Senin, 18 November 2019

Kasus Desa Fiktif Perlu Diusut Tuntas

ICW mencatat terdapat 252 kasus korupsi di desa sepanjang 2015–2018.
M. Agus Yozami
Ilustrasi: BAS

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus desa fiktif. Sikap pemerintah yang saling sanggah antar satu kementerian dengan kementerian lainnya, sangat disayangkan dan tidak akan menyelesaikan masalah. Untuk itu, ICW meminta semua pihak bekerjasama untuk menyelesaikan kasus korupsi tersebut.   

 

Polemik desa fiktif dimulai saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap adanya desa tak berpenduduk, namun mengajukan kucuran dana desa. Pernyataan ini lalu disanggah oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar. Menurutnya tidak ada desa tidak berpenduduk yang menerima dana desa.

 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memperkuat argumen Abdul Halim tersebut. Tito mengatakan label desa fiktif terbilang terburu-buru. Diperlukan investigasi terlebih dahulu untuk menyatakan demikian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pernyataan berbeda di tengah polemik tersebut. Melalui juru bicaranya, Febri Diansyah, KPK menyebut terdapat 34 desa bermasalah di Konawe dan 3 di antaranya terindikasi fiktif. 

 

Sri Mulyani yang memulai pernyataan tersebut lalu seakan memilih untuk tidak melanjutkan polemik. Kasus desa fiktif dianggapnya telah selesai pasca membahasnya dengan kementerian lain yang terkait. Belakangan, ia kembali menyinggung permasalahan itu saat berbicara di depan para pejabat daerah, Kamis (14/11). Sri Mulyani juga menyebut apabila dana terlanjur ditransfer ke desa yang tidak sah, pemerintah daerah wajib mengembalikannya. 

 

Aktivis ICW Egi Primayogha menilai meski antar instansi tak lagi saling bantah dalam pernyataan, silang pendapat tersebut kadung memunculkan spekulasi. Misalnya, apakah di awal Sri Mulyani berbicara berdasarkan data yang tidak akurat? Apakah instansi pemerintah ada yang menutup-nutupi permasalahan desa fiktif? Atau apakah ada yang meminta para menteri untuk tidak gaduh perihal polemik desa fiktif? Manapun yang terjadi antara tiga kemungkinan itu, semuanya bukan langkah yang elok.

 

“Hal terang yang perlu dilakukan adalah polemik ini tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja. Apalagi selang beberapa waktu kemudian, daerah lain kembali menemukan permasalahan desa fiktif. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara misalnya, menemukan tiga desa yang diduga fiktif di Nias Barat. Sejauh ini desa yang diduga fiktif ditemukan di Konawe, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan Pulau Kecil di Halmahera,” kata Egi dalam keterangan pers, Minggu (15/11).

 

(Baca: Menkeu Ancam Bakal Cabut Anggaran Desa Fiktif)

 

Permasalahan desa fiktif juga perlu ditindaklanjuti mengingat korupsi di desa semakin marak. Menurut Egi, ICW mencatat bahwa sepanjang 2015–2018 terdapat sedikitnya 252 kasus korupsi anggaran desa. Jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terdapat 22 kasus, pada tahun 2016, meningkat menjadi 48 kasus, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 98 dan 96 kasus.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua