Selasa, 19 November 2019

​​​​​​​Mengenal Omnibus Law Hingga Metrologi Legal

​​​​​​​Soal pemasangan plat nomor lama di kendaraan lain hingga berhak tidaknya istri kedua atas warisan dari istri pertama.
Tim Hukumonline

Klinik Hukumonline dengan tagline-nya “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi maupun ahli atas masalah hukum sehari-hari. Tim Klinik menyajikan informasi hukum ke dalam artikel yang mudah dicerna masyarakat. Kini edukasi hukum yang disampaikan oleh Klinik Hukumonline juga telah hadir dalam berbagai format lain, seperti infografis, video, chatbot, hingga podcast.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Dari omnibus law hingga tindak pidana metrologi legal.

 

  1. Mengenal Omnibus Law dan Manfaatnya dalam Hukum Indonesia

Pemerintah berencana mengadopsi omnibus law untuk menyederhanakan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa itu omnibus law dan bagaimana kedudukannya dalam hukum Indonesia? Ulasan selengkapnya dapat disimak di sini.

 

  1. Pengalihan Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Debitor

Pihak lain dapat melunasi utang debitor, sehingga sekarang piutang dan jaminan yang melekat pada utang tersebut beralih ke kreditor baru. Meskipun demikian, jaminan tersebut tidak serta merta dapat langsung dieksekusi oleh kreditor baru.

 

Simak ulasannya di sini.

 

  1. Asas Business Going Concern dalam Kepailitan dan PKPU

Proses kepailitan maupun PKPU masih mempertimbangkan kelanjutan kegiatan usaha debitor. Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mencerminkan adanya upaya untuk melanjutkan usaha debitor tersebut.

 

Selengkapnya di sini.

 

  1. Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam Kepailitan

Mana yang lebih dahulu pelunasannya dalam kepailitan? Apakah upah karyawan atau kreditor? Simak ulasan selengkapnya di sini.

 

  1. Apakah Istri Kedua Berhak atas Warisan dari Istri Pertama?

Seorang istri meninggal dunia dan meninggalkan hartanya untuk suami. Suami kemudian menikah kembali. Apakah istri kedua dari suami tersebut berhak atas harta warisan istri pertama? Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak di sini.

 

  1. Dasar Hukum Permohonan Pemindahan Narapidana Berstatus Polisi Aktif

Apakah narapidana berhak atas pemindahan lembaga pemasyarakatan? Dan atas dasar apa permohonan pemindahan tersebut dapat diajukan? Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak di sini.

 

  1. Wewenang Penyidik PNS dalam Tindak Pidana Metrologi Legal

Apakah perbedaan antara jumlah bahan bakar tertera pada pom bensin dengan yang bertambah pada mobil Anda merupakan tindak pidana? Mari kenali metrologi legal yang mengatur perbuatan demikian. Simak ulasannya di sini.

 

  1. Sanksi Hukum Jika Kurator Berbuat Curang

Bagaimana jika pelelangan umum dalam proses kepailitan tidak berjalan mulus? Apakah kurator dapat menjual harta pailit di bawah tangan? Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca pada tautan ini.

 

  1. Apakah Pemerintah Berwenang Melarang WNI Pulang ke Indonesia?

Baru-baru ini beredar kabar bahwa seorang WNI telah dilarang untuk pulang ke Indonesia. Apakah pemerintah berwenang untuk melakukan perbuatan demikian? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca di sini.

 

  1. Hukumnya Memasang Plat Nomor Lama di Kendaraan Lain

‘Menempel’ plat nomor kendaraan lain dilengkapi dengan STNK-nya pada mobil Anda tidak menjamin bahwa Anda tidak akan ditilang. Hal ini dikarenakan masih terdapat perbedaan nyata pada identitas mobil tersebut. Perbedaan apakah itu? Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan ini.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua