Rabu, 20 November 2019

Ahli: Pemilu Serentak Perlu Optimalkan Penggunaan Teknologi

Menurut Topo, seharusnya pemilu itu untuk manusia dan bukan manusia untuk pemilu. Seberapapun pentingnya pemilu bagi negara demokrasi seperti Indonesia, tidak semestinya memakan korban jiwa yang cukup banyak. Jiwa manusia merupakan kepentingan pertama yang harus dilindungi oleh hukum di atas kepentingan lainnya.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Sidang lanjutan pengujian sejumlah pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) terkait konstitusionalitas pemilu serentak. Sidang kali ini, selain mendengarkan pemerintah dan DPR, didengar pula keterangan ahli yang sengaja dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Prof Topo Santoso.   

 

Dalam keterangannya, Topo menanggapi soal kematian lebih dari 550 petugas penyelenggara pemilu dan jatuh sakitnya 3.000-an lebih petugas. “Saya mencoba menelusuri berbagai media internasional. Ternyata, peristiwa meninggalnya jumlah petugas pemilu dalam jumlah banyak, hampir tidak ditemukan (di negara lain). Kecuali kalau kita mencari terus, maka akan ketemu dengan peristiwa Pemilu 2019 di Indonesia,” kata Topo dalam persidangan di MK, Senin (18/11/2019).

 

“Pertanyaan ini, terus terang sangat mengganggu dan perlu dikaji secara mendalam, serta dicari jawabannya untuk mencegah timbulnya kejadian yang sama terulang di masa yang akan datang.” Baca Juga: DPR Sebut Pemilu Serentak Amanat Putusan MK

 

Menurutnya, seharusnya pelaksanaan pemilu tidak dilakukan dalam satu hari penuh. Kalaupun pemilu tetap dilaksanakan secara serentak, seharusnya memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi dalam proses pemilu, khususnya dalam proses penghitungan dan rekapitulasi atau tabulasi suara,” saran Topo.

 

Selain itu, Topo menyarankan pelaksanaan pemilu serentak ini terdapat jaminan bagi keselamatan, kesehatan, dan pembagian beban kerja yang wajar atau manusiawi bagi seluruh pihak yang bekerja dalam pelaksanan pemilu serentak, khususnya petugas pemilu.

 

Menurut Topo, seharusnya pemilu itu untuk manusia dan bukan manusia untuk pemilu. Seberapapun pentingnya pemilu bagi negara demokrasi seperti Indonesia, tidak semestinya memakan korban jiwa yang cukup banyak. Jiwa manusia merupakan kepentingan pertama yang harus dilindungi oleh hukum di atas kepentingan lainnya.

 

“Meminjam teori Maqashid As-Syariah Al-Khamsah dari Al-Syatibi yang membahas lima tujuan dari hukum, maka tujuan utama hukum adalah melindungi kepentingan dharuriyat, kepentingan yang mutlak harus dipenuhi yakni perlindungan atas jiwa manusia, akal pikiran, keturunan, harta kekayaan, dan lain-lain,” ujar mantan Dekan Fakultas Hukum UI ini.

 

Dia menilai apabila pemilu dilakukan secara serentak dalam satu hari dan memilih lima jabatan atau pemilu lima kotak, maka membawa dampak dan implikasi bagi beban kerja secara kesehatan dan keselamatan petugas pemilu, bila semuanya dilakukan secara manual. Mengingat batasan waktu, proses penghitungan, rekap suara, banyak dokumen yang harus diisi, dan sebagainya.

 

“Hal itu ditambah banyaknya tuntutan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran pemilu yang dituntut oleh para pemangku kepentingan pemilu, serta ancaman pidana yang menyertai apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas,” katanya.

 

Sebelumnya, perkara No. 37/PUU-XVII/2019 terkait pemilu serentak ini diajukan oleh pengurus Badan Arjuna Pemantau Pemilu, Badan Pena Pemantau Pemilu, Badan Srikandi Pemantau Pemilu, Badan Luber Pemantau Pemilu, seorang staf legal M. Faesal Zuhri, dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Robnaldo Heinrich Herman. Mereka mengajukan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu terkait frasa "Pemilu serentak" karena telah menimbulkan banyak korban dari penyelenggara pemilu.

 

Menurutnya, desain penyelenggaraan pemilu serentak dengan lima kotak suara seperti yang diinginkan pembentuk UUD Tahun 1945 sesuai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 perlu diuji kembali konstitusionalitasnya yang mengakibatkan banyak hak warga negara terlanggar yang ditandai banyaknya korban meninggal dunia. Baca Juga: Pandangan Ahli Terkait Konstitusionalitas Pemilu Serentak

 

Sementara dalam perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak melalui pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu; serta Pasal 3 ayat (1), Pasal 201 ayat (7) dan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada. Pasal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 secara bersyarat.

 

Pemohon menilai sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Desain pelaksanaan pemilu lima kotak pada satu hari bersamaan tersebut, membuat pemenuhan prinsip pemilu demokratis yang merupakan cerminan dari asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 telah terlanggar. 

 

Pemohon berpedoman pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dimana Mahkamah ingin memberi penegasan desain pemilu serentak adalah sesuatu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peta checks and balances terutama terkait efektivitas sistem presidensial. Namun, desain pelaksanaan pemilu lima kotak tersebut berakibat pada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan dan pembangunan. Hal ini disebabkan karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan. Padahal, kepala daerah adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah. 

 

Untuk itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD. Dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua