Senin, 18 November 2019

Presiden Jokowi Ingatkan Kabinetnya Mengacu RPJMN

RPJMN harus menjadi panduan/pedoman dan target hasilnya harus terukur jelas.
Ady Thea DA
Presiden Jokowi. Foto: RES

Pemerintah telah menerbitkan Rencana Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam sidang kabinet paripurna mengenai RPJMN 2020-2024 di Jakarta, Jumat (14/11/2019) kemarin, Presiden Jokowi menegaskan RPJMN bukan sekedar dokumen formalitas. RPJMN harus menjadi panduan untuk melangkah ke depan.

 

“Karena apa? Yang termuat dalam dokumen itu harus jelas: harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat kita. Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi yang baik dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini,” kata Jokowi sebagaimana dilansir laman setkab.go.id.

 

Jokowi melanjutkan target pertumbuhan ekonomi juga harus dikalkulasi dengan baik. Kemudian dipaparkan bagaimana strategi untuk mencapainya. Begitu pula dengan penurunan tingkat kemiskinan, targetnya harus jelas, berapa persen harus turun, dan dalam waktu berapa lama. “Outcome-nya, dampaknya, juga manfaatnya bagi rakyat harus bisa diukur, sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama,” tegasnya.

 

Menurut Jokowi, dokumen RPJMN harus memuat peta jalan bagaimana mencapai target. Peta jalan itu perlu merinci bagaimana tahapannya, realistis dan tidak abstrak atau normatif. Dia menekankan tidak ada visi-misi menteri. Semua harus mengacu RPJMN sebagai penjabaran visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. RPJMN harus menjadi pedoman pemerintah pusat dan daerah, sehingga fokus menyasar agenda prioritas nasional.

 

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bertindak sebagai clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategis di kementerian/lembaga dengan RPJMN serta visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Presiden juga menekankan agar perencanaan yang sudah dibuat tersambung dengan penganggaran. Dia tidak ingin perencanaan yang tertuang dalam RPJMN berbeda dengan yang dikerjakan kementerian, dan berbeda pula dengan anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

 

Presiden Jokowi meminta Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan menjadi “tangan” Presiden untuk memastikan RPJMN terwujud. Terakhir, Presiden Jokowi menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus dibangun bersama. “Sehingga ada kesamaan gerak langkah, tidak melangkah sendiri-sendiri,” pesannya. Baca Juga: Presiden Jokowi Ingatkan Soal Shifting Job di Pasar Tenaga Kerja

 

Tak ketinggalan Jokowi meminta kabinetnya untuk memperkuat pengendalian atas eksekusi program prioritas di lapangan. Jokowi menyinggung soal perencanaan yang minim eksekusi. Terkait kendala eksekusi, Jokowi menekankan efektivitas proses delivery harus diutamakan dalam rancangan RPKMN 2020-2024.

 

Sebagaimana Rencana Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 versi 14 Agustus 2019 ada sejumlah agenda yang diusung yakni Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

 

Kemudian Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim; dan Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik. Mengenai pembangunan Politik Hukum, Pertahanan, dan keamanan Indonesia 2020-2024 yang diarahkan menuju lembaga politik dan hukum yang mapan. Kondisi itu ditandai antara lain dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan HAM dan birokrasi profesional; dan terciptanya rasa aman.

 

RPJMN 2020-2024 mencermati sejumlah isu domestik yang perlu diwaspadai yakni intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu diperhatikan mengenai pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke seascape, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, serta instabilitas kawasan Timur Tengah.

 

Soal penegakan hukum di tingkat nasional, RPJMN 2020-2024 menguraikan sedikitnya ada 4 isu yang disorot. Pertama, regulasi yang disharmoni, inkonsisten, tumpang tindih, dan multitafsir. Kedua, overcrowding lapas mencapai 202 persen (Januari 2019). Ketiga, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat. Keempat, Indeks Perilaku anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018 sebesar 3,66 dan tahun 2017 sebesar 3,71.

 

Meningkatkan SDM Berkualitas

Untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, RPJM 2020-2024 menguraikan pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yakni SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Upaya itu dilakukan melalui 7 cara. Pertama, pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan. Kedua, penguatan pelaksanaan perlindungan sosial.

 

Ketiga, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC). Keempat, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Kelima, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Keenam, pengentasan kemiskinan. Ketujuh, peningkatan produktivitas dan daya saing.

 

Dalam rangka mendukung program pemerintah membangun SDM berkualitas, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kerja sama itu dilakukan untuk membentuk pilot project peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat melalui kewirausahaan dan inovasi terintegrasi.

 

Direktur Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengatakan program kerja sama itu penting mengingat Indonesia masuk fase bonus demografi yang dimulai 2020. Dia mencatat dalam fase bonus demografi ini jumlah usia produktif penduduk Indonesia mencapai 64 persen.

 

“Agar dapat memperoleh manfaat maksimal dari bonus demografi ini, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar kerja,” kata Bambang sebagaimana dilansir kemenaker.go.id

 

Melalui pilot project tersebut diharapkan terjadi komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan SKPD, bank, pengusaha dan pihak market. Berbagai pihak perlu berupaya untuk mengatasi masalah utama ketenagakerjaan di daerah seperti mismatch antara supply dan demand tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya pengangguran.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua