Selasa, 19 November 2019

Diduga Menyuap Jaksa, Advokat Ini Dituntut Tiga Tahun Penjara

Hakim kabulkan permohonan sebagai justice collaborator.
Aji Prasetyo
Foto: RES

Alfin Suherman dituntut tiga tahun pidana penjara oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Pria yang berprofesi sebagai advokat itu diduga bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama orang, berupa memberikan uang kepada jaksa. Selain itu Suherman diminta membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. 

 

"Terdakwa II Alfin Suherman terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Alfin selama 3 tahun ditambah denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan," kata penuntut umum Asri Irwan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/11).

 

Dalam dakwaan pertama, Alfin dinilai terbukti menyuap Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI Jakarta Agus Winoto sebesar Rp200 juta dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Arih Wira Suranta sebesar Rp350 juta. Uang tersebut bertujuan untuk pengurusan perkara pidana yang dilaporkan Sendy Pericho, klien Alfin.

 

Sendy Pericho diketahui melaporkan rekannya Hary Suwanda dan Raymond Rawung ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana Chaze Trade Ltd belasan miliar rupiah. Berkas itu diserahkan ke Kejati DKI Jakarta pada 2019.

 

(Baca juga: Ada Advokat Ikut Kena OTT dalam Kasus Suap Jaksa, Siapa Dia?)

 

Sendy, klien Alfin, diduga berkeinginan menjebloskan rekan bisnisnya ke dalam penjara. Setelah berkas lengkap ia dengan bantuan Tjhin Tje Ming alias Aming bertemu dengan Kepala Seksi Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain (Kamnegtibum dan TPUL) Kejati DKI Jakarta Yuniar Sinar Pamungkas agar berkas perkara Hary Suwanda dkk menjadi perhatian Agus Winoto selaku Aspidum.

 

Yuniar mengatakan bahwa perkara tersebut berada di bawah kendali Awaludin selaku Kepala Seksi Orang dan Harta Benda (Kasi Oharda) serta ditangani Arih Wira Suranta sebagai jaksa penelitinya. Yuniar bersedia untuk membantu. Berkat bantuan Yuniar, Sendy dan Alfin dapat bertemu Arih Wira Suranta dan memberikan uang Rp50 juta kepadanya agar berkas perkara Hary Suwanda dkk segera dinyatakan lengkap pada 19 Februari 2019.

 

Penyerahan uang kedua dilakukan pada 1 April 2019 di Cafe Starbuck Gedung Tempo Pavillion 1, dimana Sendy Pericho bersama dengan Udin Zaenudin selaku staf Alfin Suherman menyerahkan uang Rp100 juta kepada Arih Wira Suranta untuk pengurusan perkara. Namun pada sekitar Mei 2019 di ruang Bantuan Hukum Rutan Salemba, Sendy Pericho membuat kesepakatan dengan Hary Suwanda bersedia membayar kerugian dalam bentuk uang tunai Rp5,5 miliar ditambah jaminan sertifikat ruko Thamrin Residence yang ditaksir senilai Rp5,5 miliar sehingga total menjadi Rp11 miliar.

 

Setelah terjadi kesepakatan pada 22 Mei 2019 dibuat akta perdamaian antarpara pihak. Sendy pun berubah pikiran dan ingin tuntutan kepada Harry Suwanda menjadi ringan alias kurang dari 2 tahun. Ia pun memberi uang sebesar Rp200 juta kepada Arih Wira, sementara Alfin menemui Yuniar agar menyampaikan kepada Agus Winoto dan menyampaikan agar para pihak sudah setuju berdamai. Terkait perkara ini, Sendy Pericho sendiri dituntut 3 tahun ditambah denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

 

Beri suap ke Aspidsus Kejati Jateng

Tidak hanya di Jakarta, Alfin diduga penuntut umum ‘bermain’ di wilayah lain. Cara membela kliennya jauh dari tujuan dan perjuangan advokat sebagai profesi mulia (officium nobile). Bukannya membela klien dengan alat bukti atau keterangan saksi, ia malah memilih jalan pintas dengan memberi suap Rp1,05 miliar, Sin$325 dan AS$64 ribu dolar AS (senilai total sekira Rp1,954 miliar) kepada sejumlah pejabat Kejati Jawa Tengah. Setidaknya begitulah yang dipersangkakan penuntut umum KPK.

 

Pertama Kusnin selaku Aspidsus Kejati Jateng, M Rustan Effendy selaku Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng, Adi Wicaksana selaku Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng serta Benny Chrisnawan selaku staf Tata Usaha Kejati Jateng. Tujuan pemberian suap itu adalah agar Kusnin, Rustam Efendy, Adi Wicaksana dan Benny tidak menahan dan meringankan tuntutan pidana terhadap Surya Soedharma dalam perkara kepabeanan. Surya Soedharma adalah pemilik PT Surya Semarang Sukses Jayatama (SSJ) yang ditetapkan penyidik Dirjen Bea Cukai Kanwil Jateng melakukan tindak pidana bidang kepabeanan yang merugikan keuangan negara sekitar Rp33 miliar.

 

Surya Soedharma lalu berniat untuk mengembalikan jumlah kerugian negara ke kas negara. Alfin pun menemui Kusnin di ruang kerjanya pada 20 Mei 2019. "Kemudian Kusnin berkata 'ya sudah gini aja...sampean bayar 5 untuk kerugian negara..5 untuk denda...dan 5-nya untuk di sini..'. Atas penyampaian Kusnin tersebut Alfin bertanya 'yang untuk di sini bagaimana?' dan dijawab Kusnin 'besok ketemu saja di Stasiun Tawang selepas magrib'," urai penuntut umum dalam berkas tuntutan.

 

Surya melalui Alfin membagi-bagikan sejumlah uang kepada pegawai maupun pejabat Kejati Jateng. Misalnya pada 21 Mei 2019 Alfin berangkat ke Simpang Lima untuk menyerahkan uang kepada Benny Chrisnawan disaksikan Adi Wicaksana dengan rincian 1 amplop untuk Benny Chrisnawa dan Adi Wicaksana masing-masing sebesar AS$10 ribu dolar AS. Kemudian Dyah Purnamaningsih dan Musriyono masing-masing AS$7 ribu. Sedangkan pada 22 Mei 2019, Alfin menyerahkan uang kepada Rustam Efendy sebesar AS$10 ribu dolar AS di kantor Kejati Jateng.

 

JC dikabulkan

Jika dilihat, pengurusan perkara yang dilakukan Alfin terlihat masif dan ditujukan langsung kepada petinggi kejaksaan di dua wilayah berbeda. Selain itu profesinya sebagai advokat yang tak lain penegak hukum menjadikan tuntutan tiga tahun kepadanya cukup mengherankan. Lihat saja contohnya OC Kaligis yang dituntut 10 tahun, lalu Lukas dituntut 12 tahun, dan Fredrich Yunadi 12 tahun, bahkan Arif Fitrawan advokat muda yang menjadi perantara suap ke dua hakim PN Jakarta Selatan dan hanya dikenakan satu dakwaan dituntut selama 4 tahun. Memang mereka dikenakan pasal yang berbeda dengan Alfin. 

 

(Baca juga: Status JC Terdakwa Ini Ditolak jaksa, Tapi Diterima Hakim)

 

Selain berbeda pasal, tuntutan kepada Alfin terbilang ringan karena majelis hakim mengabulkan permohonannya sebagai justice collaborator (JC). Alasannnya keterangan Alfin cukup signifikan untuk membantu penyidik mengungkap perkara dan keterlibatan pihak lain yang lebih besar. Selain itu, ia juga telah mengembalikan uang sebesar AS$40 ribu sebagai sisa uang yang ditujukan untuk mengurus perkara Surya Soedarma.

 

"Pada 19 Agustus 2019, terdakwa II Alfin Suherman mengajukan sebagai saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan berpedoman pada SEMA No. 4 Tahun 2011 terdakwa II memenuhi syarat sebagai 'justice collaborator' berdasarkan surat pimpinan KPK No 2252 tahun 2019 tanggal 15 November 2019 karena keterangan yang disampaikan terdakwa II sejak penyidikan sampai penuntutan sifatnya handal dan signifikan dan mengungkap pelaku baru dalam tindak pidana, sikap terdakwa II yang sangat kooperatif haruslah diapresiasi," urai penuntut umum.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua