibat perbuatan melawan hukum orang lain.

Sri Laksmi Anindita, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengingatkan salah satu keberhasilan gugatan ganti kerugian akibat hilangnya nyawa manusia ditentukan oleh rincian kerugian yang dialami didukung bukti-bukti yang meyakinkan hakim. Tanpa rincian kerugian nyata dan potential loss, penggugat berpotensi tak mendapatkan jumlah ganti rugi yang diharapkan. Apalagi selama ini tidak ada panduan perhitungan yang baku bagi hakim.

Dihadapan tim penguji sidang terbuka, yang langsung dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edmon Makarim, Sri Laksmi Anindita menjelaskan bahwa tidak ada metode yang wajib digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan untuk ganti kerugian akibat hilangnya nyawa manusia. “Hakim bebas menggunakan metode apapun dalam rangka memutus besaran nilai atas tuntutan ganti kerugian yang diajukan sepanjang memperhatikan semua alat bukti dan mempertimbangkan secara bijaksana serta rasional seluruh fakta yang terungkap di persidangan,” terang dosen pengajar hukum acara perdata itu.

Valuasi kerugian

Gagasan yang diusulkan dalam disertasi ini dipuji anggota tim penguji. Kalangan hukum jarang menulis tentang valuasi, apalagi dengan mengajukan konsep perhitungan yang dapat dipakai dalam praktik. Ami mengusulkan valuasi untuk kerugian nyata, potential loss bagi korban yang tidak bekerja dan bagi yang bekerja. Untuk kerugian nyata, didasarkan pada jumlah total dari rincian kerugian yang dialami berdasarkan bukti. Jadi, kerugian nyata merupakan penjumlahan dari semua kerugian yang didukung oleh alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kerugian potensial bagi yang tidak bekerja dihitung dari selisih antara usia harapan hidup dengan usia saat kehilangan nyawa dikalikan dengan penghasilan yang diterima. Untuk kerugian potensial bagi yang bekerja, besarannya dihitung batas usia bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dikurangi usia saat meninggal dikalikan penghasilan yang diterima.

Kesulitan valuasi justru terjadi pada kerugian immateril, berupa kehilangan kenyamanan hidup atau tekanan mental. Dalam hal, kehilangan kenyamanan hidup, valuasinya bisa menggunakan metode penilaian waktu, pendekatan ‘biaya ganti’ dan ‘biaya peluang’, menanyakan kesediaan orang untuk membayar atas rasa sakit dan penderitaan korban atau keluarga yang ditinggalkan, dan merekonstruksi jenis waktu atau kegiatan sehari-hari kemudian menempatkan harga yang sebanding. Kesulitan lain adalah valuasi tekanan mental karena harus dibuktikan tekanan itu timbul akibat langsung dari perbuatan melawan hukum oleh tergugat. Di sini, ganti kerugian yang dapat diajukan adalah pemulihan ke kondisi semula (restituio in integrum).

(Baca juga: Simak Isu-isu Menarik dalam Disertasi tentang Hukum Kepailitan Ini).

Untuk memudahkan praktik di pengadilan, promovendus mengusulkan agar Mahkamah Agung menerbitkan SEMA yang memuat metode valuasi ilmiah kerugian sehingga dapat dipakai hakim-hakim yang menangani gugatan perbuatan melawan hukum akibat hilangnya nyawa. Tetapi, Ami menjelaskan, penerbitan SEMA hanya untuk jangka pendek, sekadar mengisi kekosongan hukum. Untuk jangka panjang, revisi KUH Perdata justru menjadi harapan.

Paling tidak ada dua isu penting yang perlu dimasukkan dalam KUH Perdata masa depan Indonesia. Pertama, memuat definisi, jenis dan ruang lingkup kerugian serta ganti kerugian yang dapat diajukan. Kedua, keharusan untuk merujuk pada metode dan pembuktian ilmiah  tertentu agar memudahkan hakim memutuskan besaran ganti rugi yang pantas.

Rosa Agustina, promotor disertasi Sri Laksmi, mengatakan gagasan yang disampaikan promovendus bermanfaat terutama bagi korban atau keluarganya yang ingin mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat kehilangan nyawa. Ketika melayangkan gugatan perdata terhadap pelaku, penggugat bdapat merinci kerugian dengan baik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua