Senin, 18 November 2019

Kasus Desa Fiktif Perlu Diusut Tuntas

ICW mencatat terdapat 252 kasus korupsi di desa sepanjang 2015–2018.
M. Agus Yozami
Ilustrasi: BAS

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus desa fiktif. Sikap pemerintah yang saling sanggah antar satu kementerian dengan kementerian lainnya, sangat disayangkan dan tidak akan menyelesaikan masalah. Untuk itu, ICW meminta semua pihak bekerjasama untuk menyelesaikan kasus korupsi tersebut.   

 

Polemik desa fiktif dimulai saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap adanya desa tak berpenduduk, namun mengajukan kucuran dana desa. Pernyataan ini lalu disanggah oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar. Menurutnya tidak ada desa tidak berpenduduk yang menerima dana desa.

 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memperkuat argumen Abdul Halim tersebut. Tito mengatakan label desa fiktif terbilang terburu-buru. Diperlukan investigasi terlebih dahulu untuk menyatakan demikian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pernyataan berbeda di tengah polemik tersebut. Melalui juru bicaranya, Febri Diansyah, KPK menyebut terdapat 34 desa bermasalah di Konawe dan 3 di antaranya terindikasi fiktif. 

 

Sri Mulyani yang memulai pernyataan tersebut lalu seakan memilih untuk tidak melanjutkan polemik. Kasus desa fiktif dianggapnya telah selesai pasca membahasnya dengan kementerian lain yang terkait. Belakangan, ia kembali menyinggung permasalahan itu saat berbicara di depan para pejabat daerah, Kamis (14/11). Sri Mulyani juga menyebut apabila dana terlanjur ditransfer ke desa yang tidak sah, pemerintah daerah wajib mengembalikannya. 

 

Aktivis ICW Egi Primayogha menilai meski antar instansi tak lagi saling bantah dalam pernyataan, silang pendapat tersebut kadung memunculkan spekulasi. Misalnya, apakah di awal Sri Mulyani berbicara berdasarkan data yang tidak akurat? Apakah instansi pemerintah ada yang menutup-nutupi permasalahan desa fiktif? Atau apakah ada yang meminta para menteri untuk tidak gaduh perihal polemik desa fiktif? Manapun yang terjadi antara tiga kemungkinan itu, semuanya bukan langkah yang elok.

 

“Hal terang yang perlu dilakukan adalah polemik ini tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja. Apalagi selang beberapa waktu kemudian, daerah lain kembali menemukan permasalahan desa fiktif. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara misalnya, menemukan tiga desa yang diduga fiktif di Nias Barat. Sejauh ini desa yang diduga fiktif ditemukan di Konawe, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan Pulau Kecil di Halmahera,” kata Egi dalam keterangan pers, Minggu (15/11).

 

(Baca: Menkeu Ancam Bakal Cabut Anggaran Desa Fiktif)

 

Permasalahan desa fiktif juga perlu ditindaklanjuti mengingat korupsi di desa semakin marak. Menurut Egi, ICW mencatat bahwa sepanjang 2015–2018 terdapat sedikitnya 252 kasus korupsi anggaran desa. Jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terdapat 22 kasus, pada tahun 2016, meningkat menjadi 48 kasus, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 98 dan 96 kasus.

 

“Modus-modus yang ditemukan diantaranya penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap,” ujar Egi.

 

Selain itu, Kepala desa yang terjerat kasus korupsi di desa semakin banyak. Tercatat sedikitnya 214 kepala desa terjerat kasus korupsi. 15 kepala desa pada 2015, 61 kepala desa pada 2016, 66 kepala desa pada 2017, dan 89 kepala desa pada 2018. Total pada tahun 2015 – 2018, negara merugi Rp 107,7 miliar akibat korupsi anggaran desa.

 

Di samping itu, lanjut Egi dalam rilisnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga turut menemukan masalah dalam penyaluran dana desa. Melalui audit BPK, yakni Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2018, ditemukan bahwa penyaluran dana desa oleh pemerintah tidak berdasarkan data yang mutakhir. 

 

(Baca: Ragam Sebab Dana Desa Rawan Dikorupsi)

 

“Instansi yang berwenang seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, BPK, bahkan aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk memeriksa secara langsung dugaan desa fiktif. Langkah pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mencakup desa-desa terindikasi fiktif yang namanya kadung tersebar di publik luas,” ujarnya.

 

Dalam hal pendataan, sambung Egi, semestinya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT bertanggungjawab. Verifikasi perihal data desa penting untuk dilakukan agar dana desa yang tersalurkan tak salah sasaran atau disalahgunakan. Menurutnya, masalah pendataan desa yang tak akurat di pemerintah daerah seharusnya bisa diatasi dengan pengawasan, pembinaan, dan sinergi antar instansi.

 

Kemudian, Kementerian Keuangan harus konsisten dengan pernyataannya untuk memperketat mekanisme pencairan. Apabila ditemukan penyelewengan terkait penyaluran dana desa, Kementerian Keuangan harus bertindak tegas dengan menghentikan kucuran dana. “Sanksi diberikan tidak hanya kepada desa yang menyeleweng, tetapi sanksi lain juga patut diberikan kepada aparat pemerintah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi,” ujar Egi.

 

Selain itu, BPK harus serius dalam melakukan audit terhadap dugaan penyelewengan tersebut. Temuan-temuan baru harus lebih dalam dari temuan yang ada di audit-audit sebelumnya. Egi khawatir akhirnya publik berkesimpulan bahwa BPK tak berkompeten dan tak bekerja serius dalam mengawasi dana desa.

 

Lebih jauh, Egi menduga bahwa permasalahan desa fiktif melibatkan berbagai lapisan aktor, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, atau pihak lain seperti swasta. Oleh karena itu BPK dan aparat penegak hukum perlu menelusuri aliran dana terkait permasalahan desa fiktif.

 

Menurutnya, hal penting adalah hasil pemeriksaan harus diumumkan kepada publik luas, tidak boleh ada upaya menutup-nutupi dengan alasan agar tak menimbulkan kegaduhan. “Jika desa fiktif benar-benar terbukti, publik akan dirugikan karena dana desa menggunakan anggaran milik publik. Lebih lagi tujuan dari dana desa untuk menyejahterakan warga desa secara lebih luas tidak akan tercapai,” tandasnya.

 

Evaluasi Perda

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah agar mengevaluasi peraturan daerah pembentukan desa terkait belakangan adanya dugaan-dugaan desa fiktif. “Ada kesalahan dalam penetapan Perda pembentukan dan pendefinitifan desa wilayah Kabupaten Konawe sehingga kami meminta agar pemerintah kabupaten melakukan evaluasi Perda," kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, seperti dilansir Antara, Senin (18/11).

 

Nata mengatakan, penetapan Perda tentang pembentukan dan pendefinitifan desa di wilayah Kabupaten Konawe tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD. Kesalahan prosedur tersebut mengakibatkan 56 desa yang tercantum dalam Perda secara yuridis dikatakan cacat hukum juga membuat kelembagaan desa tidak berjalan.

 

Lebih lanjut, Nata menjelaskan dari total 56 desa yang tercantum dalam Perda, setelah dilakukan verifikasi dari Tim Kemendagri, 34 desa dinyatakan memenuhi syarat ditetapkan menjadi desa sedangkan 18 desa masih perlu pembenahan administrasi. Sementara, empat desa masih perlu diawasi karena terdapat perbedaan data jumlah penduduk dan luas wilayah.

 

Berdasar informasi yang didapatkan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dana desa telah disalurkan kepada empat desa tersebut. “Karena diduga bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara sejak 2018 dana desa sudah dihentikan penyalurannya," ujarnya.

 

Merujuk kejadian tersebut, dia mengimbau agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menetapkan Peraturan Daerah pembentukan dan pendefinitifan desa. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua