Senin, 18 November 2019

Gonjang-ganjing Kartel, KPPU Kaji Aturan dan Rantai Penjualan Nikel

KPPU memeriksa adanya dugaan kartel pada penjualan nikel ore perusahaan tambang ke smelter. Persoalan ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah sendiri.
Mochamad Januar Rizki
KPPU mengadakan jumpa pers terkait dugaan adanya kartel di industri nikel, Senin (18/11). Foto: MJR

Persoalan nikel bijih mentah atau ore nasional masih memanas. Setelah terjadi tarik ulur pelarangan ekspor nikel ore, muncul lagi persoalan baru mengenai dugaan kartel pada penjualan hasil tambang tersebut. Berdasarkan keterangan pelaku usaha terdapat dua perusahaan pemurnian atau smelter besar yang menyerap 60 persen nikel domestik sehingga berpotensi mengatur harga penjualan.

 

Perlu diketahui, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melarang ekspor nikel ore dengan alasan menjaga cadangan sekaligus mengevaluasi indikasi pelanggaran ekspor per 29 Oktober. Dalam keputusan tersebut disepakati harga nikel yang akan diserap smelter paska pelarangan ekspor (29/10/2019) dengan harga US$ 30 per metrik ton. Harga tersebut dianggap perusahaan tambang terlalu murah karena berdasarkan Shanghai Metals Market harga nikel bisa mencapai US$ 46 per metrik ton. Sehingga, keputusan tersebut dianggap hanya menguntungkan perusahaan smelter.

 

Selain itu, keputusan BKPM tersebut juga menimbulkan kebingungan pelaku usaha. Sejatinya, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 pelarangan ekspor berlaku 1 Januari 2020. Terakhir, ketentuan waktu ekspor konsentrat yang diatur dalam seluruh peraturan di atas, dianulir dan berubah menjadi 29 Oktober 2019 lalu oleh kesepakatan yang terjadi di kantor BKPM sehari sebelumnya.

 

Atas kondisi ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan kartel tersebut. KPPU menyatakan sudah memonitor penjualan nikel ore setelah menjadi perbincangan publik. “Terkait nikel memang sudah ada monitoring dari kami sebelumnya saat jadi perhatian publik. Kami akan kaji terkait tugas kami, sehingga buat merespons persoalan nikel ini kami dari komisi sudah jadikan nikel dan smelter ini jadi penelitian kami per hari ini,” ujar Juru Bicara KPPU, Guntur Syahputra Saragih, Senin (18/11).

 

(Baca: Polemik Moratorium Ekspor Nikel, Saat Hukum Dikesampingkan)

 

Dia menjelaskan dalam objek penelitian tersebut pihaknya akan mengkaji beberapa aspek seperti regulasi dan industri atau penjualan nikel ore. Jika terdapat bukti kartel maka KPPU akan menyelidiki persoalan ini dengan memanggil para pihak terkait. Namun, Guntur menambahkan apabila tidak ditemukan pelanggaran maka pemeriksaan persoalan ini akan dihentikan.

 

Dalam kesempatan sama, Direktur Ekonomi KPPU Zulfirmansyah menjelaskan pelarangan ekspor nikel ore ini memang bisa berpotensi terjadi kartel. Hal ini terjadi karena konsentrasi pasar semakin tinggi karena area penjualan hanya diizinkan di dalam negeri. “Kalau ada dugaan (pelanggaran), ada permasalahan regulasi terkait pricing di hulu. Konsentrasi pasar tinggi sehingga dapat melemahkan (perusahaan tambang).” jelas Firman.

 

Masalah kebijakan pelarangan ekspor nikel juga tengah menjadi sorotan Ombudsman RI. Anggota Ombudsman Laode Ida  menyatakan pihaknya tengah melakukan investigasi khusus terkait dampak kebijakan penghentian ekspor nikel karena dianggap hanya menguntungkan sekelompok masyarakat.

 

"Kami akan melanjutkan investigasi khusus mengenai dampak kebijakan ini," kata Laode Ida seperti dilansir Antara di Gedung Ombudsman, Jakarta, Jumat (15/11).

 

Menurut dia, Ombudsman berwenang melakukan penyelidikan bila ada kebijakan yang dinilai berdampak merugikan masyarakat. Ia berpendapat bahwa kebijakan itu berpotensi koruptif karena hanya menguntungkan sekelompok pebisnis yang memiliki smelter.

 

Laode juga menyoroti peran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bersama-sama perwakilan pengusaha memutuskan untuk menghentikan ekspor nikel mulai 1 Januari 2020. "Kepala BKPM juga ngomong soal ini, wewenangnya apa? Kepala BKPM tidak memiliki kewenangan untuk melarang ekspor," katanya.

 

Menurut dia, investigasi ini akan dilakukan secara keseluruhan ke berbagai instansi, dan diperkirakan dalam jangka waktu satu bulan bakal selesai.

 

Dalam pemberitaan hukumonline sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengadakan rapat fasilitasi mengundang perusahaan di sektor pertambangan dan pengolahan nikel untuk kembali meminta komitmen para pengusaha mendukung kebijakan ekspor komoditas nikel yang berlaku di Indonesia.

 

Dalam kesempatan itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia didampingi oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman memimpin langsung rapat yang dihadiri oleh 47 perusahaan dari perusahaan tambang yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan perusahaan smelter yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I). 

 

Kepala BKPM Bahlil bermaksud memediasi kegaduhan yang terjadi setelah rapat mengenai nikel sebelumnya yang diadakan pada 28 Oktober yang lalu. Ekspor nikel tetap diimbau untuk dihentikan sekarang. Beberapa faktor yang menjadi alasan adalah untuk menjaga cadangan nikel di tanah air, penyediaan bahan baku bagi perusahaan smelter nikel yang mulai beroperasi di Indonesia, dan adanya indikasi pelanggaran implementasi relaksasi ekspor nikel ore.

 

”Dapat saya tekankan bahwa saya tidak bermaksud menganulir atau membatalkan Permen ESDM (mengenai relaksasi ekspor nikel), namun atas dasar rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyepakati keputusan ini,” ujar Bahlil, Rabu (13/11). 

 

Menurutnya, meningkatkan nilai tambah terhadap Sumber Daya Alam (SDA) merupakan cita-cita dan keinginan bersama dari pengusaha, baik itu penambang nikel ore, pemilik smelter, serta pemerintah,” kata Bahil.

 

Dia mengatakan, pengusaha tambang yang telah mendapatkan izin ekspor nikel ore dan telah diverifikasi secara aturan oleh pihak-pihak terkait teknis yang mempunyai kewenangan dan dinyatakan lolos, diberi kesempatan untuk menyelesaikan kegiatan ekspornya. Sedangkan, yang tidak ingin melakukan ekspor bisa menjual kepada pemilik smelter.

 

“Harga nikel ore dengan kadar di bawah 1,7 % yang disepakati maksimal US$ 30 per metrik ton. Asumsinya adalah harga internasional di kurangi biaya kirim dan pajak” ujar Bahil.

 

Komoditas nikel nasional saat ini diperkirakan hanya dapat menjamin pasokan nikel ore bagi perusahaan smelter selama 7-8 tahun. Sehingga perlu dilakukan penyediaan bahan baku nikel lebih banyak untuk menjamin produksi perusahaan smelter tidak terhambat.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua