Selasa, 19 November 2019

Alumni AKPOL Angkatan ’87 Mengikuti PKPA yang Diselenggarakan KAI

Berlokasi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, PKPA berlangsung selama lima hari, yaitu sejak tanggal 15-19 November 2019.
CT-CAT
Presiden KAI, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum DPP KAI bersama alumni Akpol ’87 sebagai peserta PKPA. Foto: istimewa.

Kongres Advokat Indonesia (KAI) bekerja sama dengan Universitas Sahid Jakarta menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi alumni Akpol angkatan ‘87 atau dikenal dengan ‘Angkatan Rekonfu’. Menteri dalam Negeri, Jenderal Tito Karnavian juga terdaftar sebagai Akpol Angkatan ‘87.

 

PKPA dilaksanakan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian – Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru dan berlangsung sejak tanggal 15-19 November 2019.  Adapun total peserta yang ikut PKPA ini berjumlah 35 orang, terdiri atas 33 alumni AKPOL Angkatan ’87 dan 2 peserta dari Universitas Sahid Jakarta.

 

Penandatanganan MoU KAI dengan Universitas Sahid Jakarta.

 

Sejumlah praktisi dan akademisi ikut mengajar pada PKPA ini. Mulai dari Badan Pengawas Mahkamah Agung Dr. Drs. Sumasno, S.H., M.Hum.; Kepala Biro Hukum, Humas & IT Dr. Abdullah, S.H., M.H.; Hakim PHI Mahkamah Agung Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.H.; dan Mantan Hakim Agung Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. yang juga pengajar di Universitas Sahid Jakarta bersama Dr. Stefanus Laksanto Utomo, S.H., M. Hum. 

 

Sementara itu, hadir pula pengajar dari KAI, yakni Presiden KAI Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto serta Wakil Presiden KAI di antaranya Adv. Prof. H. Denny Indrayana, Adv. Umar Husin, Adv. Aldwin Rahadian, dan Adv. Diyah Sasanti. PKPA ini sendiri mengangkat beberapa materi pendukung, seperti isu hukum investasi, perizinan, dan investasi yang dibawakan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi/Direktur Penyidikan dan Kebijakan OJK, Tongam L. Tobing, S.H., LLM. dan Kepala Pusat Bantuan Hukum BPKM, Dr. Riyanto, S.H., M.H.

 

Ada yang penting selama proses PKPA berlangsung dalam sesi diskusi pada materi ‘Peran dan Fungsi Organisasi Advokat’ yang dibawakan oleh Presiden KAI. Brigjen. Victor. J Lasut sebagai salah satu peserta PKPA menyarankan KAI melakukan sosialisasi yang intens mengenai Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik.  Tujuannya, agar tidak ada lagi advokat yang diperiksa karena menjalankan profesinya, sebab advokat dilindungi oleh Undang-Undang Advokat baik dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Selain itu, hak imunitas, hak atas honorarium, dan hak untuk menyimpan rahasia klien harus di hormati penegak hukum lain. Adapun Presiden KAI menanggapi hal tersebut dengan baik dengan catatan: para advokat harus tetap menjalankan profesinya dengan iktikad baik.

 

Kegiatan ditutup dengan penyematan pin KAI oleh Presiden KAI serta penyerahan sertifikat PKPA oleh Rektor Universitas Sahid Jakarta. “Saya berharap, kegiatan PKPA tidak hanya diadakan untuk angkatan ini, tetapi untuk angkatan-angkatan selanjutnya,” ujar Ketua Alumni Akpol Angkatan 1987 Irjen. Pol. (Purn.) Drs. A. Kamil Razak, S.H., M.H. dalam sambutannya.

 

Harapan ini tentu disambut baik oleh Presiden KAI dan Rektor Universitas Sahid, Prof. Dr. Ir. Kholil, M. Kom. “Sesuai ketentuan pasal 2 dan 3 UU Advokat, salah satu syarat diangkatnya seorang advokat adalah tidak berstatus PNS atau pajabat negara. Jadi, Bapak-bapak baru bisa diangkat jika sudah habis masa pengabdian sebagai anggota Polri. Setelah mengikuti PKPA dan lulus ujian kompetensi dasar profesi advokat, pengabdian baru akan menanti Anda. Profesi advokat adalah pengabdian terhadap bagnsa dan negara yang tiada akhir dan tidak ada masa pensiunnya,” Tjoetjoe menegaskan dalam sambutan penutupnya.

 

Penyerahan sertifikat PKPA kepada perwakilan peserta.

 

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua