Selasa, 19 November 2019

Hak Veto Menko Oleh: Korneles Materay*)

​​​​​​​Jangan sampai hak ini malah menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih pengambilan keputusan/kebijakan.
RED
Korneles Materay. Foto: Istimewa

Menteri memimpin suatu kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Urusan tertentu diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terdiri atas: (a) urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945; (b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945; dan (c) urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

 

UU Kementerian Negara memuat sekitar 46 (empat puluh enam) urusan tertentu yang tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Karena jumlah keseluruhan kementerian dibatasi paling banyak 34 kementerian.

 

Sehari usai dilantik sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju 2019–2024, Prof Mahfud MD menyampaikan kepada publik bahwa Presiden memberikan kewenangan kepada Menko untuk memveto kebijakan atau peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden atau dengan kebijakan menteri lain.

 

Dalam susunan Kabinet Indonesia Maju, terdapat empat Menko yang dibentuk untuk mengordinasikan empat bidang yakni Menko Polhukam dipimpin Prof Mahfud MD sendiri, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, Prof Muhadjir Effendy sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian.

 

Sontak isu hak veto Menko menjadi perbincangan hangat banyak kalangan. Tulisan singkat ini menelaah apakah dalam sistem atau mekanisme ketatanegaraan Indonesia dikenal suatu konsep hak veto Menko dan apakah hak veto Menko diperlukan?

 

Pertama, lazimnya hak veto melekat pada wewenang jabatan Presiden. Veto berasal dari bahasa Latin yang berarti saya melarang atau saya menolak. Secara umum, hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi.

 

KBBI mendefinisikan veto sebagai hak konstitusional penguasa (pemegang pemerintahan dan sebagainya) untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan. Menurut literatur, penguasa dalam perspektif pemerintahan yang sempit merujuk pada jabatan eksekutif yang dikepalai Presiden saja. Di Amerika misalnya, Presiden diberikan hak veto oleh Konstitusi Amerika untuk mengesahkan atau menolak suatu bill.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua