Sabtu, 16 November 2019

12 Kompetensi CHA yang Dinilai KY

KY mengingatkan agar CHA yang lolos ke DPR tidak melakukan lobby politik.
Aida Mardatillah
Calon Hakim Agung saat menjalani seleksi wawancara terbuka di Gedung KY Jakarta.

Komisi Yudisial (KY) telah melaksanakan seleksi wawancara terhadap 13 orang calon hakim agung (CHA) untuk Mahkamah Agung Tahun 2019, Selasa-Kamis, 12-14 November 2019 di Gedung KY, Jakarta. Anggota KY dan panel ahli yang terdiri dari mantan hakim agung dan pakar kenegarawanan menggali mengenai visi, misi, dan komitmen, kenegarawanan, integritas, kemampuan teknis dan proses yudisial, serta penguasaan hukum materiil dan formil para calon.

 

Seleksi CHA ini untuk mengisi 11 orang hakim agung dengan rincian: 3 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 4 orang untuk kamar Perdata, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak.

 

Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim, Aidul Fitriciada Azhari mengungkapnkan bahwa para CHA relatif bagus, namun itu nanti ada penilaiannya tersendiri sesuai dengan bagiannya masing-masing. Menurutnya, penilaiannya dilakukan secara akumulatif. “Ada 12 kompetensi yang dinilai oleh KY untuk menjadi Hakim Agung. Hasil penilaiannya nanti akan segera diumumkan,” kata Aidul, kepada Hukumonline, Jumat (15/11).

 

Aidul menjelaskan 12 kompetensi itu di antaranya ada yang bersifat personal, integritas, bersifat sosial, soal kerja sama, kepemimpinan, teknis yudisial, kemampuan hukum acara, dan aspek hukum tata negara serta wawasan global. Penilaiannya, termasuk juga LHKPN dan juga penilaian kesehatan, meskipun penilaian kesehatan telah diuji sebelumnya tetapi menjadi satu kesatuan yang akan dinilai. “Sebab, kita menilai apakah dia layak menjadi hakim agung. Jadi, penilaiannya dilakukan secara akumulatif,” kata Aidul.

 

Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus mengatakan, nantinya para calon yang lolos seleksi akan diusulkan ke DPR RI untuk dimintakan persetujuan diangkat menjadi hakim agung. Para calon yang diusulkan ke DPR dipastikan adalah CHA terbaik yang memenuhi standar kualitas dan integritas. “Selain itu, KY juga akan terus mengoptimalkan komunikasi yang intensif dengan Komisi III DPR RI sebagai mitra KY,” kata Jaja.

 

KY berharap kepada anggota DPR periode yang baru untuk menerima semua usulan CHA dari KY. Alasannya, kata dia, saat ini kebutuhan Mahkamah Agung akan hakim agung cukup besar terutama hakim pajak. Menurutnya, hampir 70 persen kasus yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara didominasi kasus perpajakan.

 

“Tentu saja, KY akan melakukan komunikasi kepada para pimpinan DPR, fraksi-fraksi dan komisi III. Untuk meyakinkan bahwa CHA hasil dari seleksi KY memang benar-benar layak untuk menjadi Hakim Agung,” kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua