Selasa, 19 November 2019

Kemenkumham dan Kejaksaan Agung Paling Diminati Pelamar CPNS

Pelamar diimbau tidak “main-main” dalam pengunggahan dokumen. Pelamar juga diminta berhati-hati menyebarluaskan NIK dan KK di internet.
M. Agus Yozami

Hingga Senin (18/11) pukul 15.43 WIB, tercatat 3.048.190 pelamar yang membuat akun dalam portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN). Namun dari jumlah tersebut, baru 1.110.622 pelamar yang mengisi formulir, dan hanya 485.006 pelamar menuntaskan langkah pendaftaran hingga tahap ‘submit’.

 

Berdasarkan data yang termuat dalam fan page facebook Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Senin (18/11) pukul 15.43 WIB itu tercatat Kementerian Hukum dan HAM yang menyediakan 4.312 formasi menjadi instansi yang paling diminati pelamar CPNS Tahun Anggaran 2019.

 

Menurut informasi dari Setkab, Selasa (19/11), data BKN menunjukan ada 5 intansi yang memiliki jumlah pelamar terbanyak, yaitu: 1. Kementerian Hukum & HAM 119.276; 2. Kejaksaan Agung 17.286; 3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 6.334; 4. Kementerian Agama 5.862; dan 5. Pemerintah Kabupaten Bogor sebanyak 4.756 pelamar.

 

Adapun 10 Top formasi yang paling diminati pelamar adalah: 1. Penjaga Tahanan (Pria) 57.010; 2. Ahli Pertama – Guru Kelas 27.503; 3. Pelaksana/Terampil – Bidan 24.345; 4. Penjaga Tahanan (Wanita) 22.913; 5. Pelaksana/Terampil – Perawat 17.669; 6. Ahli Pertama – Guru Agama Islam 17.427; 7. Pelaksana/Pemula – Pemeriksa Keimigrasian (Pria) 16.626; 8. Ahli Pertama – Guru Matematika 10.920; 9. Pelaksana/Pemula – Pemeriksa Keimigrasian (Wanita) 10.781; dan 10. Ahli Pertama – Guru Bahasa Inggris 10.759.

 

(Baca: 3 Instansi Bidang Hukum Buka Lowongan CPNS 2019, Buruan Daftar!)

 

Sebelumnya Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Paryono mengatakan, hingga Sabtu (16/11) atau hari ke-5 pendaftaran seleksi CPNS, terdata 2,3 juta pelamar yang telah membuat akun dalam portal SSCN, namun baru 10,6% dari jumlah tersebut yang menuntaskan langkah pendaftaran hingga tahap submit.

 

Dia memperkirakan kondisi itu terjadi karena banyak pelamar yang masih wait and see mencari informasi mengenai perkembangan pendaftaran. Padahal hingga saat ini, dalam portal SSCN telah terunggah informasi lowongan CPNS dari 507 instansi Pemerintah dari total 524 instansi yang membuka rekrutmen, sehingga sudah cukup banyak alternatif formasi jabatan yang dapat dipilih pelamar.

 

“BKN mengimbau para pelamar yang telah menentukan pilihan instansi dan formasi yang akan dilamar, khususnya yang telah membuat akun dalam portal SSCN, untuk segera menuntaskan tahapan pendaftaran hingga submit,” ujarnya.

 

Hal itu perlu dilakukan agar pelamar tidak terjebak dalam situasi hectic yang menyebabkan pelamar sulit mengakses portal SSCN karena saling menunda-nunda penyelesaian tahapan pelamaran. Selain itu, BKN juga mengimbau pelamar untuk hanya menginput data dan berkas yang sebenarnya dan disyaratkan instansi dalam field lamaran.

 

Paryono khawatir jika pelamar “main-main” dalam pengunggahan dokumen, pelamar kemudian lupa untuk mengganti dengan data yang sesungguhnya, sehingga data palsu atau tidak benar yang justru tersimpan dalam database SSCN ataupun yang tercetak.

 

“Data Center SSCN merilis informasi mulai maraknya pemakaian NIP dan KK untuk pendaftar abal-abal alias tidak niat mendaftar terbukti dengan banyaknya unggahan foto dan dokumen yang tidak dipersyaratkan instansi. Pengunggahan foto atau dokumen yang tidak disyaratkan tersebut dapat menjadi pintu masuk instansi menyatakan bahwa pelamar yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS),” katanya.

 

Di samping itu, kata Paryono, BKN mengingatkan pelamar agar berhati-hati menyebarluaskan NIK dan KK di internet. Tim Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN mendapati banyak sekali informasi NIK dan KK pelamar CPNS disebarluaskan di laman media sosial.  

 

Sementara itu, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional melaksanakan rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2019 secara transparan, objektif dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

 

"Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PAN RB dan BKN memastikan pelaksanaan dalam rangka mewujudkan 'SMART ASN' menuju birokrasi berkelas dunia," kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, seperti dilansir Antara saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).

 

Dia mengatakan, 'smart ASN' itu dengan memperhatikan prioritas penerimaan CPNS 2019 bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga honorer kategori 2 dan tenaga fungsional teknis lainnya dengan melalui mekanisme seleksi yang transparan, objektif dan bebas KKN. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua