Selasa, 19 November 2019

Hak Veto Menko Oleh: Korneles Materay*)

​​​​​​​Jangan sampai hak ini malah menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih pengambilan keputusan/kebijakan.
RED
Korneles Materay. Foto: Istimewa

Menteri memimpin suatu kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Urusan tertentu diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terdiri atas: (a) urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945; (b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945; dan (c) urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

 

UU Kementerian Negara memuat sekitar 46 (empat puluh enam) urusan tertentu yang tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Karena jumlah keseluruhan kementerian dibatasi paling banyak 34 kementerian.

 

Sehari usai dilantik sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju 2019–2024, Prof Mahfud MD menyampaikan kepada publik bahwa Presiden memberikan kewenangan kepada Menko untuk memveto kebijakan atau peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden atau dengan kebijakan menteri lain.

 

Dalam susunan Kabinet Indonesia Maju, terdapat empat Menko yang dibentuk untuk mengordinasikan empat bidang yakni Menko Polhukam dipimpin Prof Mahfud MD sendiri, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, Prof Muhadjir Effendy sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian.

 

Sontak isu hak veto Menko menjadi perbincangan hangat banyak kalangan. Tulisan singkat ini menelaah apakah dalam sistem atau mekanisme ketatanegaraan Indonesia dikenal suatu konsep hak veto Menko dan apakah hak veto Menko diperlukan?

 

Pertama, lazimnya hak veto melekat pada wewenang jabatan Presiden. Veto berasal dari bahasa Latin yang berarti saya melarang atau saya menolak. Secara umum, hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi.

 

KBBI mendefinisikan veto sebagai hak konstitusional penguasa (pemegang pemerintahan dan sebagainya) untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan. Menurut literatur, penguasa dalam perspektif pemerintahan yang sempit merujuk pada jabatan eksekutif yang dikepalai Presiden saja. Di Amerika misalnya, Presiden diberikan hak veto oleh Konstitusi Amerika untuk mengesahkan atau menolak suatu bill.

 

Secara interpretatif, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar adanya hak veto untuk Presiden Indonesia. Adanya, frasa “persetujuan bersama,” dalam ketentuan tersebut sebagai dalil utama Presiden bisa saja menolak suatu RUU yang telah dibahas. Oleh karena, konsekuensi dari pada penolakan itu sendiri berbuah batalnya suatu RUU, maka tindakan itu memenuhi konsepsi veto itu sendiri. Memang antara keduanya terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam hal penjatuhan veto. Hak veto Presiden Amerika karena Presiden tidak dilibatkan dalam proses pembahasan RUU bersama DPR Amerika sehingga jika tidak menghendaki suatu RUU dapat membatalkannya.

 

Ketidaklibatan Presiden dalam pembahasan itu karena sistem pemerintahan Amerika adalah sistem presidensial murni yang menganut penerapan teori separation of power. Sedangkan, Presiden Indonesia ikut membahas RUU bersama DPR RI, namun tetap diberikan hak veto jika berkehendak untuk meneruskan atau menghentikan.

 

Menurut saya kiranya maksud adanya hak itu kurang lebih sama yakni untuk menjalankan mekanisme checks and balances antar lembaga negara dan yang terpenting untuk mencegah RUU yang akan disahkan, diundangkan hingga diterapkan itu membawa dampak kerugian bagi masyarakat, pemerintahan atau bangsa dan negara. Praktik ini menandakan hak veto dicetuskan untuk menambah wewenang Presiden selaku kepala penyelenggaraan pemerintahan negara.

 

Kedua, menurut peraturan perundang-undang  Indonesia, belum ada konsepsi tentang hak veto bagi menteri atau spesifiknya Menko. Dalam UUD 1945, kedudukan menteri ditempatkan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang puncak kekuasaannya ada di tangan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Pasal 17 UUD 1945 menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

 

Selanjutnya, dengan merujuk pada UU Kementerian Negara yang merupakan produk delegasi Pasal 17 tersebut, jika dilakukan pencermatan atas Pasal 7 dan Pasal 8 bertalian dengan tugas dan fungsi kementerian tidak pula ditemukan satu pun ketentuan yang mengintroduksi atau mengatur mengenai konsepsi hak veto menteri atau Menko. Bahkan Pasal 14 UU Kementerian Negara yang mengatur khusus tentang pembentukan kementerian koordinasi yang dipimpin Menko tidak menyebutkan veto sebagai wewenang dari Menko. Dalam ketentuan tersebut hanya dinyatakan untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, Presiden dapat membentuk kementerian koordinasi.

 

Menurut saya, pembentukan kementerian koordinasi itu bersifat fakultatif dan Pasal 14 secara mutatis mutandis menyatakan tugas dan fungsi pokok Menko itu sendiri. Ketiadaan konsepsi ini semakin diperkuat lagi dengan terbitnya Perpres No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019–2024 yang mengafirmasikan tugas Menko bersifat koordinasi dengan beberapa kementerian dan instansi lain terkait.

 

Begitu pun, Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang mengatur perluasan tugas-tugas Menko, namun lagi-lagi tidak terdapat hak veto. Lihat saja, Pasal 48 dan Pasal 49 yang mengatur tentang tugas dan fungsi daripada Menko. Pasal 48 memuat ketentuan bahwa tugas Menko mencakup koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

 

Sedangkan, Pasal 49 mengatur tentang fungsi mencakup: (a) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L; (b) Pengelolaan dan penanganan isu; (c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi; (d) Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; (e) Penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; (f) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan (g) pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya.

 

Menurut saya, tidak diaturnya hak veto tidak terlepas dari pada logika konstitusional yang menyatakan menteri sebagai pembantu presiden. Hal ini  jika dianalisis lagi dalam konteks perspektif organisasi negara, terdapat dua hal yang menjadi ukuran yakni: (i) organ atau wadahnya atau status bentuknya, dan (ii) functie atau isinya atau gerakan wadah maksud pembentukannya (Jimly Asshiddiqie, 2010:12). Kesimpulannya bahwa UUD 1945 eksplisit menegaskan organ menteri/kementerian negara dibentuk dengan fungsi membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan dalam urusan tertentu.

 

Ketiga, meskipun tidak dikenal selama ini, bukan tidak mungkin hak veto Menko dapat saja diatur bila memang ada kebutuhan hukum yang beralasan kuat. Seperti disebutkan di atas, dalam mencapai tujuan negara, visi kenegaraan yang termaktub dalam visi dan misi pemerintahan dan/atau peraturan perundang-undangan menjadi kiblat bergeraknya pemerintahan.

 

Makna gramatikal pasal 17 UUD, terdapat peluang untuk mengatur hal tersebut. Ketentuan ini sekaligus menimbulkan diskursus penting apakah hak veto Menko dapat dibentuk dalam suatu UU atau sekedar PP atau Perpres? Namun, dalam pemahaman ilmu perundang-undangan, itu landasan yang  memungkin dibentuknya wewenang veto.

 

Meskipun demikian, menurut saya harus ada alasan dan kalkulasi yang obyektif dari berbagai perspektif, tidak cukup hanya dilihat dari sisi ilmu perundang-undangan, tata negara atau administrasi negara, tetapi juga ilmu-ilmu lain seperti kebijakan publik hingga psikologi politik. Karena pengalaman selama ini menunjukkan di dalam kabinet sendiri masih belum terjadi konsolidasi dan harmonisasi yang mapan. Jangan sampai hak ini malah menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih pengambilan keputusan/kebijakan.

 

*)Korneles Materay adalah Peneliti di Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA).

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua