Sabtu, 16 November 2019

12 Kompetensi CHA yang Dinilai KY

KY mengingatkan agar CHA yang lolos ke DPR tidak melakukan lobby politik.
Aida Mardatillah
Calon Hakim Agung saat menjalani seleksi wawancara terbuka di Gedung KY Jakarta.

Komisi Yudisial (KY) telah melaksanakan seleksi wawancara terhadap 13 orang calon hakim agung (CHA) untuk Mahkamah Agung Tahun 2019, Selasa-Kamis, 12-14 November 2019 di Gedung KY, Jakarta. Anggota KY dan panel ahli yang terdiri dari mantan hakim agung dan pakar kenegarawanan menggali mengenai visi, misi, dan komitmen, kenegarawanan, integritas, kemampuan teknis dan proses yudisial, serta penguasaan hukum materiil dan formil para calon.

 

Seleksi CHA ini untuk mengisi 11 orang hakim agung dengan rincian: 3 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 4 orang untuk kamar Perdata, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak.

 

Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim, Aidul Fitriciada Azhari mengungkapnkan bahwa para CHA relatif bagus, namun itu nanti ada penilaiannya tersendiri sesuai dengan bagiannya masing-masing. Menurutnya, penilaiannya dilakukan secara akumulatif. “Ada 12 kompetensi yang dinilai oleh KY untuk menjadi Hakim Agung. Hasil penilaiannya nanti akan segera diumumkan,” kata Aidul, kepada Hukumonline, Jumat (15/11).

 

Aidul menjelaskan 12 kompetensi itu di antaranya ada yang bersifat personal, integritas, bersifat sosial, soal kerja sama, kepemimpinan, teknis yudisial, kemampuan hukum acara, dan aspek hukum tata negara serta wawasan global. Penilaiannya, termasuk juga LHKPN dan juga penilaian kesehatan, meskipun penilaian kesehatan telah diuji sebelumnya tetapi menjadi satu kesatuan yang akan dinilai. “Sebab, kita menilai apakah dia layak menjadi hakim agung. Jadi, penilaiannya dilakukan secara akumulatif,” kata Aidul.

 

Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus mengatakan, nantinya para calon yang lolos seleksi akan diusulkan ke DPR RI untuk dimintakan persetujuan diangkat menjadi hakim agung. Para calon yang diusulkan ke DPR dipastikan adalah CHA terbaik yang memenuhi standar kualitas dan integritas. “Selain itu, KY juga akan terus mengoptimalkan komunikasi yang intensif dengan Komisi III DPR RI sebagai mitra KY,” kata Jaja.

 

KY berharap kepada anggota DPR periode yang baru untuk menerima semua usulan CHA dari KY. Alasannya, kata dia, saat ini kebutuhan Mahkamah Agung akan hakim agung cukup besar terutama hakim pajak. Menurutnya, hampir 70 persen kasus yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara didominasi kasus perpajakan.

 

“Tentu saja, KY akan melakukan komunikasi kepada para pimpinan DPR, fraksi-fraksi dan komisi III. Untuk meyakinkan bahwa CHA hasil dari seleksi KY memang benar-benar layak untuk menjadi Hakim Agung,” kata dia.

 

Baca:

 

Aidul berpesan untuk CHA yang nantinya lolos seleksi KY, dan akan direkomendasikan kepada DPR untuk mengikuti fit and proper test, agar tidak melakukan lobby politik. Ia mengingatkan proses fit and proper test merupakan forum politik dan bukan forum kompetensi, seperti KY. Maka, karena ini forum politik, para CHA yang diusulkan KY harus segera mempersiapkan diri.

 

“CHA tidak boleh melakukan lobby politik, karena akan merusak semua CHA tidak hanya satu CHA. Biarkan KY yang melakukan komunikasi kepada DPR bahwa CHA yang kita usulkan layak menjadi Hakim Agung,” kata dia.

 

Sebelumnya, pada akhir Mei lalu, Komisi III DPR menolak empat CHA yang diusulkan KY. Keempat CHA yang ditolak DPR itu adalah Ridwan Mansyur (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung); Matheus Samiaji (Hakim Tinggi Pengadian Tinggi Sulawesi Tengah); Cholidul Azhar (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan), dan Sartono (Wakil Ketua III Pengadilan Pajak). Ridwan Mansyur dan Matheus Samiaji seleksi untuk kamar perdata. Sementara Cholidul Azhar untuk kamar agama dan Sartono untuk  kamar tata usaha negara (TUN). Keputusan menolak diambil setelah 7 fraksi memberi penilaian seragam dengan menolak seluruhnya. Sementara tiga fraksi lainnya ada yang menerima 1 calon, ada pula semua calon. (Baca juga: Alasan DPR Tak Loloskan 4 CHA)

 

Jaja mengapresiasi  kunjungan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin yang meninjau proses wawancara terbuka seleksi calon hakim agung (CHA), Kamis (14/11) lalu di Auditorium KY, Jakarta. Hal itu sebagai bentuk kontrol DPR sebagai mitra kerja KY dalam mengukur objektivitas dan validitas KY dalam melakukan proses seleksi. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aziz yang telah melakukan kontrol atas apa yang dilakukan KY dalam melakukan checks and balances kekuasaan kehakiman. Sebagai mitra," katanya.

 

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin menyambut positif undangan KY untuk meninjau langsung proses wawancara terbuka seleksi CHA. Menurutnya, hasil tinjauan ini dapat menjadi bahan dalam melakukan fit and proper test yang dilakukan Komisi III DPR RI.

 

Sebelumnya, di sesi wawancara ini, hadir sebagai Tim Panelis yaitu Prof Bagir Manan dan Prof Siti Zuhro. Pewawancara yang merupakan negarawan ini akan menggali pemahaman CHA sejarah bangsa, dasar negara, serta mekanisme dan struktur sistem hukum Indonesia, serta isu-isu sosial di masyarakat.

 

Sementara Tim Panelis dari mantan hakim agung, yaitu H. Ahmad Kamil (kamar agama); Iskandar Kamil (kamar militer); Prof Mohammad Saleh (kamar Perdata); J. Djohansjah (kamar pidana); dan H.M. Hary Djatmiko (kamar tata usaha negara, khusus Pajak). Para panelis akan banyak bertanya soal kompetensi para calon, serta pengetahuan dan pemahaman hukum formil dan hukum materil terkait dengan pembidangan/kamarisasi hakim agung.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua